Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Perlawanan Putusan Penetapan PTUN atas Gugatan Tehadap KPU: Keputusan KPU Mengabaikan Jejak Rekam Dugaan Pelanggaran HAM Capres Cawapres

Tgl terbit: Kamis, 17 Juli 2014

Perlawanan Putusan Penetapan PTUN atas Gugatan Tehadap KPU:
Keputusan KPU Mengabaikan Jejak Rekam Dugaan Pelanggaran HAM Capres Cawapres

Kamis 17 Juli 2014 Koalisi Gerakan Melawan Lupa;Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan [Imparsial], Setara Institute dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia [PBHI] mengajukan perlawanan atas Penetapan Dismissal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan No. 129/G/2014/PTUN-JKT perihal Gugatan Koalisi Gerakan Melawan Lupa atas Keputusan KPU 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Nomor 454/KPTS/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014.

Koalisi Melawan Lupa tidak sependapat dengan pendapat Hakim bahwa yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap keputusan obyek sengketa a quo adalah Badang Pengawas Pemilihan Umum [Bawaslu] sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Oleh karenanya kami menyampaikan perlawanan atas penepatan tersebut berdasarkan alasan - alasan sebagai berikut:

Pertama, Bahwa Surat Keputusan KPU yang menjadi obyek sengketa bersifat konkrit, individual dan final yang secara jelas dan nyata merupakan obyek sengketa yang menjadi kewenangan PTUN Jakarta.

Kedua, Bahwa obyek sengketa yang kami gugat di PTUN Jakarta bukan merupakan kewenangan Bawaslu untuk membatalkan, sebagaimana pendapat Hakim, karena obyek sengketa tersebut bukan merupakan Keputusan KPU mengenai hasil Pemilihan Umum, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 7 Tahun 2010 mengenai Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, bahwa yang dimaksud “hasil Pemilihan Umum” adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Ketiga,Bahwa Bawaslu tidak berwenang untuk melakukan koreksi hingga memerintahkan pencabutan atau menyatakan tidak sahnya suatu Keputusan KPU yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pasal 26 UU No. 42 Tahun 2008 Bawaslu hanya berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Jika Bawaslu menemukan unsur kesengajaan/kelalaian dari anggota KPU sehingga merugikan pasangan calon, maka Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Sehingga dalam hal ini jelas Bawaslu bukan lembaga yang berwenang untuk melakukan review atau menunda Keputusan KPU perihal penetapan pasangan Capres dan Cawapres, apalagi memerintahkan pencabutan atau menyatakan tidak sahnya Keputusan a quo.

Berdasarkan hal tersebut kami mengajukan perlawanan dengan meminta kepada Majelis Hakim PTUN, sebagai berikut;

  1. Menerima Perlawanan Para Pelawan dan menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
  2. Membatalkan Penetapan Dismissal No. 129/G/2014/PTUN-JKT tanggal 4 Juli 2014;
  3. Memeriksa dan mengadili pokok perkara:

 

Atas nama hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan, kami berharap Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dan tuntutan ini, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan warga negara dari kerugian oleh karena surat keputusan yang dikeluarkan KPU.

Jakarta, 17 Juli 2014

Koalisi Gerakan Melawan Lupa
Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia [PBHI]
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]
Imparsial
Setara Institut



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,425 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org