Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Jokowi; Kabinet Anda Harus Bersih Dari Pelaku Pelanggaran HAM dan Koruptor

Tgl terbit: Rabu, 22 Oktober 2014

Jokowi; Kabinet Anda Harus Bersih Dari Pelaku Pelanggaran HAM dan Koruptor

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] kecewa dengan proses pemilihan anggota Kabinet pemerintah Jokowi - Jusuf Kalla, karena:

Pertama, standar pemilihan tidak jelas, terutama standar yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia [HAM], kami tidak melihat jejak rekam [track record] HAM menjadi salah satu ukuran dalam pemilihan anggota Kabinet pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla.

Oleh karenanya, kami menolak nama - nama yang digadang-gadangkan akan menduduki posisi menteri atau posisi penting di institusi pemerintahan yang memiliki track record sebagai pelaku pelanggaran hukum dan hak asasi manusia [HAM].

Dalam hal ini, Komnas HAM juga bersikap lamban dan minim inisiatif karena tidak secara aktif mendesak Jokowi menjadikan HAM sebagai ukuran penting dalam pemilihan anggota Kabinet.

Seharusnya Jokowi-Jusuf Kalla menjauhkan nama-nama tersebut dalam bursa calon karena jika tidak, Jokowi dapat dimaknai sebagai pelindung pelaku pelanggaran HAM dan menghalangi pemenuhan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Kedua, proses pemilihan anggota Kabinet berjalan dengan tidak transparan, masyarakat kesulitan mendapatkan informasi mengenai calon - calon anggota Kabinet, sehingga membuat masyarakat berjarak dalam proses ini, dan kesulitan menggunakan partisipasinya secara luas. Sementara itu, banyak penjahat politik dan pelaku pelanggaran HAM yang melakukan komunikasi secara tertutup dengan Jokowi.

Tindakan tersebut diatas telah menyalahi prinsip good governance, di mana didalamnya mengharuskan adanya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum dalam melalukan tata kelola negara yang baik. Dalam prinsip penegakan hukum; keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah harus memperhatikan penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi HAM.

Untuk itu kami mendesak, bahwa dalam proses pemilihan anggota Kabinet kami Jokowi - JK harus :

  1. Memperhatikan standar dan prinsip Hak Asasi Manusia, tidak melakukan politik balas budi, KKN “Koncoisme”.
  2. Meminta dan menjadikan masukan dari Komisi Nasional HAM terkait dengan jejak rekam HAM calon anggota Kabinet dan kerangka pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM dalam komposisi Kabinet.
  3. Mendengarkan suara para korban pelanggaran HAM, jika komposisi anggota Kabinet diisi oleh mereka yang memiliki jejak rekam pelanggaran HAM, maka sama dengan menjauhkan pemenuhan keadilan oleh negara bagi korban pelanggaran HAM.
  4. Transparan dan dan membuka ruang partisipasi bagi warga negara melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi agar warga negara dapat mempergunakan haknya untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat nantinya dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

Jakarta, 22 Okt 2014


Haris Azhar
Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 5,718 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org