Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Putusan Atas Gugatan Koalisi Gerakan Melawan Lupa Terhadap KPU Hakim Salah Menerapkan Hukum

Tgl terbit: Sabtu, 05 Juli 2014

Putusan Atas Gugatan Koalisi Gerakan Melawan Lupa Terhadap KPU
Hakim Salah Menerapkan Hukum

Koalisi Gerakan Melawan Lupa menyatakan tidak sepandapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN] Jakarta Timur yang telah memutuskan bahwa gugatan Para Pergugat [PBHI, KontraS, Imparsial dan Setara Institut] terhadap Komisi Pemilihan Umum [KPU] Tidak Diterima.

Gugatan tersebut berkenaan Surat Keputusan KPU yang telah meloloskan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden [Capres] Republik Indonesia melalui Keputusan KPU No 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Nomor 454/KPTS/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dalam putusannya, Hakim pada pokoknya berpendapat yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap keputusan obyek sengketa a quo adalah Badang Pengawas Pemilihan Umum [Bawaslu].

Terhadap putusan tersebut kami berpendapat Hakim salah dalam menerapkan hukum dengan alasan hukum berikut:

1.Adalah tidak beralasan hukum apabila Hakim Tunggal [Ketua PTUN] menetapkan bahwa pokok gugatan ternyata nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan, karena Bawaslu bukan merupakan lembaga yang berwenang untuk sampai melakukan koreksi hingga sampai pada perintah pencabutan atau menyatakan tidak sah suatu Keputusan KPU yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 3 UU No. 42 Tahun 2008 dapat disimpulkan hanya terbatas rekomendasi, yang artinya bisa dikesampingkan begitu saja karena tidak memiliki kekuatan hukum pemaksa meski suatu Keputusan KPU keliru.

2. Keputusan KPU No 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Nomor 454/KPTS/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014 yang digugat jelas bukan merupakan KTUN yang tidak dapat digugat berdasarkan Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 yang menjadi dasar pertimbangan Ketua PTUN, karena 2 [dua] Keputusan KPU tersebut bukan merupakan Keputusan KPU menyangkut hasil pemilu.

3. PTUN memeriksa dan mengadili pokok gugatan sama persis seperti halnya terhadap 2 [dua] Keputusan KPU tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dikehendaki menjadi alasan gugatan berdasarkan UU Peradilan Tata Usaha, bukan merupakan hal yang baru karena sudah menjadi kebiasaan dalam peradilan tata usaha negara. Praktek ini selalu merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang pada pokoknya menegaskan tentang kewenangan bagi "PTUN untuk memeriksa dan mengadili terkait dikeluarkannya keputusan-keputusan yang belum atau tidak merupakan hasil pemilihan umum", sehingga jelas adalah tidak beralasan jika Ketua PTUN menyatakan tidak dapat menerima gugatan dikarenakan pokok gugatan bukan merupakan kewenangan pengadilan."

4. Hakim tidak independen dalam membuat keputusan, karena tidak melihat kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas dalam penyelenggaraan Pilpres. Sebagaimana pertimbangan UU No 42 tahun 2008 menyatakan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta rasa keadilan publik terutama korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang hingga kini masih memperjuangkan kasusnya.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut, kami Para Penggugat akan menggunakan hak konstitusional dengan mengajukan perlawanan hukum melalui PTUN.

Jakarta, 4 Juli 2014

Koalisi Gerakan Melawan Lupa
Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia [PBHI]
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]
Imparsial
Setara Institut



Kasus terkait Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 2,465 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org