Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Catatan KontraS terhadap Kinerja POLRI Hari Bhayangkara POLRI ke – 68 :Akuntabilitas POLRI Rendah, Pencari Keadilan Meningkat

Tgl terbit: Selasa, 01 Juli 2014

Catatan KontraS terhadap Kinerja POLRI
Hari Bhayangkara POLRI ke - 68
Akuntabilitas POLRI Rendah, Pencari Keadilan Meningkat

Bertepatan dengan hari Bhayangkara Polri ke - 68, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], kembali memberikan catatan, secara khusus terkait akuntabilitas Kepolisian Republik Indonesia [POLRI] sebagai aparat negara yang memiliki tugas dan fungsi pokok sebagaimana di atur oleh UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13:

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  2. Menegakkan hukum; dan
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada hari Bhayangkara kali ini, penilaian dan evaluasi terhadap kinerja POLRI, didasarkan pada delapan [8] bulan POLRI dibawah kepemimpinan Jenderal Pol Sutarman, yang telah resmi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo, pada 25 Oktober 2013. Selain itu, laporan ini juga menyertakan catatan tambahan kinerja POLRI yang diwariskan Jenderal Pol Timur Pradopo, selama tiga tahun terakhir, yang merupakan pekerjaan rumah untuk diselesaikan oleh POLRI.

Adapun fokus utama dari evaluasi KontraS, adalah menyorot akuntabilitas POLRI dalam konteks penegakan hukum terhadap beragam kasus dan peristiwa hukum, dengan kategori:

  1. Pelanggaran hukum yang melibatkan personel POLRI diberbagai daerah dan beragam latar kepangkatan;
  2. Respons hukum dari POLRI terkait kasus-kasus yang diadukan ke institusi POLRI

Ketika resmi menjadi KAPOLRI, Jenderal Pol Sutarman hadir dengan program andalan, yang dikenal dengan dua belas [12] program prioritas. Namun enam bulan terakhir, angka kekerasan, pelanggaran hukum dan ham, masih sering dilakukan oleh anggota POLRI.

Lanjutkan Unduh: Akuntabilitas POLRI Rendah, Pencari Keadilan Meningkat



Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,679 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org