Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Komnas HAM Diminta Desak Pemerintah Keluarkan Perpu Pemilu Khusus

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 April 2009
Jakarta - Sejumlah LSM dari Dewan Perubahan Nasional (DPN) menyambangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar Komnas HAM mendesak pemerintah untuk merehabilitasi hak konstitusi warga dan mengeluarkan Perpu Pemilu Khusus.

Perwakilan sejumlah LSM tiba di kantor Komnas HAM di Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2009) pukul 10.30 WIB.

Mereka langsung diterima Wakil Ketua Komnas HAM, M Ridha Saleh, dan dua orang stafnya yang tergabung dalam Tim Investigasi kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kami tahu Komnas HAM telah membentuk Tim Investigasi, tapi kami minta jawaban secepatnya. Komnas harus segera mengeluarkan keputusan hasil investigasi apakah ada pelanggaran HAM atau tidak," ujar salah seorang anggota DPN, Oslan Siregar.

Oslan berharap Komnas HAM bisa menjadi jembatan bagi korban yang hilang atau dihilangkan hak pilihnya.

Sementara, Sosiolog Thamrin Amal Tamagola menambahkan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa persoalan DPT adalah kesalahan semua termasuk rakyat sangat disayangkan.

"Kita harus bedakan tanggung jawab soal ini ada pada Presiden, Depdagri, KPU dan Menkopolhukam, tapi Presiden terlihat bahwa ini semua dan ramai-ramai harus tanggung jawab. Pidatonya sangat formalistik dan menyerahkan ke KPU dengan alasan pemerintah tidak boleh ikut campur," paparnya.

Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini Presiden SBY segaja menjebak KPU dengan memberikan data statistik yang bermasalah. DPN menilai dalam Pemilu 2009 ini, KPU melakukan dosa besar dengan mengkhianati hak politik warga negara.

Oleh sebab itu, DPN mendesak agar Komnas HAM secara aktif untuk meminta pemerintah merehabilitasi hak warga yang hilang tersebut dan memberikan kesempatan untuk melakukan pemilihan sesuai haknya.

Peserta pemilu atau partai politik juga diminta lebih mementingkan perwujudan amanah aspirasi rakyat dari pada kepentingan memperebutkan kekuasaan. "Kalau tidak ada peraturan memadai, pemerintah wajib keluarkan perpu untuk pemilu khusus bagi warga yang kehilangan hak pilihnya itu," kata Chalid Muhammad dari Walhi. Menanggapi hal itu, Komnas HAM mendukung usulan LSM agar pemerintah segera merehabilitasi hak konstitusi warga dan mengeluarkan Perpu Pemilu Khusus.

"Komnas HAM setuju, sampai kapan pun hak ini harus direhabilitasi," kata Wakil Ketua Komnas HAM, M Ridha Saleh.

Ridha berharap, tim investigasi sudah bisa mengumumkan hasil temuannya sebelum KPU mengeluarkan penetapan DPT yang baru pada Mei 2009. ( zal / aan )


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 850 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org