Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kritik Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB terhadap Kebijakan Pembangunan Pemerintah RI

Tgl terbit: Jumat, 30 Mei 2014

Kritik Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB terhadap
Kebijakan Pembangunan Pemerintah RI

KontraS, HuMa, Walhi dan Sawitwatch menyambut baik terbitnya rekomendasi dan kritik dari Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya (The Committee on Economic, Social and Cultural Rights) PBB terhadap kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia yang belum melakukan pendekatan HAM, baik dalam kebijakan maupun implementasinya.Pada 23 Mei 2014, Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) PBB, sebuah badan independen yang terdiri dari 18 ahli independen yang bertugas menilai implementasi dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), mempublikasikan Kesimpulan (Concluding Observations) atas telaah kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan-ketentuan dari ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) .Komite menyampaikan keperihatinannya terhadapbeberapa area dimana Indonesia tidak memenuhi kewajibannya di bawah ICESCR. 

KontraS, HuMa, Walhi dan Sawitwatch mendorong PemerintahIndonesia untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Komite Ekosob PBB dan melakukan pemenuhan HAM di sektor Ekosob.Dalam rekomendasinya, Komite PBB menekankan kebijakan pembangunan terutama dalamsektor pertambangan dan kelapa sawit, sertadampaknya pada masyarakat lokal danmasyarakat adat. Diantara rekomendasi-rekomendasi tersebut, antara lain:

a) Komite meminta Indonesia untuk meninjau undang-undang, peraturan dan praktek di sektor pertambangan dan perkebunan.Indonesia diminta: Menjaminadanya bantuan hukum kepada masyarakat selama konsultasi proyek-proyek ekstraktif yang mempengaruhi masyarakat dan sumber daya didalamnya dengan maksud untuk menjamin persetujuan tanpa pemaksaan, dan informasi pendahuluan; Memastikan bahwa perjanjian lisensi tunduk pada pemantauan hak asasi manusia dan dampak lingkungan selama pelaksanaan proyek-proyek ekstraktif; Menjaminbantuan hukum kepada masyarakat, menyelidiki semua tuduhan pelanggaran perjanjian lisensi, dan mencabut izin bagi yang bermasalah;Memastikan bahwa manfaat nyata dan distribusi yang merekadapatkantidakhanyaberasaldari tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan,tetapi juga didefinisikan dalam perjanjian lisensi, dalam bentuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat lokal.

b) Komite meminta Pemerintah untuk terlibat dalam dialog intensif dengan para pembela hak asasi manusia, melindunginya dari tindak kekerasan, intimidasi dan pelecehan.

c) Komite PBB meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pemilikan tanah. Komite mendesak Negara Pihak untuk mengadopsi kebijakan pertanahan yang: (a) menetapkan lembaga yang bertugasmelakukanpengawasan penyelesaian sengketa tanah; (b) mendorongadanyapenyelesaiansengketayang mempertimbangkan kenyataan bahwa sertifikat tanah tidak selalu tersedia; (c)menghindariperumusanperaturan yang membuat individu dan masyarakat rentan terhadap perampasan tanah; (d) memfasilitasi sertifikasi tanah tanpa biaya prosedural yang mahal; (e) menjaminadanya keterlibatan lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional dan masyarakat sipil

d) Komite Mengkritisi Praktek Penggusuran Paksa. Komite meminta Negara Pihak untuk menyelaraskan undang-undang penggusuran paksa denganstandar internasional, termasuk: (a) memastikan bahwa penggusuran hanya digunakan sebagai pilihan terakhir; (b) mendefinisikansecarategas keadaan dan perlindungan dimana penggusuran dapat terjadi; (c) memastikan bahwa korban penggusuran paksa disediakan perumahan alternatif yang layak atau kompensasi dan memiliki akses kesehatan. Komite memintaNegara Pihak untuk mengacupadakomentar umum no. 7 (1997) tentangPenggusuranPaksa dan Prinsip dan Pedoman Penggusuran Pembangunan berbasis dan Perpindahan (A/HRC/4/18) Basic.

e) Tidak adanya kerangka perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat karena inkonsistensi dalam ketentuan perundang-undangan. Komite meminta Negara Pihak mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat dan menentukan prinsip identifikasi diri, termasuk kemungkinan untuk mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat; Menjamin hak mutlak mereka untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan menggunakan tanah dan sumber daya adat mereka; Menjamin ketersediaan informasi terkait segala keputusan yang akan mempengaruhi mereka dan sumber daya mereka, serta kompensasi yang memadai dan pemulihan yang efektif dalam kasus pelanggaran. Komite juga merekomendasikan Negara Pihak untuk menyelaraskan undang-undang yang ada sesuai dengan undang-undang baru tentang hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan meratifikasi Konvensi ILO tentang Penduduk Asli dan Masyarakat Adat, 1989 (No. 169).

Bagi kami, catatan diatas—sebagaian dari catatan Concluding Observation Komite Ecosoc—adalah patut dipertimbangkan karena sesuai dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Dalam catatan kami, ada berapa pelanggaran hukum dalam isu eksploitasi isu Sumber Daya Alam [SDA] , KontraS mencatat sepanjang Janurari hingga Desember 2013, terdapat 117 tindak kekerasan di sektor Sumber Daya Alam yang rata-rata dilakukan oleh Polri dan beberapa diantaranya dilakukan oleh TNI. Menurut data HuMa pada 2012, tercatat 315 kesatuan masyarakat adat yang menjadi korban perampasan atas tanah dan hutan masyarakat. Sedangkan Sawitwatch sendiri mencatat bahwa Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sekitar 13,194,813 Ha dan memasok 43 % CPO kebutuhan dunia (MP3EI, 2011) sedangkan buruh perkebunan yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia bertahan hidup dengan upah jauh di bawah standard kehidupan layak.

Demikian.
Jakarta, 30 Mei 2014

KontraS, Haris Azhar, 081513302342
Sawit Watch, Bondan Andriyanu, 082125570136
Huma, Widyanto, 087881431952
Walhi, Abetnego Tarigan

Indonesia sudah meratifikasi ICESCR sejak Oktober 2005 yang dituangkan dalam UU no 11 Tahun 2005 tentang pengesahan ICESCR



Kasus terkait Talangsari 1989;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,174 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org