Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Drama Kekerasan TNI dan Polri, Mau Sampai Kapan?

Tgl terbit: Selasa, 10 Februari 2015

Press Release
Drama Kekerasan TNI dan Polri, Mau Sampai Kapan?

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan masih berlangsungnya aksi-aksi kekerasan yang melibatkan dua aktor keamanan TNI dan Polri. Merujuk pada Data Monitoring KontraS, sejak tahun 2005-2014 tidak kurang dari 40 peristiwa bentrokan yang melibatkan TNI versus Polri, dengan total 16 orang meninggal dan 80 orang luka-luka. Berdasarkan informasi yang diperoleh KontraS, 3 anggota Polri yakni Kompol Teuku Arsya Khadafi [anggota Subdit Jatanras Polda Metro Jaya], Kompol Budi Hermanto [Pamen Polri] serta Iptu Rovan dikeroyok oleh anggota POM TNI AL pada hari Jumat, 6 Februari 2015 di Bengkel Café, Kawasan SCBD, Jaksel yang tengah melakukan razia gabungan.

Tindakan pengeroyokan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum apalagi atas nama melakukan razia gabungan TNI, yang mana seharusnya menjadi obyek razia adalah anggota TNI –yang diduga melakukan pelanggaran hukum di tempat tersebut-. Secara khusus, tindakan pelanggaran hukum berupa kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI AL tidak terjadi kali ini saja [lihat lampiran]. Pada tahun 2013, sebanyak 7 anggota marinir Pangkalan Brandan telah melakukan penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa terhadap Dedek Khairudin. Meskipun ketujuh anggota marinir tersebut telah disidangkan namun putusan Pengadilan Militer Medan hanya menjatuhkan vonis 1,5 tahun atas tindak pidana penculikan saja padahal hingga kini Dedek Khairudin masih belum juga ditemukan.

Peristiwa kekerasan yang melibatkan TNI, Polri tersebut seakan tidak bisa dikendalikan, terjadi dibanyak wilayah dan berulang sehingga patut dicurigai ada unsur balas dendam antara kedua institusi tersebut bahkan terkesan ada lepas tanggung jawab dari pimpinan tertinggi TNI, Polri.

Kami menilai bahwa persoalan aksi-aksi kekerasan yang melibatkan anggota TNI dan Polri bukanlah peristiwa yang sifatnya reaksioner semata melainkan terdapat sebuah persoalan mendasar yang selama ini tidak pernah diselesaikan secara serius oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden. Sebagai contoh, kegagalan Panglima TNI dan Kapolri dalam mendisiplinkan setiap anggotanya untuk tunduk dan patuh kepada hukum serta adanya upaya pembangkangan di jajaran prajurit tingkat bawah atas perintah Panglima TNI dan Kepala Polisi Republik Indonesia menjadi suatu kondisi yang tidak pernah dievaluasi oleh Presiden, termasuk ketidakjelasan proses hukum terhadap anggota TNI,POLRI yang melakukan pelanggaran hukum.

Sekali lagi, aksi-aksi kekerasan tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berdampak pada hubungan antara TNI, Polri dan lebih lagi secara khusus berdampak kepada para anggota di masing-masing kesatuan yang ada di lapangan, atau memang TNI Polri sesungguhnya menginginkan kondisi yang saling unjuk kekuatan dan penuh kekerasan ?

Terkait dengan hal tersebut diatas, KontraS mendesak untuk Pertama, Panglima TNI Cq. KASAL memastikan adanya tindakan tegas terhadap pelaku pengeroyokan terhadap anggota Polri Kompol Teuku Arsya Khadafi [anggota Subdit Jatanras Polda Metro Jaya], Kompol Budi Hermanto [Pamen Polri] serta Iptu Rovan.  Panglima TNI juga harus memastikan bahwa proses hukum terhadap para pelaku dilakukan dengan adil dan transparan serta dapat diakses oleh publik; dan Kedua, Pemerintah untuk segera merevisi Undang-undang No.31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, karena meskipun UU tersebut digunakan sebagai payung hukum untuk memproses anggota militer yang melakukan tindak pidana umum, namun tetap tidak mampu memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya keluarga korban.

Jakarta, 10 Februari 2015
Badan Pekerja KontraS,

 

Haris Azhar
Koordinator


LAMPIRAN :
DATA KEKERASAN TNI AL 2013
DATA KEKERASAN TNI AL 2014


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 9,390 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org