Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Deklarasi Pemilu Damai, Menolak Intimidasi dan Kecurangan

Tgl terbit: Selasa, 08 Juli 2014

Deklarasi Pemilu Damai, Menolak Intimidasi dan Kecurangan

Masa kampanye pemilihan Presiden 2014 yang banyak menguras energi dan menyita perhatian masyarakat telah berakhir. Kini, tahapan agenda politik tengah memasuki masa tenang dan akan berlanjut dengan proses pemilihan Presiden pada tanggal 09 Juli nanti.

Kami dari koalisi masyarakat sipil pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang besar dan setinggi-tingginya atas terselenggaranya agenda kampanye Pilpres beberapa waktu lalu yang berjalan dengan baik.Pelaksanaan agenda itu tentunya memiliki makna penting bagi masyarakat,sehingga mereka bisa mengetahui dan mengenal calon Presiden dan Wakil Presiden, serta agenda-agenda politik yang ditawarkannya.

Kendati demikian, kami juga menilai bahwa kampanye Pilpres kemarin menyisakan banyak persoalan serius. Salah satunya yang patut disayangkan adalah merebaknya penggunaan isu SARA sebagai alat politik untuk menjatuhkan pasangan capres/cawapres tertentu selama masa kampanye. Penggunaan isu SARA merupakan cara-cara berpolitik yang tidak sehat dan sama sekali tidak memberikan pendidikan politik yang konstruktif bagi masyarakat. Dalam konteks kehidupan politik yang modern dan beradab, isuSARA sejatinya tidak boleh lagi diberi ruang dalam kehidupan berpolitik.

Lebih jauh kami juga memandang bahwa Pemilu yang berlangsung secara terbuka, jujur dan adil merupakan syarat penting dan mendasar dari Pemilu yang berjalan demokratis. Sehingga setiap bentuk manipulasi, kecurangan, dan penggunaan cara-cara intimidatif dan ancaman, apalagi bila melibatkan aparat negara, sangat tidak dibenarkan. Masyarakat harus memiliki kebebasan yang harus dijamin dan dihormati dalam menentukan pilihannya.

Dengan demikian, kami mendesak kepada seluruh aparatus negara, khususnya aparat keamanan seperti Polisi, TNI, dan intelijen, untuk bersikap profesional dan tetap menjaga netralitas selama Pilpres berlangsung. Mobilisasi dukungan dan pemenangan melalui aparat keamanan bukan hanyaakan mencederai profesionalismenya sendiri, melainkan juga bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.

Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak perlu takut dalam menjalankan hak-hak politiknya dalam Pemilu dengan memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden sesuai hati nurani masing-masing. Masyarakat juga tidak boleh ragu untuk melaporkan jika ada upayaintimidasi dan ancaman yang berupaya mempengaruhi pilihan politiknya.

Jakarta, 08 Juli 2014

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Tanpa Intimidasi:Imparsial, KontraS, YLBHI, Elsam, ICW, HRWG, Politik Rakyat, LBH Jakarta, LBH Pers, Institute Demokrasi, KASUM, JSKK, IKOHI, Ridep Institute, KRHN, LBH Masyarakat, Perempuan Mahardika, LBH Surabaya, AJI Indonesia, PUSHAM-UII Yogyakarta, INFID, Aliran Batang Bungo (ABB) Jambi, PIAR NTT, Forum Pemerhati Aspirasi Rakyat Kota Kupang, Freepublik NTT, SETARA Institute, SBSI, FBLP, PEMBEBASAN, PPR, GSPB, GSBI, SBTPI PRP, LMND, KSN, RAG, SPRI, Front JAK, KORNAS, Jaman, SEBUMI, Komisi Perempuan Indonesia (KPI), SEJUK, Komite Politik Buruh Indonesia (KPBI), Jerami, UPC, DEMOS.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,688 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org