Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Lindungi Masyarakat Sipil Papua; Minimalisir Penggunaan Kekuatan Berujung Kekerasan dan Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Sabtu, 16 Agustus 2014

Lindungi Masyarakat Sipil Papua;
Minimalisir Penggunaan Kekuatan Berujung Kekerasan dan Pelanggaran HAM

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Negara untuk secara sungguh - sungguh memastikan dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak - hak sipil politik masyakat Papua. Operasi dan/atau apapun kebijakan atas nama keamanan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI dan Polri harus tetap memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia yang telah dijamin sejumlah perundang - undangan dan aturan hukum yang ada.

Desakan ini kami ingatkan kembali, karena dalam hitungan waktu dua minggu terakhir saja [28 Juli - 15 Agustus 2014] setidaknya 10 [sepuluh] rumah, 3 [tiga] rumah sehat dan satu buah honai dibakar, penangkapan terhadap kurang lebih 25 [dua puluh lima] orang warga, penembakan terhadap 9 [sembilan] orang, dimana 2 [dua] orang meninggal dunia dan merupakan anggota Kepolisian. Selain itu sejumlah penembakan, penyisiran, penangkapan terjadi di Kabupaten Lani Jaya [29/07/2014, 01/08/2014], Penembakan di Pania [07/08/2014], Penangkapan di Distrik Nikomborang [11/08/2014], Penangkapan dan Penahanan di Manokwari, Penangkapan di Wamena [07/08/2014] dan Penangkapan oleh Polres Asmat [11/08/2014] [rincian tentang peristiwa terlampir]

Situasi dan kondisi tersebut memperpanjang daftar peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua. Sebelumnya, pada pada periode Januari - Juni 2014, KontraS mencatat setidaknya terjadi 66 [enam puluh enam] peristiwa kekerasan; 26 [dua puluh enam] peristiwa dilakukan oleh anggota POLRI, 6 [enam] peristiwa oleh pihak TNI dan 21 [dua puluh satu] peristiwa dilakukan oleh OTK. Pada Januari - Desember 2013, setidaknya terjadi 110 [seratus sepuluh] peristiwa kekerasan dengan jumlah korban sebanyak 518 [lima ratus delapan belas] orang; 28 [dua puluh delapan] peristiwa dilakukan oleh anggota POLRI, 16 [enam belas] peristiwa dilakukan oleh anggota TNI, dan 33 [tiga puluh tiga] peristiwa dilakukan oleh orang tak dikenal [OTK].

Terhadap peristiwa tersebut diatas, kami menyatakan dan mendesak:

Pertama, Penggunaan diskresi yang dimiliki oleh TNI dan Polri harus tetap memperhatikan peraturan perundangan - undangan hukum dan Hak Asasi Manusia [HAM], serta sejumlah peraturan internal Polri dan TNI terkait HAM seperti Peraturan Kapolri [Perkap] Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI; Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Panglima TNI [Perpang] Nomor 73/IX/2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan TNI.

Panglima TNI dan Kapolri harus memastikan setiap anggotanya di lapangan mematuhi prinsip - prinsip dan standar Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh konstitusi, termasuk perlindungan terhadap hak atas hidup dalam situasi apapun, hak persamaan di hadapan hukum, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hak untuk bebas dari rasa takut, mengingat praktik - praktik kekerasan yang terjadi di Papua acapkali dipertontonkan di hadapan publik, yang justru rentan terhadap kondisi pisikologis masyarakat, khususnya anak - anak di Papua.

Kedua, Meminimalisir penggunaan kekuatan yang berujung pada praktik - praktik kekerasan dengan mengatasnamakan penegakan hukum dan keamanan. Penangkapan, penahanan dan penyisiran yang terjadi tidak boleh dilakukan dengan tujuan - tujuan untuk pembungkaman hak kebebasan berekpresi dan berpendapat masyarakat Papua, tetapi harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas dan prosedur hukum yang berlaku.

Ketiga, Masyarakat sipil di Papua harus terlindungi dari segala bentuk ketakutan dan kerugian akibat dari kekerasan bersenjata antara kelompok sipil bersenjata dengan Polri/TNI. Tindakan penyisiran, langkah keamanan dan operasi apapun dari TNI dan Polri tidak boleh melanggar dan mengganggu hak - hak masyarakat.

Ketiga, Polri dan TNI harus berlaku adil, profesional dan transparan dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri dan TNI yang melakukan kesalahan dan atau tindak pidana terhadap masyarakat Papua. Jika tidak dilakukan, maka akan memperpanjang dan memperumit siklus kekerasan di Papua.

Keempat, Presiden terpilih berdasarkan keputusan KPU, Jokowi dan rumah transisinya harus memprioritaskan rumusan dan langkah - langkah terbaik untuk memutus rantai kekerasan di Papua, membuka ruang dialog, memberikan jaminan keamanan, pemenuhan hak sipil politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Papua.

 

Jakarta, 16 Agustus 2014
Badan Pekerja KontraS,

Putri Kanesia - Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil Politik
Arif Nurfikri - Staf Divisi Pembelaan Hak Sipil Politik


Dok KontraS

Lampiran Data Kekerasan di Papua Dua Minggu terahir [28 Juli - 15 Agustus 2014]

1. Penembakan;

  • Penembakan terhadap 6 [enam] anggota kepolisian, di Kabupaten Lani Jaya, pada 28 Juli 2014, 2 [dua] orang anggota Kepolisian meninggal dunia dalam penembakan ini. Atas alasan penembakan tersebut, TNI/POLRI melakukan operasi gabungan dan penyisiran dengan disertai pembakaran terhadap rumah - rumah warga pada tanggal 29 Juli 2014. Pada tanggal 01 Agustus 2014, insiden penembakan kembali terjadi disertai penangkapan terhadap Pdt. Ruten Wakerkwa, Gembala Gereja Baptis Yerusalem, Distrik Pirime oleh anggota TNI/Polri dan kini ditahan di Polres Tiom.
  • Penembakan terhadap salah seorang warga di Paniai oleh anggota Kepolisian pada tanggal 07 Agustus 2014

2. Penangkapan

  • Penangkapan terhadap 21 [dua puluh satu] orang warga di Distrik Nimbokarang oleh anggota Kepolisian Polda Jayapura pada tanggal 11 agustus 2014 yang diduga merupakan anggota Kelompok Organisasi Papua Merdeka [OPM] pimpinan Terianus Satu. Dari 21 orang yang ditangkap, 16 orang diantaranya adalah laki-laki dewasa, 4 orang perempuan dan 1 orang anak laki-laki dibawah umur.
  • Penangkapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Manokwari terhadap 2 [dua] orang mahasiswa pada tanggal 08 Agustus 2014, dimana informasi yang kami dapat pihak Kepolisian belum dapat menjelaskan alasan penangkapan terhadap 2 [dua] orang mahasiswa.
  • Penangkapan dan penahanan terhadap 2 [orang] jurnalis asing, Thomas Charles Tendeis dan Valentina Sailen di Wamena pada tanggal 07 agustus 2014 oleh pihak Kepolisian dari Polres Jayawijaya saat tengah melakukan peliputan.
  • Penangkapan pengurus Komite Nasional Papua Barat [KNPB] yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Polres Asmat pada tanggal 11 Agustus 2014 yang dilakukan atas perintah Bupati Asmat terkait dengan aktivitas gerakan KNPB.


Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 10,491 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org