Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
RAMADHAN KELAM BAGI AHMADIYAH

Tgl terbit: Minggu, 29 Juni 2014

SOBAT KBB
SOLIDARITAS KORBAN TINDAK PELANGGARAN
KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN

 

PRESS RELEASE
RAMADHAN KELAM BAGI AHMADIYAH

Memasuki bulan suci Ramadhan 1435 Hijriah, kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tercederai. Pemerintah yang seharusnya melindungi dan memastikan kehidupan beragama dan berkeyakinan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila, malah menjadi aktor utama yang melanggar konstitusi.

Saat ini sebagian Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak bisa menjalankan ibadahnya di Masjid Nur Khilafat, Ciamis, Jawa Barat karena ketiga pintu masuknya disegel secara sewenang-wenang oleh pemerintah setempat. Penyegelan masjid yang terletak di Jalan Ciptomangunkusumo, Ciamis itu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014. Salah satu bukti hambatan untuk menjalankan ibadah itu terjadi pada saat shalat Jumat, tanggal 27 Juni 2014.

Anggota JAI dipaksa melaksanakan shalat Jumat di rumah warga karena masjidnya disegel. Dalam penyegelan itu, aparat negara memasang poster berupa larangan penggunaan masjid di bagian samping kiri, kanan, dan belakang masjid. Poster itu berisi pernyataan ‘Larangan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Plus Kabupaten Ciamis’.

Mereka mendasarkan larangan itu berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan atau Anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan JAI di Jawa Barat serta Surat Edaran Bupati Ciamis nomor: 188.3/541-Pem.Um.1 tanggal 18 Maret 2011 dengan perihal Tindak Lanjut Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2011.

Dalam poster-poster itu, mereka meminta JAI Kabupaten Ciamis menghentikan segala aktivitas penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam di masjid tersebut. Apabila JAI Kabupaten Ciamis tidak mengindahkan peringatan dan perintah tersebut, maka Muspida Plus akan mengenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan dan keberanian pemerintah daerah setempat menyegel masjid yang sudah berdiri sejak tahun 1965, atas keputusan Muspida Plus perlu dipertanyakan. Apakah ini keputusan musyawarah pimpinan daerah ditambah atau ‘plus’ tekanan dari organisasi massa atau kepentingan tertentu? Keputusan Presiden nomor 10 tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah, menyatakan unsur muspida terdiri dari walikota/bupati, komandan distrik militer, kepala kepolisian resor, dan kepala kejaksaan negeri. Istilah ‘muspida plus’ yang menjadi pihak yang melegalkan penyegelan masjid, sama sekali tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan atau Anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat berisi tujuh poin, yang pada intinya menyatakan agar JAI tidak menyebarkan ajaran yang menyimpang dan memerintahkan masyarakat untuk memelihara kerukunan serta ketertiban antar umat beragama dengan tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penganut JAI.
Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan JAI di Jawa Barat yang juga dijadikan landasan hukum sama sekali tidak menyebutkan adanya larangan beribadah, menyegel tempat ibadah. Pelarangan yang ada terkait dengan pemasangan atribut atau papan nama JAI.

Dasar negara kita, Pancasila dan dasar hukum, UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaannya. Hal tersebut termaktub dalam:

Pasal 28 E UUD 1945:
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 29 UUD 1945:
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Maka dari itu kami menyatakan:
Pertama, Mengecam tindakan diskriminatif dan intoleran Bupati Ciamis Iing Syam Arifin dengan menggunakan ‘Muspida Plus’ dalam penyegelan Masjid Nur Khilafat, Ciamis.
Kedua, Menuntut Bupati Ciamis Iing Syam Arifin mencabut segel di Masjid Nur Khilafat, Ciamis.
Ketiga, Mendesak pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya melindungi setiap warga negara Indonesia dalam menjalankan keyakinannya.
Keempat, Menolak penafsiran sesat terhadap Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dan peraturan turunannya dalam bentuk peraturan gubernur, surat keputusan bupati/walikota, dan peraturan lainnya.
Kelima, Menagih komitmen para pemangku jabatan publik terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945.

KontraS, LBH Bandung, AJI Bandung, Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub), Perkumpulan 6211, Gusdurian Jawa Barat, Institut Perempuan, Garda Kemerdekaan, Wakca Balaka, Front Pembela Pancasila

CP: Wira (KontraS) 085694359543 Willy (LBH Bandung) 082116166814



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,845 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org