Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
MABES TNI Wajib Membuka Dokumen Sidang DKP Kasus Penculikan Penghilangan Paksa 1997/1998

Tgl terbit: Selasa, 20 Januari 2015

MABES TNI Wajib Membuka Dokumen Sidang DKP
Kasus Penculikan Penghilangan Paksa 1997/1998

Sebagaimana diketahui bahwa pada Agustus 1998, Mabes TNI telah melakukan Sidang Dewan Kehormatan Perwira [DKP] untuk kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Periode 1997-1998. Sidang DKP dibentuk dan dilakukan oleh institusi TNI melalui surat putusan Panglima ABRI No. Skep/533/P/VII/1998, dan telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 Agustus 1998. Keputusan DKP juga telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh institusi TNI melalui Keputusan DKP No. KEP/03/VIII/1998/DKP pada 21 Agustus 1998.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara jelas dan nyata penguasaan dokumen yang dimaksud berada di bawah institusi TNI sebagai pihak yang melakukan persidangan dan mengeluarkan Keputusan DKP. Sesuai kewajibannya, Panglima TNI bersama dengan PPID TNI seharusnya dapat mempertanggungjawabkan keberadaan dan penguasaan dokumen keputusan DKP secara institusional.

Karena informasi tersebut dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan fakta kebenaran bagi korban dan keluarga korban yang masih mencari keberadaan keluarga mereka yang masih belum diketahui kondisi dan keberadaannya. Lebih jauh, informasi dan dokumen ini penting untuk diketahui karena sejalan dengan salah satu rekomendasi DPR RI tahun 2009 kepada Presiden RI dan sejumlah institusi terkait untuk melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.

Maka, KontraS, Imparsial dan Setara Institute melalui surat No. 369/SK-KontraS/VI/2014 mengajukan permohonan Informasi terkait Dokumen Keputusan DKP tersebut kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID] ?Kepala Pusat Penerangan Umum? Mabes TNI pada 12 Juni 2014. Namun balasan surat dari PPID TNI pada 30 Juni 2014, melalui surat No. B/338/VI/2014, menolak memberikan informasi dengan alasan bahwa dokumen tersebut tidak dapat diberikan karena dokumen yang dimaksud tidak dikuasai oleh Puspen TNI selaku PPID TNI.

Sementara itu, dalam hiruk pikuk Pilpres 2014 lalu, publik dikejutkan dengan terungkapnya isi dokumen hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) No. KEP/03/VIII/1998/DKP tertanggal 21 Agustus 1998 yang berisikan hasil pemeriksaan DKP atas keterlibatan Prabowo dalam kasus Penculikan Aktivis 1997-1998 dan rekomendasi pemberhentiannya secara lengkap.

Terhadap tanggapan tersebut, kami mengajukan keberatan kepada atasan PPID TNI, yakni Panglima TNI karena KontraS menilai alasan tersebut tidak dapat diterima. Namun hingga lewat 30 (tiga puluh) hari kerja, sesuai Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, TNI tidak juga memberikan tanggapan atas surat keberatan yang kami ajukan. Tidak ditanggapinya surat keberatan tersebut mendorong kami untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). Sidang pertama sengketa informasi publik ini digelar pada 8 Januari 2015, namun pihak Termohon dalam hal ini PPID Kapuspen Mabes TNI tidak hadir. Sementara pada sidang kedua yang digelar pada tanggal 15 Januari 2015, perwakilan PPID Kapuspen Mabes TNI hadir, akan tetapi tetap pada pendiriannya bahwa dokumen yang dimaksud tidak berada dalam penguasaannya.

Sidang penyelesaian sengketa informasi akhirnya dilanjutkan melalui jalur mediasi. Keputusan penyelesaian sengketa melalui mediasi diambil setelah pihak Termohon dan Pemohon pada sidang kedua tanggal 15 Januari 2015-mencapai kesepakatan.

Kendati proses penyelesaian sengketa informasi dilanjutkan dengan proses mediasi, namun kami tetap menuntut profesionalitas TNI dalam menyediakan informasi dan dokumentasi. Kami berharap pada sidang mediasi ada titik temu terkait informasi yang kami mintakan. Informasi yang kami mintakan terkait catatan proses, bukti-bukti yang menjadi bahan pertimbangan keluarnya keputusan DKP dan Dokumen DKP itu sendiri.

Jakarta, 20 Januari 2015

Haris Azhar
Koordinator KontraS



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 5,301 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org