Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pernyataan Wakapolda Metro Jaya tentang Perintah Tembak di Tempat: Cerminan POLRI Tidak Memahami Prosedur Hak Asasi Manusia

Tgl terbit: Rabu, 15 Oktober 2014

Pernyataan Wakapolda Metro Jaya tentang Perintah Tembak di Tempat: Cerminan POLRI Tidak Memahami Prosedur Hak Asasi Manusia

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan pernyataan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Sudjarno yang meminta seluruh porsonel reserse Polda Metro Jaya bertindak tegas terhadap pelaku kriminal. Tindakan tegas yang dimaksud termasuk menembak pelaku kejahatan dan perusuh saat aksi demonstrasi.

Sebagaimana yang diberitakan di berbagai media, dalam pidatonya di hadapan 1.435 personel reserse Selasa kemarin (14/10), Sudjarno bahkan pernah menantang Kapolsek Penjaringan dengan memberi sejumlah peluru. "Saya bilang, saya nggak mau tahu, minggu ini ada yang mati. Besoknya, ada yang mati. Pelaku (kejahatan).”

Pernyataan Wakapolda yang bernuansa arogan ini dikhawatirkan akan menimbulkan multitafsir di kalangan personel kepolisian yang hanya berujung pada pelanggaran HAM. Pemakaian senjata api oleh polisi, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri [PERKAP] No. 1 tahun 2009 dan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Dalam pasal 8 ayat [1] Perkapolri 1/2009 dinyatakan bahwa penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan hanya jika tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat membahayakan jiwa anggota polisi, serta anggota polisi tidak memiliki alternatif lain untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan tersebut. Dalam pasal 47 [2] Perkapolri 8/2009 juga disebutkan jika penggunaan senjata api oleh petugas hanya boleh digunakan untuk membela diri dan menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Lebih lanjut, Protap Kapolri No. 1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki juga menetapkan tahapan-tahapan penanganan situasi anarki, dimana kendali dengan menggunakan senjata api merupakan upaya terakhir untuk mengendalikan situasi yang melibatkan perlawanan fisik dari pelaku.

Meskipun dalam keadaan yang sangat mendesak, polisi diperbolehkan menggunakan senjata api, namun tindakan tersebut harus tetap dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 49 ayat [2] huruf a Perkapolri 8/2009, jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan.

Namun sayangnya, dalam banyak kasus penembakan oleh aparat, institusi kepolisian seringkali berkelit dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut sudah sesuai prosedur yang ada dan jika pun menyalahi prosedur, hanya diproses dalam sidang kode etik internal. Seperti dalam kerusuhan di Pelabuhan Sape, Bima tanggal 24 Desember 2011 yang menewaskan 3 orang dan kasus penembakan buruh Freeport pada 2011, pihak kepolisian mengklaim tindakan tersebut tidak menyalahi aturan. Kasus penembakan lain yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap petani plasma di Jambi tahun 2011 juga hampir serupa, bahwa Bripka Adi Prayitno yang melakukan penembakan dinyatakan tidak boleh dihukum. Dalam kasus lain, penembakan yang dilakukan oleh anggota Brimob dan menewaskan satu orang di Ogan Ilir, pelaku hanya mendapat sanksi disiplin.

Oleh karenanya, pernyataan Wakapolda yang diamini oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dapat berpotensi mengundang penyalahgunaan senjata api di kalangan personel polisi. Terkait penyalahgunaan senjata api, KontraS mencatat sejak 2011 terjadi 29 kasus penyalahgunaan senjata api oleh kepolisian, 2012 sebanyak 102 kasus, dan 2013 sebanyak 147 kasus.

Untuk itu kami menegaskan bahwa pernyataan atau instruksi yang sangat umum dan cenderung ambigu dari Wakapolda tersebut dapat menggiring pemahaman dan memberikan legitimasi kepada personel polisi untuk menggunakan senjata api tanpa benar-benar memahami Perkapolri dan Protap yang sudah ada.

Sudah seyogyanya POLRI menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban umum masyarakat. Namun pengejawantahan tugas tersebut tentunya harus diikuti dengan pemahaman holistik dari seluruh personil polisi tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan saat penanganan situasi anarki maupun pelaku tindak kejahatan, sebagaimana yang sudah tertulis jelas dalam prosedur dan peraturan yang ada.

 

Hormat kami,
Jakarta, 15 Oktober 2014
Badan Pekerja KontraS,

 

 Haris Azhar
Koordinator

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 5,901 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org