Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
KPK Harus Tindak Lanjuti Dugaan Politik Uang Paska Pilpres 2014

Tgl terbit: Selasa, 15 Juli 2014

KPK Harus Tindak Lanjuti Dugaan Politik Uang Paska Pilpres 2014

Selasa 15 Juli 2014

Sejumlah Organisasi Masyrakat Sipil pada 15 Juli 2014 beraudiensi dengan KPK. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan sejumlah catatam dan dugaan pelanggaran pidana terkait dengan penghitungan suara. Dalam catatan berbagai Organisasi ini, didapati berbagai model kejahatan; pertama, penggunaan uang oleh pihak Capres tertentu. Kedua, adanya kepala Daerah dan birokrasinya yang melakukan kerja pemenangan untuk Capres tertentu, baik secara intimidatif ataupun dengan menggunakan uang. Ketiga, Pola intimidasi terutama dari kehadiran anggota TNI diberbagai tempat. Terakhir, keempat, situasi ini menjadi rentan terjadi karena faktor lemahnya KPU(D) dan Bawaslu.

Kunjungan ke KPK untuk khusus melaporkan soal penggunaan uang oleh Kepala Daerah dan Birokrasi serta adanya penggunaan data di Kementerian Agam dan Kementerian Pendidikan Nasional untuk Capres tertentu. hal yang laporkan adalah;

Pertama, Dugaan Gubernur Papua Barat yang menemui Adik salah satu Capres yang datang dengan Pesawat Jet Pribadi, dan melakukan pertemuan didalam pesawat

Kedua, Dugaan aliran uang untuk penggelembungan suara di Bangkalan Madura, Jawa Timur.

Ketiga, Penggunaan database Guru se Indonesia oleh Kemendiknas dan Kemenag untuk Capres Nomor 1. Data tersebut sesungguhnya hanya untuk kepentingan nasional pemerintahn bukan capres tertentu.

Keempat, kasus ketidak beresan proses Pilpres di Luar Negeri yang kami temukan pula di Hongkong, Malaysia, pada saat proses penyoblosan dengan alasan habisnya waktu penyewaan tempat pemungutan suara. Kami menduga ada ketertibatan perwakilan-perwakilan kongjen yang berpihak pada salah satu kandidat.

Oleh karenanya kami memberikan rekomendasi kepada KPK; KPK agar aktif sebagai Aktor yang peduli pada pencegah kecurangan praktek manipulatif serta koruptif dalam ajang pilpres 2014; KPK untuk lebih jeli melihat keterlibatan birokrasi yakni kepala- kepala daerah; Menelusuran Terkait Penggunaan dana BANSOS dalam ajang pilpres 2014; Penelusuran Terkait Suap menggunakan uang negara dalam ajanng pilpres; KPK untuk terus menyuarakan bahaya politik uang di lapangan;

Demikian

KontraS, ICW, Yappika, PSHK, Setara Institute, LBH Jakarta, Migrant Care, Federasi Guru Seluruh Indonesia, FBSI, IGJ, KPI, TURC, Walhi, Institute Hijau, Ecosoc Institute, KAU, Imparsial.

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,042 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org