Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Janji Politik Memberi Pahlawan Kepada Alm. Soeharto Adalah Upaya Melanggengkan Impunitas dan Menyempurnakan Kembalinya Rezim Orde Baru

Tgl terbit: Minggu, 08 Juni 2014

Janji Politik Memberi Pahlawan Kepada Alm. Soeharto Adalah Upaya Melanggengkan Impunitas dan Menyempurnakan Kembalinya Rezim Orde Baru

Ditengah proses kampanye Pemilu 2014, Prabowo Subianto berjanji akan memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto jika dia menjadi Presiden nanti. Sikap Prabowo itu kembali dipertegas Partai Gerindra, melalui Fadli Zon [4 Juni 2014], yang menyatakan pentingnya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan.

Sikap dan janji politik yang ingin memberi gelar pahlawan bagi Soeharto jelas-jelas sikap yang sangat melukai proses reformasi khususnya melukai mahasiswa, pemuda dan khususnya para korban pelanggaran HAM. Dengan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan, maka para mahasiswa, pemuda, pejuang HAM, pejuang anti korupsi, tokoh tokoh reformasi dan masyarakat yang ikut menjatuhkan Soeharto adalah penjahat karena Soeharto Pahlawan .

Janji politik yang ingin memberi gelar pahlawan bagi Soeharto akan melanggengkan Impunity di Indonesia karena dengan dijadikannya Soeharto Pahlawan maka korban pelanggaran HAM adalah para penjahat sehingga tidak diperlukan pengadilan HAM. Padahal, para korban pelanggaran HAM itu adalah para pahlawan reformasi yang dengan nyawa mereka telah berhasil membawa kita kedalam ruang kebebasan seperti saat ini.

Janji politik itu sangat mencederai kelurga korban pelanggaran HAM yang sudah ratusan kali aksi di depan istana agar negara menyelesaikan kasus kasus pelanggaran HAM. Dengan demikian, sikap Prabowo itu pantas dikecam dan ditolak.

Sikap politik Prabowo yang berjanji memberi Soeharto gelar pahlawan patut dicurigai dan dikhawatirkan bahwa Prabowo berkeinginan untuk membangun pemerintahan kedepan seperti pemerintahan ala Soeharto atau pemerintahan ala orde baru.

Penting untuk kembali diingat, Soeharto ketika mengawali kekuasaan dan sepanjang berkuasa ditandai oleh praktik otoriter, korupsi, militeristik, diskriminasi, membebani Indonesia dengan Hutang, mengundang perusahaan asing mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia dan diwarnai oleh berbagai tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM].

Kami mencatat beragam kasus pelanggaran HAM tak terhitung jumlahnya, beberapa diantaranya adalah:

a. Pembantaian massal terhadap orang yang “diduga” beraliran komunis (1965)
b. Kasus Tanjung Priok (1984)
c. Kasus Talangsari, Lampung (1989)
d. Kasus Marsinah dan Insiden Waduk Nipah (1993)
e. Pembredelan Media Cetak (1994)
f. Tragedi 27 Juli 1996
g. Penculikan Aktivis pro-demokrasi (Februari - Maret 1998)
h. Tragedi Trisakti (12 Mei 1998)
i. Kerusuhan Mei ’98 (13 - 15 Mei 1998)
j. Kasus Timika (Mei 1998)
k. DOM Aceh (1989-1998)
l. Tragedi Semanggi I (13 November 1998)

Untuk itu, kami menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan untuk Alm Soeharto adalah bertentangan dengan konstitusi, peraturan perundangan dan komitmen RI untuk menegakan HAM dan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang melibatkan Alm Soeharto. Dengan demikian, janji politik kontestan capres yang ingin memberi gelar pahlawan bagi Soeharto harus dikecam dan ditolak.

  • Bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum dengan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat”; UUD 1945 memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia atas penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
  • Bahwa Tap MPR RI No XI/MPR/1998, menyatakan upaya pemberantasan KKN dilaksanakan secara tegas terhadap siapa pun, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk Presiden Soeharto.
  • Bahwa Penyelenggaraan Negara, dibawah kepemimpinan Soeharto telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan hukum sedemikian rupa. Praktek otoriter, represif, korup, militeristik dan pelanggaran HAM terjadi pada masa kepemimpinan Soeharto.
  • Bahwa meninggalnya Soeharto hanya mengugurkan kewajibannya untuk mempertanggung jawabkan secara hukum. Namun tidak menggugurkan kewajiban Negara untuk melakukan proses hukum terhadap praktek-praktek korupsi dan pelanggaran HAM di masa lalu.
  • Bahwa Pemberian gelar pahlawan bukan hanya persoalan prosedural, tetapi menyangkut hajat kepentingan rakyat dan masa depan bangsa. Dan Gelar pahlawan hanya layak diberikan kepada orang yang memiliki integritas, bersih dari korupsi, kekerasan dan berbagai tindak penyelewengan.
  • Bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Alm Soeharto hanya akan melukai perasaan keadilan para korban dan keluarga korban dari beragam kasus pelanggaran ham yang terjadi di masa lalu

 

Jakarta, 8 Juni 2014
Koalisi Melawan Lupa

Lampiran: Statement Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Kepada Soeharto



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 4,646 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org