Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Lagi! Peradilan Militer Diskriminatif Terhadap Korban Sipil; Rekayasa Tindak Pidana Kasus Penganiayaan Berat Petani Suku Anak Dalam

Tgl terbit: Selasa, 19 Agustus 2014

Siaran Pers Bersama
Lagi! Peradilan Militer Diskriminatif Terhadap Korban Sipil;
Rekayasa Tindak Pidana Kasus Penganiayaan Berat Petani Suku Anak Dalam

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Sawit Watch memprotes keras dugaan rekayasa tindak pidana dalam penyelidikan, penyidikan Denpom II/2 Jambi, tuntutan Oditur Militer 1-04 Palembang, dan putusan ringan Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam No Perkara : 98-K/PM 1-04/AD/VI/2014;

Perkara ini adalah tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, luka-luka dan cacat terhadap petani Suku Anak Dalam [SAD] atas nama Puji Hartono [korban meninggal dunia] dan Titus Simanjuntak [korban luka dan cacat].Kedua korban adalah petani asal Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Keduanya dianiya secara bersama-sama oleh anggota TNI AD dari anggota Yonif 142/KJ Jambi di area PT. Asiatic Persada pada tanggal 5 maret 2014 [kronologi terlampir].

Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang hanya menjatuhkan hukuman 3 [tiga] bulan penjara terhadap 6 [enam] Terdakwa; Kopda Ahmad Sufi Supardi, Kopda Yoyon Setiono, Pratu Febri Agra, Praka Uut Usio Budi Utomo, Pratu Marsudiyono, Sertu Kaleb Dunand, keenamnya hanya dianggap terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan ringan [Pasal 341 ayat 1 KUHP]

Terhadap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan tersebut kami menemukan sejumlah kejanggalan hukum dan rekayasa tindak pidana;

Pertama,Penyidik Denpom II/2 Jambi telah melakukan dugaan rekayasa tindak pidana dengan menerapkan Pasal 351 ayat [1] dalam perkara ini. Secara jelas dan nyata penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa telah menyebabkan kematian korban atas nama Puji Hartono; hilangnya nyawa dan hak untuk hidup. Sementara itu, korban atas nama Titus Simanjuntak mengalami luka dan cacat. Dalam hal ini maka tindak pidana yang diterapkan seharusnya adalah pasal 351 ayat [2] dan [3] KUHP, dan pasal 52 KUHP tentang pemberatan pidana karena terdakwa telah melanggar kewajiban dari jabatannya dan melakukan perbuatan pidana dengan memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya.

Kedua, Oditur Militer 1- 04 Palembang telah memperpanjang dugaan rekayasa tindak pidana dalam perkara ini karena tidak melakukan koreksi dan pengembangan terhadap penerapan pasal tindak pidana yang disangkakan kepada para Terdakwa oleh Penyidik Denpom II/2 dengan melakukan tuntutan hukum yang sesuai dengan fakta kejahatan tindak pidana yang dilakukan.

Ketiga, Majelis Hakim tidak independen dalam menggali fakta - fakta persidangan dan memberikan putusan. Seharusnya Majelis Hakim dengan kewenangan yang dimilikinya dapat melakukan penggalian fakta secara mendalam melalui saksi - saksi, korban dan bukti yang bukti yang berimbang. Jika pun ada korban atau saksi yang tidak dapat memberikan keterangan di Persidangan maka seharusnya Oditur Militer dan Majelis Hakim dapat memberikan jaminan perlindungan keamanan saksi, diantaranya melalui melalui kordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Keempat, Proses peradilan militer dalam perkara ini penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan meniadakan hal - hal yang terkait dengan hak - hak korban untuk mendapatkan pemulihan, termasuk hak atas bantuan medis dan ganti rugi.

Oleh karena itu kami mendesak:

1. Panglima TNI dan jajarannya memerintahkan pemeriksaan penanganan perkara ini oleh Denpom II/2 Jambi dan Oditur Militer 1-04, dan melakukan pemeriksaan kembali atas perkara ini, khususnya berkenaan dengan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, luka - luka dan cacat;

2. Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim Peradilan Militer 1-04 Palembang dalam perkara Puji Hartono dan Titus Simanjuntak dengan No Perkara : 98-K/PM 1-04/AD/VI/2014;

3. Panglima TNI memastikan seluruh prajuritnya menghentikan praktek "backing" keamanan terhadap korporasi, dan tidak berpihak kepada korporasi dalam menghadapi konflik sengketa antara korporasi dan masyarakat.

4. Pemerintahan dan DPR RIsegera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap warga masyarakat sipil yang menjadi korban tindak pidana anggota militer, dan lebih jauh untuk mendorong terwujudnya militer profesional dan tunduk dibawah supremasi sipil.

5. LPSK dan Institusi TNI menginisiasi nota kesepakatan bersama untuk penanganan perlindungan dan pemenuhan hak - hak korban dalam mekanisme peradilan militer.

Jakarta, 19 Agustus 2014
Hormat Kami,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]
Sawit Watch



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,765 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org