Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
JOKOWI, HUKUMAN MATI BUKAN SOLUSI UNTUK MEMUTUS MATA RANTAI PEREDARAN NARKOBA!

Tgl terbit: Jumat, 16 Januari 2015

JOKOWI, HUKUMAN MATI BUKAN SOLUSI
UNTUK MEMUTUS MATA RANTAI PEREDARAN NARKOBA!


Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras pernyataan publik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung pada hari Kamis (15/01) terkait dengan rencana eksekusi mati terhadap 6 terpidana pada Minggu 18 Januari 2015. Imbauan Jaksa Agung HM. Prasetyo untuk “memahami situasi” demi menyelamatkan Indonesia dari bahaya narkotika adalah pernyataan sumir, yang tidak patut dikeluarkan oleh seorang pejabat publik sekelas Jaksa Agung.

Pernyataan tersebut juga tidak mencerminkan agenda institusi Kejaksaan Agung pada tren global penghapusan hukuman mati dari sistem tata pidana nasional yang sesuai dengan agenda HAM global. KontraS pesimis bahwa pernyataan akan efektif memotong mata rantai peredaran narkotika, karena mengeksekusi pengedar tidak akan ampuh memotong mata rantai produksi global narkotika. DItambah dengan banyaknya bukti dan informasi bahwa proses hukum dijalankan secara tidak layak.

Lebih jauh lagi, pernyataan kontroversial ini, yang didahului dengan pernyataan Joko Widodo selaku kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia, tidak sejalan dengan amanat Dewan Hak Asasi Manusia Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Indonesia masih duduk sebagai anggota dewan, untuk 2 periode. Tentu saja rencana eksekusi hukuman mati kepada 6 terpidana ini akan mencoreng muka Indonesia di panggung HAM internasional.

Keenam terpidana yang terkena kasus kejahatan narkoba: Marco Cardoso (Brazil), Ang Kien Soei alias kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya (Belanda), Daniel Enemuo alias (Diarrassouba Mamadou (Nigeria), Tran Thi Bich Hanh (Vietnam), dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia (Indonesia), yang juga telah ditolak upaya grasinya, tetap memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup (Pasal 28A UUD 1945), termasuk jaminan hak atas hidup yang tercantum di dalam Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah melalui UU No. 12/2005).

Politik HAM Jokowi idealnya harus mencitrakan keberpihakannya pada rasa keadilan. Tapi kali ini KontraS ingin berbalik bertanya, rasa keadilan bagi siapa yang ingin digapai Jokowi; jika Jokowi tidak memiliki sensitivitas pada HAM yang universal? Perdebatan kedudukan hukum atas upaya untuk mencari rasa keadilan melalui Peninjauan Kembali (PK) antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pun juga belum selesai. Ini akan menambah deretan panjang carut marutnya politik HAM Indonesia di era Jokowi.

KontraS pun menduga, eksekusi hukuman mati pada 18 Januari besok adalah upaya pengalihan isu atas upaya penyelidikan KPK terhadap dugaan kejahatan rekening gendut yang melibatkan calon Kapolri bermasalah, Komjen (Pol) Budi Gunawan. Siapa yang tahu?


Jakarta, 16 Januari 2015

Salam hak asasi,


Haris Azhar, MA

Koordinator KontraS



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,748 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org