Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
KPU Mengabaikan Kepentingan Hak Asasi Manusia Warga Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2014-2019

Tgl terbit: Kamis, 05 Juni 2014

Siaran Pers Bersama
KPU Mengabaikan Kepentingan Hak Asasi Manusia Warga Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2014-2019

Koalisi Melawan Lupa, Koalisi Bersih 2014 bersama dengan Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Untuk Keadilan [JSKK], Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan [Sobat KBB], Paguyuban Petani Tanah Pangonan Bogor [Bani Tansagor] menilai bahwa KPU telah mengabaikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia warga negara pada penyelenggaraan pemilihan presiden 2014-2019 dengan tidak memasukan materi Hak Asasi Manusia dalam debat Capres dan Cawapres yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2014 - 5 Juli 2014.

Hak Asasi Manusia gagal dipahami oleh KPU sebagai suatu yang mendasar dan penting untuk ditanyakan dan/atau dimintakan pandangannya kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah pemerintahan yang akan dipimpinnya nanti, sebab Hak Asasi Manusia dalam mandat konstitusionalnya diwajibkan untuk dijalankan oleh pemerintah. Tidak hanya itu saja, dalam politik internasional, Indonesia sebagai anggota PBB dan Dewan HAM PBB memiliki kewajiban untuk meningkatkan standar perlindungan HAM di wilayah negaranya.

Lebih jauh lagi, KontraS bersama korban pelanggaran HAM sebelum ditetapkannya jadwal debat calon presiden telah mengajukan permohonan terkait pentingnya materi HAM dalam debat capres yang meliputi diantaranya:

Pertama: Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih tersendat di Kejaksaan Agung; diantaranya kasus pembunuhan massal 1965-1966, kasus Tanjung Priok 1984, kasus Penembakan Misterius 1981-1983, kasus Talangsari Lampung 1989, kasus Trisakti dan Semanggi I dan II, kasus Kerusuhan Mei 1998, kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998.

Kedua: Perlindungan hukum dan jaminan keamanan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan, yang mencakup buruknya perlindungan terhadap kelompok agama dan kepercayaan minoritas di Indonesia. Tiga tahun terakhir, berbagai tindak kekerasan dan serangan terhadap kelompok agama dan kepercayaan minoritas semakin meluas. Tidak hanya menyasar Ahmadiyah, namun sudah merembet ke penutupan rumah ibadah dan gereja, serta penyerangan terhadap jama’ah Syiah. Selain itu, komunitas masyarakat adat, tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan beragam kebijakan yang sangat merugikan mereka.

Ketiga: Pelanggaran terhadap hak-hak fundamental. Ratifikasi Kovenan Internasional untuk hak Sipil dan Politik melalui UU No 11 Tahun 2005 dan ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No 5 Tahun 1998, ternyata tidak menyurutkan jumlah dan frequensi tindakan penyiksaan, penyalahgunaan kewenangan, kriminalisasi dan beragam tindakan lainnya yang dilakukan oleh aparat negara, khususnya TNI, Polri, dan petugas Sipir Penjara.

Keempat: Penyelarasan regulasi dan peraturan nasional dengan standar HAM internasional. Sepuluh tahun terakhir, tidak sedikit peraturan perundangan yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif yang justru bertentangan dengan standar dan semangat dari HAM dan demokrasi. Beberapa diantaranya adalah UU Intelijen, UU Organisasi Kemasyarakatan, RUU Keamanan Nasional, UU Terorisme, dan UU Penanggulangan Konflik Sosial. Beragam regulasi tersebut dikhawatirkan mengancam kebebasan hak sipil dan politik masyarakat sebagaimana dijamin dan diatur dalam UUD 1945.

Kelima: Promosi HAM dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang HAM selama ini dinilai aktif dan progresif. Respon Indonesia terhadap berbagai kasus HAM di wilayah negara lain serta terpilihnya Indonesia menjadi anggota dewan HAM PBB tiga periode berturut-turut menjadi bukti progresifitas diplomasi HAM Indonesia. Namun sayangnya, peran dan respon aktif Pemerintah Indonesia di luar negeri tidak tercermin dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat nasional, terbukti dengan masih maraknya pelanggaran HAM dan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang masih tersendat.

Keenam: Pelanggaran HAM dibidang hak atas tanah dan masyarakat Adat. Berbagai bentuk atas pelanggaran hak asasi ini bisa dilihat dari makin sedikitnya akses dan kepemilikan dari masyarakat terhadap tanah (adat) untuk dijadikan pijakan hidup; bercocok tanam, mendapatkan penghasilan dan menjaga kelestarian lingkungan dan kebijaksanaan adat. Yang terjadi adalah penguasaan tanah dan kekayaan alam untuk pengusaha, eksploitasi secara membabi buta hingga menyebabkan bencana ekologis dan pemidanaan atas perlawanan advokatif dari masyarakat.

Ketujuh: Penanganan daerah konflik Papua dan Aceh;

Papua: khusus untuk Papua saat ini beragam pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat masih kerap terjadi, tanpa ada akuntabilitas hukum yang memadai. Pembunuhan, penembakan misterius, penyiksaan, penangkapan aktivis dan pembatasan kebebasan berekspresi masih menjadi isu utama di Papua, selain itu, pelanggaran ham berbasis eksplorasi sumber daya alam juga turut memperburuk kondisi Papua

Aceh: Pasca konflik dan penandatanganan perdamaian tahun 2005, kondisi penegakan hukum dan akuntabilitas HAM tidak kunjung membaik di Aceh. Pengadilan HAM ad hoc dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [KKR] di Aceh, sebagai bagian dari perjanjian damai, masih menunggu realisasi. Para korban dan keluarga korban masih diabaikan hak-hak mereka, perhatian pemerintah dan pemerintah daerah, tidak pernah nyata memberi solusi untuk pemulihan para korban

Namun upaya permohonan tersebut tidak mendapatkan jawaban dari pihak KPU tanpa disertai adanya alasan yang jelas, padahal KontraS bersama dengan korban pelanggaran HAM merupakan subyek hukum yang memilki hak untuk terlibat dan memberikan masukan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Peraturan KPU No 23 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan. “dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, Masyarakat berhak; berpendapat, menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan” jo Pasal 11 ayat 2 huruf b: “Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1): memberikan masukan/tanggapan terhadap pelaksanaan pemilu”.

Dengan tidak adanya materi Hak Asasi Manusia tersebut diatas maka akan berdampak kepada ketidakjelasan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan 2014-2019, berdasarkan hal tersebut KontraS bersama korban pelanggaran HAM, mendesak KPU untuk segera menambahkan materi Hak Asasi Manusia dalam debat Capres dan Cawapres sebagai bagian dari upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia pada penyelenggaran pemilihan presiden 2014-2019

Jakarta, 5 Juni 2014

Koalisi Melawan Lupa

Koalisi Bersih 2014

Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Untuk Keadilan [JSKK]

Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan [Sobat KBB]

Paguyuban Petani Tanah Pangonan Bogor [Bani Tansagor]



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,432 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org