Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Alm. HM. Soeharto Tidak Layak Menjadi Pahlawan Nasional: Para Kroni Harus Bertanggungjawab di Muka Hukum

Tgl terbit: Kamis, 12 Juni 2014

Alm. HM. Soeharto Tidak Layak Menjadi Pahlawan Nasional:
Para Kroni Harus
Bertanggungjawab di Muka Hukum

Janji politik dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Hatta Rajasa, jika terpilih, akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Alm. HM. Soeharto, adalah pelecehan dan pelanggaran nyata terhadap UUD 1945, dimana negara memberikan jaminan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepastian hukum kepada setiap warga negara.

Selain itu, berdasarkan ketetapan MPR RI No XI/MPR/1998 tentang pemberantasan KKN dilaksanakan secara tegas terhadap siapa pun, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk Presiden Soeharto.

Kami mencatat, selama 32 tahun memerintah Republik Indonesia, Alm. HM. Soeharto bertanggungjawab atas beragam peristiwa pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, serta tindak pidana korupsi:

  1. Pelanggaran Hak Sipil dan Politik
  2. Pembantaian massal terhadap orang yang diduga beraliran komunis (1965-1966)
  3. Kasus Tanjung Priok (1984)
  4. Penembakan Misterius (PETRUS) (1981-1984)
  5. Kasus Talangsari, Lampung (1989)
  6. Kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah (1993)
  7. Pembredelan Media Cetak (1994)
  8. Penyerangan kantor DPP PDI, 27 Juli 1996
  9. Penculikan Aktivis pro-demokrasi (Februari-Maret 1998)
  10. Tragedi Trisakti (12 Mei 1998]
  11. Kerusuhan Mei ’98 (13-15 Mei 1998)
  12. Kasus Timika (Mei 1998)
  13. Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh (1989-1998)
  14. Operasi militer di Papua (Irian Jaya) 1969-1998
  15. Pembunuhan wartawan Fuad Muhammad Syafruddin /Udin (1996)
  16. Kasus pembantaian padepokan Haur Koneng Majalengka (1993)
  17. Larangan berorganisasi penetapan (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) (1974-1975)
  18. Pemberangusan organisasi kemasyarakatan dengan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
  19. Kasus penembakan warga dalam Pembangunan Waduk Nipah Madura (1993)
  1. Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
  2. Perampasan tanah rakyat Kedung Ombo (1985-1989)
  3. Perampasan tanah rakyat atas nama PT. Perkebunan Nusantara (PTPN)
  4. Kasus Perampasan tanah masyarakat adat Dongi Sulawesi Selatan untuk perusahaan Nikel
  5. Perampasan dan penggusuran rumah warga Bulukumba oleh PT. LONSUM
  6. Kasus Pencemaran dan Kekerasan yang dilakukan oleh Indorayon di Porsea Sumatera Utara
  7. Kasus pembakaran rumah warga, kekerasan seksual yang dilakukan oleh PT. Kelian Equal Mining di Kalimantan Timur
  8. Korupsi menyangkut penggunaan uang negara oleh 7 yayasan yang diketuai Soeharto: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Secara keseluruhan selama Alm. HM. Soeharto berkuasa diduga telah menggelapkan uang negara sebesar 35 milyar dollar Amerika Serikat.

Daftar kejahatan tersebut diatas, tidak bisa dilepaskan dari peran para kroni-kroni Alm. HM. Soeharto, yang turut melakukan kejahatan dan menikmati kekuasaan yang otoriter dan korup. Kroni yang berasal dari institusi militer, kepolisian, intelijen, para pembantu (kabinet),orang-orang terdekat, kalangan pengusaha hitam, bahkan keluarga, yang turut melakukan kejahatan, menikmati kejahatan dan menikmati hasil korupsi, tetap harus bertanggungjawab di muka hukum.

Kami mencatat bahwa pemerintahan Alm. HM Soeharto dan kroni-kroninya telah meninggalkan kerusakan yang cukup akut dan sistemik di negeri ini. Kerusakan terjadi pada mentalitas dan kinerja pemerintahan yang korup dan melanggar HAM; dan juga mematikan kreativitas, kemerdekaan dan kebebasan berpikir dan berekspresi dari masyarakat. Pemerintahan Alm. HM. Soeharto mewariskan budaya yang cenderung intoleran baik terhadap perbedaan agama dan suku, budaya yang permisif pada kekerasan.

Dalam konteks kehidupan sosial politik, pemerintahan Alm. HM Soeharto sangat tidak toleran dengan perbedaan dan kritik yang muncul dari masyarakat. Tidak segan, menggunakan ABRI untuk membungkam dan memberangus perbedaan yang ada, dimana pemerintah dengan mudah memberikan stigma komunis, separatis, gerakan pengacau keamanan hingga merongrong kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tanpa proses peradilan yang jujur (fair).

Untuk itu, upaya atau janji politik menjadikan Alm. HM. Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah tidak lebih dari upaya terselubung untuk melakukan pemutihan atau amnesti secara ilegal terhadap segala bentuk kejahatan negara yang pernah terjadi.

Kami menegaskan bahwa kematian Alm. HM. Soeharto, pada 2008 silam, tentu hanyalah menggugurkan kewajiban hukum-nya saja, namun proses hukum terhadap kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, serta tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan para kroni-kroni, tetap harus dilanjutkan. Untuk itu, Komnas HAM RI dan Kejaksaan Agung RI, harus melanjutkan upaya hukum yang pernah dilakukan, demi memberikan kepastian hukum bagi segenap rakyat Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2014
Hormat Kami

Gerakan Melawan Lupa



Kasus terkait Tragedi Trisakti 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 5,118 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org