Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
49 Tahun Pelanggaran HAM berat 1965-1966; Jokowi - JK Pulihkan Hak Korban

Tgl terbit: Selasa, 30 September 2014

49 Tahun Pelanggaran HAM berat 1965-1966;
Jokowi - JK Pulihkan Hak Korban

Peristiwa 1965- 1966 adalah salah satu dari peristiwa kelam bangsa Indonesia di masa Orde Baru. Konflik politik dan kekuasaan yang terjadi saat itu ditangani dengan operasi keamanan dan ketertiban yang melampaui batas - batas hukum, nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.

Hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM atas peristiwa ini menemukan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan [pasal 9 UU No.26 Tahun 2000] berupa; Pembunuhan di luar proses hukum, pemusnahanan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan atas kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Termasuk perampasan harta benda, pembatasan sumber - sumber ekonomi, hak atas pekerjaan dan pendidikan.

Tak sampai situ, praktik diskriminasi sosial, hukum dan stigmatisasi pun masih berlangsung sampai dengan saat ini terhadap mereka yang menjadi korban akibat peristiwa 1965 - 1966. Trauma politik akibat peristiwa ini pun masih berlansung di kalangan masyarakat hingga saat ini. Praktik buruk ini cenderung diwariskan oleh Negara dengan mengabaikan upaya - upaya pengungkapan kebenaran, pemenuhan keadilan dan pemulihan bagi mereka yang menjadi korban dan seluruh masyarakat

Pemerintahan Jokowi - JK harus dapat memutus mata rantai semua persoalan di atas, dengan menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM; dengan mandat yang dimiliki pemerintahan Jokowi - JK dapat dengan segera mengeluarkan kebijakan yang memfasilitasi pengungkapan kebenaran, pengakuan atas berbagai praktik kekerasan di masa Orde Baru, pemulihan korban, dan kepastian hukum.

Jokowi - JK harusnya tidak ragu dalam mengambil langkah - langkah tersebut, karena langkah tersebut sejalan dengan rekomendasi MA RI dan DPR RI DPR RI agar Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan rehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban akibat peristiwa 1965-1966, termasuk putusan MA RI yang mengabulkan penghapusan Keppres No 28/1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G 30 S PKI Golongan C.

Selain itu, putusan MK RI [2003] juga telah mendukung upaya pemulihan korban dengan menggugurkan pasal 60 huruf G UU No 12 tahun 2003 yang membatasi hak mereka yang dianggap mantan anggota PKI untuk dipilih sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten atau Kota.

Hasil penyelidikan Komnas HAM, dan berbagai putusan positif di atas dapat menjadi rujukan konstitusional bagi Jokowi - JK dalam penyelesaian peristiwa 1965 - 1966, tanpa harus menunda - nunda lagi, mengingat korban semakin tua dan masyarakat luas harus dipulihkan dari trauma politik masa lalu.

 

30 September 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 5,621 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org