Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Indonesia: Minimnya kebenaran, keadilan, dan reparasi di Aceh atas pelanggaran HAM masa lalu mengecilkan proses perdamaian

Tgl terbit: Jumat, 15 Agustus 2014

 

Pernyataan bersama oleh Amnesty International dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)15 Agustus 2014

Indonesia: Minimnya kebenaran, keadilan, dan reparasi di Aceh atas pelanggaran HAM masa lalu mengecilkan proses perdamaian

Sembilan tahun setelah perjanjian damai Helsinki 2005 ditandatangani untuk mengakhiri konflik 29 tahun di Aceh, Amnesty International dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bergabung dengan para korban konflik dan keluarga mereka untuk menyerukan kembali kepada pihak berwenang untuk memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi penuh atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah terjadi, termasuk dengan membentuk sebuah komisi kebenaran di Aceh yang bekerja sesuai dengan hukum dan standar internasional.

Penundaan yang berkelanjutan dalam membentuk komisi semacam ini, yang menjadi sebuah elemen penting dari perjanjian damai 2005, menyoroti minimnya kemauan politik baik pemerintah lokal maupun pusat dalam menyelesaikan impunitas, dan ini memperpanjang penderitaan para korban dan keluarga mereka.

Pada 27 Desember 2013, setelah delapan tahun kampanye oleh kelompok HAM dan organisasi-organisasi korban, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Namun demikian, delapan bulan setelahnya, tidak ada kemajuan yang telah dilaporkan dalam mengimplementasi qanun ini, sementara Amnesty International dan KontraS juga mengetahui bahwa Kementrian Dalam Negeri menentang pembentukan komisi ini.

Para korban dan penyintas konflik Aceh terus meminta kebenaran tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang mereka derita. Ribuan orang masih tidak mengetahui nasib dari “orang-orang hilang” yang dicintainya, sementara hanya sedikit sekali kasus-kasus terkait konflik yang telah diinvestigasi, dan tidak ada satu pun kasus yang dibawa ke pengadilan sejak 2005.

Lebih jauh, kegagalan untuk mengadili mereka yang diduga melakukan pelanggaran HAM memiliki konsekuensi besar bagi supremasi hukum di Aceh hari ini dan warisan kekerasan terus bertahan.

Amnesty International dan KontraS mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memastikan bahwa mereka akan menyelesaikan penyelidikan pro-justicia yang sedang berjalan atas lima kasus kunci “pelanggaran HAM yang berat”, termasuk kasus Simpang KKA 1999 di Aceh Utara ketika militer menembak mati 21 pengunjuk rasa, dan kasus Jamboe Keupok di Aceh Selatan di mana empat orang ditembak mati dan 12 orang dibakar hidup-hidup oleh serdadu militer pada Mei 2003. Lebih jauh, ketika temuan-temuan mereka diajukan ke Kejaksaan Agung, kasus-kasus ini harus disidik sepenuhnya tanpa intervensi politik. Hasil dari berbagai investigasi oleh pemerintah dan Komnas HAM terkait pelanggaran-pelanggaran HAM selama konflik Aceh tidak pernah dibuka ke publik atau mengarah pada suatu proses persidangan.

Amnesty International dan KontraS juga menyerukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengawasi perjanjian damai 2005, agar memenuhi komitmennya untuk mengakhiri impunitas di Aceh dengan memenuhi tuntutan-tuntutan para korban sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2014. Sebuah langkah kunci ke depan adalah dengan menawarkan sebuah pernyataan maaf secara publik dan resmi kepada para korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan tenaga-tenaga pembantu mereka di Aceh

 Latar Belakang

Konflik Aceh antara gerakan bersenjata pro-kemerdekaan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan pemerintah Indonesia berlangsung sejak 1976, dan memuncak selama operasi militer dari 1989 hingga 2005.

Konflik ini mengambil jumlah korban jiwa penduduk yang sangat besar, meninggalkan antara 10.000 dan 30.000 korban jiwa, banyak dari mereka adalah penduduk sipil. Banyak pelanggaran HAM dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konteks konflik bersenjata non-internasional bisa merupakan kejahatan perang. Banyak dari pelanggaran HAM dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan tenaga-tenaga pembantu mereka terhadap penduduk sipil sebagai bagian dari kebijakan menekan gerakan kemerdekaan nampaknya membentuk sebuah bagian dari suatu serangan yang sistematik atau meluas, dan bisa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.



Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,435 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org