Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penanganan Bentrok Maluku: Pengerahan Perbantuan Pasukan TNI [Belum] Tepat

Tgl terbit: Minggu, 10 Agustus 2014

Penanganan Bentrok Maluku:
Pengerahan Perbantuan Pasukan TNI [Belum] Tepat

Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menilai tindakan pengerahan anggota TNI untuk mengatasi konflik horizontal yang terjadi di Maluku merupakan kebijakan yang tidak tepat. Sebagaimana yang diberitakan oleh media, dalam beberapa hari terakhir terjadi dua konflik horizontal di Maluku. Pada 31 Juli 2014, terjadi bentrok antara warga Desa Seith dan Desa Negeri Lima di Kabupaten Maluku Tengah. Tak lama setelah itu, pada 4 Agustus 2014, terjadi bentrok antara warga Desa Iha dengan Desa Luhu di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Kedua bentrokan itu menimbulkan 11 orang korban jiwa. Penyebab keduanya diduga disebabkan oleh perselisihan dan kesalahpahaman antar warga kedua desa.

Terhadap peristiwa tersebut. Gubernur Maluku, Said Assegaf, meminta pengerahan pasukan TNI ke Maluku untuk menstabilkan situasi keamanan. Pada 7 Agustus 2014, 500 anggota TNI dari Kostrad Jawa Barat telah diturunkan ke wilayah Maluku dan berada di bawah Satgas BKO [Bawah Komando Operasi] Kodam Pattimura.

Menurut KontraS, kebijakan tersebut tidak tepat karena:

Pertama, pelibatan TNI dalam penanganan konflik masyarakat oleh Gubernur Maluku jelas menyalahi fungsi dan peran TNI sebagai satuan pertahanan Negara. Dalam hal ini sejauh mana telah dipastikan bahwa bentrok yang terjadi adalah situasi yang berhubungan dengan kemanan dan penegakan hukum, dan jika pun masuk dalam kategori konflik sosial, sejauhmana ini dianggap telah mengganggu pertahanan dan keamanan nasional sehingga harus mengerahkan perbantuan TNI dari pusat.

Urusan keamanan nasional dan penegakan hukum merupakan kewenangan kepolisian. Perbantuan dan pelibatan satuan TNI yang tidak didasarkan pada analisis faktor - faktor pemicu terjadinya konflik dan upaya - upaya preventif, persuasive seperti penegakan hukum, dan dialog dihkawatirkan akan memperkeruh situasi karena pendekatan keamanan dan pertahanan cenderung represif dan militeristik. Selain itu, dikhawatirkan hal itu akan menjadi preseden buruk bagi kepala daerah lain untuk selalu melibatkan TNI dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Kedua, Belum diketahui secara transparan apakah Gubernur dalam mengeluarkan kebijakan tersebut telah mendasarkan pada penilaian situasi keamanan dari Polda Maluku. Institusi kepolisian sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penanganan keamanan dan penegakan hukum seharusnya berperan utama dalam menangani keamanan agar kondusif sembari terus menyampaikan ke publik mengenai upaya penanganan dan kondisi keamanan terkini. Hingga saat ini, belum ada pernyataan dari Kapolda Maluku bahwa konflik di Maluku tidak lagi mampu ditangani oleh kepolisian.

Ketiga, pengerahan TNI atas permintaan langsung dari kepala daerah telah melanggar kewenangan Presiden Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945. Tindakan Gubernur Maluku juga telah menyalahi prosedur penanganan konflik yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam penetapan Status Keadaan Konflik dan pengerahan TNI, seharusnya Gubernur berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPRD Provinsi dan mengajukan pengerahan TNI tersebut ke pemerintah pusat. Pasal 7 ayat 3 UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI juga menyebutkan tentang pelaksanaan perbantuan harus berdasarkan pada kebijakan dan keputusan politik Negara.

Berdasarkan alasan di atas, demi terciptanya penegakan hukum dan situasi keamanan yang kondusif di Maluku, KontraS mendesak para pemangku kepentingan untuk:

  1. Panglima TNI mengevaluasi dan menarik keterlibatan langsung TNI dalam penanganan konflik di Maluku, sampai dengan terdapat transparansi dan ukuran - ukuran yang jelas mengenai situasi dan kondisi di Maluku dari semua pihak [Polri, pemerintah Maluku, DPRD dan Presiden].
  2. Kapolri memastikan jajaran Polda Maluku memaksimalkan kinerja anggota kepolisian dalam memulihkan situasi keamanan di Maluku dan menyampaikan ke publik mengenai situasi keamanan terkini sesuai dengan kewenangan kepolisian dalam bidang keamanan dan penegakan hukum.
  3. Gubernur Maluku beserta jajarannya untuk memaksimalkan pendekatan dialog dan persuasive dengan memfasilitasi ruang dialog bagi para pihak yang bertikai demi meredakan konflik yang terjadi dan memperjelas status keadaan konflik di Maluku sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

Jakarta, 10 Agustus 2014

Yati Adriyani
Wakil Koordinator Bidang Advokasi

Alex Argo Hernowo
Satrio Wirataru
Staff Divisi Pembelaan Hak-Hak Sipil dan Politik
Cp: Wira (085694359543) Alex (087775698737)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 6,932 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org