Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
30 Tahun Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984: Jokowi Jangan Ulangi Ingkar Janji S

Tgl terbit: Jumat, 12 September 2014

30 Tahun Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984:
Jokowi Jangan Ulangi Ingkar Janji SBY

Kami, korban dan keluarga korban dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam peristiwa Tanjung Priok 1984 bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyatakan kekecewaan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] yang tidak dapat menepati janjinya untuknya menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 dan peristiwa - peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya secara berkeadilan, sebagaimana diantaranya dijanjikan Presiden SBY dalam pertemuan dengan perwakilan korban pada 26 Maret 2014.

Peristiwa Tanjung Priok 1984 adalah salah satu pelanggaran HAM berat yang masih meninggalkan sejarah kelam dan ketidakadilan bagi korban, sesuai laporan Komnas HAM jumlah korban sebanyak 79 orang; luka berat 55 orang dan meninggal 24 orang dan puluhan hilang hingga kini belum ditemukan. Pengadilan HAM ad hoc yang digelar pada 2003-2004 menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Tanjung Priok, tetapi anehnya pengadilan gagal menghukum para pelaku dan memenuhi hak korban untuk mendapatkan pemulihan; Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi.

Presiden terpilih Jokowi tidak boleh mengulangi sikap SBY dan pemerintahannya dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat. Visi Misi Presiden terpilih secara jelas menyebutkan komitmennya untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM berat, termasuk peristiwa Tanjung Priok 1984.

“Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965…”

Presiden terpilih tidak boleh mengulangi ingkar janji yang dilakukan pemerintahan SBY, komitmen tersebut di atas harus segera dikonkretkan dengan langkah-langkah nyata, diantaranya dengan segera merumuskan dan mengeluarkan kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, kebijakan tersebut harus memenuhi hak-hak korban yang melekat berupa hak atas keadilan, kebenaran, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan, kebijakan tersebut harus dapat mengatasi dan menemukan solusi kebuntuan penyelesaian pelanggaran HAM baik yang selama ini terus terjadi.

Kami berharap dalam waktu 100 hari pemerintah terpilih Jokowi JK harus dapat memulai langkah - langkah tersebut diatas.

 

Jakarta, 12 September 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok 1984 (IKKAPRI)



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 5,436 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org