Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
PECAT KABARESKRIM BUDI WASESO ATAS PELANGGARAN – PELANGGARAN YANG TERJADI DALAM PENANGKAPAN BW

Tgl terbit: Sabtu, 24 Januari 2015

PECAT KABARESKRIM BUDI WASESO ATAS PELANGGARAN - PELANGGARAN YANG TERJADI DALAM PENANGKAPAN BW

Dalam kasus penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim [Badan Reserse dan Kriminal] Mabes Polri pada hari Jumat, 23 Januari 2015, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] memastikan bahwa penangkapan secara sewenang-wenang terhadap Bambang Widjajanto [BW] selaku Wakil Ketua KPK adalah pelanggaran terhadap prosedur hukum dan HAM, diantaranya:

  • Proses penangkapan yang tidak sesuai prosedur hukum
  • Pertama, penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim terhadap BW tidak didahului dengan adanya surat pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat [2] KUHAP yang menyatakan “Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”. Faktanya, menurut keterangan Johan Budi [Jubir KPK], BW tidak mengetahui alasan penangkapan terhadapnya sehingga Johan Budi kemudian meminta klarifikasi dari Wakapolri.

    Kedua, menurut keterangan BW bahwa surat perintah penangkapan yang diperlihatkan pada saat penangkapan pada hari Jumat tersebut salah alamat dan tidak memuat alasan penangkapan tersangka sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat [2] KUHAP yang menyatakan Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, apalagi mengingat penangkapan terhadap BW tidak dalam kondisi tertangkap tangan. Selain itu, dalam surat perintah penangkapan yang diperlihatkan kepada BW, tidak jelas diatur batas waktu penangkapan dan hanya menyebut “berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai” padahal dalam ketentuan Pasal 19 Ayat [1] KUHAP disebutkan bahwa penangkapan hanya dilakukan selama 1 [satu] hari.

    Ketiga, penangkapan yang diikuti pemborgolan terhadap BW sangat berlebihan apalagi dalam penangkapan tersebut BW sudah sangat kooperatif dengan kehadiran pihak kepolisian sehingga tidak ada keadaan mendesak yang mengharuskan BW diborgol.

    • Proses penangkapan melanggar Hak Anak

    Pertama, Proses penangkapan oleh Bareskrim terhadap BW telah melanggar hak anak. Hal ini mengingat fakta bahwa sesaat setelah ditangkap, BW diborgol di depan putrinya. Bahkan putrinya dibawa serta ke Bareskrim sebelum akhirnya diperbolehkan pulang. Anggota Bareskrim tidak mempertimbangkan kondisi psikologis anak yang melihat orangtuanya diperlakukan sewenang-wenang oleh anggota Polri, meski statusnya baru tersangka. Hal ini melanggar Pasal 15 Poin D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

    Kedua, dalam perjalanan menuju ke Mabes Polri usai melakukan penangkapan terhadap BW, aparat penyidik juga menanyakan secara langsung kepada putri BW mengenai identitas sekolahnya padahal yang bersangkutan tidak ada kaitan antara status tersangka BW.

    • Diskresi Berlebihan Anggota Kepolisian
    • Pasal 10 Ayat [1] poin 13 Peraturan Kapolri [Perkap] No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa adanya surat panggilan tersangka merupakan salah satu kelengkapan administrasi penyidikan yang disyaratkan dalam undang-undang dalam proses penyidikan. Faktanya, penangkapan yang dilakukan terhadap BW tidak didahului dengan adanya surat panggilan terhadap tersangka jika memang menurut penyidik telah ada penetapan BW sebagai tersangka, sehingga tindakan penyidik tersebut telah bertentangan dengan Perkap di atas.
    • Tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap BW telah melanggar Pasal Pasal 6 poin D Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “HAM yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang dan hak bebas dari penghilangan secara paksa”.
    Semua pelanggaran hukum dan HAM di atas terjadi dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh Kabareskrim, Budi Waseso yang menyetujui penangkapan terhadap BW tersebut. Tidak hanya itu, secara institusi Irjen Budi Waseso selaku Kabareskrim juga tidak menginformasikan penangkapan BW yang nota benenya adalah pejabat public kepada Wakapolri/Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti selaku pimpinan tertinggi Polri. hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Komjen Badordin Haiti yang awalnya tidak mengetahui adanya penangkapan atas BW begitupun juga dengan Kadiv Humas Irjen Roni F Sompie.

    Dengan demikian jelas kiranya semua skenario kriminalisasi serta pelanggaran hukum dan HAM terhadap BW berada ditangan Irjen Budi Waseso yang merupakan saksi dari kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK.

    Untuk itu, kami mendesak agar:

    • Plt. Kapolri [Bapak Badrodin Haiti] untuk menghentikan segala bentuk tindakan hukum dan upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap Bambang Widjajanto
    • Memecat Kabareskrim,Irjen Budi Waseso yang memberikan perintah sekaligus bertanggung jawab atas penangkapan sewenang-wenang terhadap Bambang Widjojanto.Irjen Budi Waseso juga telah menyalahgunakan jabataannya dengan tidak melakukan koordinasi kepada pimpinan dalam hal ini Plt Kapolri Badrodin Haiti.

    Jakarta, 24 Januari 2015

    Haris Azhar
    Koordinator KontraS



    Isu terkait:


    Wilayah terkait:


    Aktor Pelaku terkait:

    Dilihat : 7,230 kali

    Untitled Document
    ARTIKEL TERPOPULER

    Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
    Hilangnya Wiji Thukul
    Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
    Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

    Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
    HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

    Surat Terbuka :
    "Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

    Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
    Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
    Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
    Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
    Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

    Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
    Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
    Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
    Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
    Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
    Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
    Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
    Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
    Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
    Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
    Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
    15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
    Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
    Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
    Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
    POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
    English
    Media Sosial |        
    KABAR TERKINI
    Untitled Document
    SIARAN PERS
    BERITA
    OPINI
    DATA
    KEGIATAN
    KAMPANYE
    Untitled Document

    Copyright © 2015 | www.kontras.org
    JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
    Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org