Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
10 tahun Wafatnya Munir: Menggugat Negara Menuntaskan Kasus Munir

Tgl terbit: Jumat, 05 September 2014

10 tahun Wafatnya Munir: Menggugat Negara Menuntaskan Kasus  Munir

Pemerintahan SBY harus segera membuka Laporan Tim Pencari Fakta Pembunuhan Munir. 10 tahun kasus Munir berlalu, hingga kini belum juga terkuak. Divonisnya 3 orang yang terlibat tidak cukup membuka atau menarik tanggung jawab orang-orang dilevel tertinggi sebagai otak atau dalang pelaku pembunuhan Munir. Lebih jauh lagi hasil TPF hingga kini belum juga diumumkan meskipun ada kewajiban

berdasarkan Keputusan Presiden No. 111 tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir butir kesembilan yang menyebutkan Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada masyarakat.  

Pada 7 September 2004 silam, Munir ditemukan meninggal dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Sebuah otopsi yang dilakukan pihak berwenang Belanda menunjukkan bahwa ia telah diracun dengan arsenic. Munir selalu dalam keadaan bahaya sebagai akibat dari kerja-kerja hak asasi manusianya. Pada 2002 dan 2003, kantornya diserang, dan pada Agustus 2003, sebuah bom meledak di luar rumahnya di Bekasi, Jawa Barat.

KontraS menilai tindakan mengumumkan hasil TPF tidak hanya dalam rangka menjalankan kewajiban berdasarkan Keppres tapi juga secara khusus memberikan informasi kepada Masyarakat apa yang menjadi temuan dari Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir baik dari segi motif pembunuhan dan para pelaku pembunuhan serta menjadi pintu masuk untuk dilakukannya proses hukum yang lebih mendalam. 

Secara khusus, dalam masa transisi pemerintahan SBY, yang akan digantikan oleh Jokowi sebagai Presiden terpilih, adalah untuk membuktikan pernyataan bahwa kasus Munir merupakan “test of our history“ sehingga menuntaskan kasus Munir termasuk mengumumkan hasil TPF merupakan ujian terakhir terhadap HAM bagi dirinya, namun jika hal itu tidak dilakukan KontraS bersama elemen masyarakat akan menempuh gugatan CLS (Citizen Law Suit) sebuah gugatan warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian memenuhi hak-hak warga negara.

oleh karenanya kami mendesak.  Pertama, meminta Presiden untuk membuka temuan dan rekomendasi TPF Munir secepat-cepatnya. Kedua, Presiden SBY dan Calon Presiden Jokowi segera memastikan Penyelesaian kasus sebagai bagian dari komitmen yang harus diselesaikan. Ketiga, Jokowi patut mempertimbangkan target penyelesaian kasus ini untuk memilih Jaksa Agung.
   
Hormat Kami, 
Jakarta, 5 September 2014
Badan Pekerja KontraS

Haris Azhar
Koordinator 



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Wilayah terkait:


Dilihat : 6,990 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org