Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Desakan Proses Hukum Yang Adil, Transparan dan Penanganan Dugaan Penyiksaan Terhadap 10 Peserta Aksi Damai di Ambon, Maluku

Tgl terbit: Kamis, 01 Mei 2014

SURAT TERBUKA
No. 259/SK-KontraS/IV/2014

Tentang
Desakan Proses Hukum Yang Adil, Transparan dan Penanganan Dugaan Penyiksaan
Terhadap 10 Peserta Aksi Damai di Ambon, Maluku

 

Kepada Yang Terhormat,
KAPOLDA MALUKU
Brigjen Pol Drs Murad Ismail
Di - Tempat

 

Dengan Hormat,

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] telah mendapatkan informasi terkait dengan penangkapan 10 warga dalam aksi damai di wilayah Maluku yang dilakukan anggota Polres Ambon, pada tanggal 25 April 2014.

Adapun ke-sepuluh nama warga yang ditangkap adalah sebagai berikut:

  1. Simon Saija
  2. Frans Sinmiasa
  3. Izack Leatemia
  4. Buce Manuhutu
  5. Alex Karel
  6. Aldo
  7. Paul Krikof
  8. Niko Souisa
  9. Ferdinan Patti
  10. Ois Labobar

Dengan kronologi sebagai berikut:

  1. Tanggal 25 April 2014, sekitar jam 08.30 WIT, massa yang merencanakan untuk melakukan aksi damai dengan tema besar “Rekonsiliasi Damai” berkumpul di pertigaan Batu Gantung. Massa berkumpul di lokasi tersebut dengan membawa alat-alat musik berupa terompet, suling dan tahuri sebagai alat musik yang akan mengiring mereka berjalan menuju Gong Perdamaian Dunia;
  1. Massa yang berkumpul direncanakan akan melakukan long march menuju Gong Perdamaian Dunia dengan membawa bendera PBB dan bendera RMS;
  1. Saat massa berkumpul dan diiringi dengan nyanyian dari terompet dan tahuri, serta menyiapkan bendera PBB yang diikat pada tiang kayu, datang 2 [dua] anggota polisi yaitu Kabag Ops Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease AKP Irvan, dan salah satu rekannya AKP Aris. T. Kedua anggota polisi yang datang ke lokasi massa berkumpul sempat berdialog dengan Simon Saija yang ada di lokasi tersebut;
  1. Tidak lama kemudian muncul puluhan anggota polisi berseragam lengkap dengan menggunakan motor dan bersenjata lengkap, datang dengan membubarkan massa secara paksa dan menangkap siapa saja yang sempat melakukan perlawanan. Jumlah anggota yang turun sekitar 20-30 orang yang mengendarai sepeda motor;
  1. Padahal Simon Saija telah meminta supaya membiarkan massa melakukan aksi dan setelah selesai mereka akan menyerahkan diri ke Polda Maluku. Namun aksi belum sempat berlangsung, massa sudah dibubarkan. Orang yang pertama ditangkap adalah Simon Saija, yang kemudian diikuti oleh Frans Sinmiasa dkk yang lain;
  1. Mereka ditangkap dengan barang bukti berupa 7 bendera RMS dan 2 bendera PBB, serta spanduk yang bertuliskan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
  1. Salah seorang korban yaitu Frans Sinmiasa, setelah ditangkap lalu sekitar jam 11.30 WIT, dibawa pulang ke rumahnya oleh sejumlah anggota POLRI berseragam lengkap dan bersenjata, serta 1 orang berseragam TNI. Kehadiran Frans Sinmiasa di rumah sangat mengejutkan pihak keluarga, karena pulang dalam keadaan luka di hidung yang telah ditutup dengan plester, serta memegang 2 buah pisau bayonet dan diletakkan di bagian leher, serta menyilang pada tenggorokan;
  1. Keluarga sangat terkejut, karena tidak mengerti apa maksud dari anggota polisi yang mengawal suaminya, Frans Sinmiasa ke rumah dan menyuruh meletakkan 2 buah pisau dengan cara bersilang di bagian depan tenggorokan. Frans Sinmiasa disuruh untuk memegang pisau tersebut, yang tergambar seakan-akan bahwa yang bersangkutan (Frans Sinmiasa) ingin bunuh diri;
  1. Keluarga korban semakin bertanya-tanya ketika Frans Sinmiasa disuruh berjalan-jalan di dalam rumah, bolak-balik selama beberapa kali, dan mengambil gambar di beberapa objek antara lain; di kamar belakang, Frans Sinmiasa disuruh masuk dan diambil gambarnya dengan menggunakan kamera sambil memegang sendiri pisau di lehernya.

Terkait dengan peristiwa di atas, KontraS mendesak Kapolda Maluku untuk:

Pertama, Dalam melakukan tugas pengamanan, tetap memperhatikan aturan hukum dan prinsip HAM yang berlaku. Di mana hak untuk kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul dengan damai dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik [ICCPR] yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Pasal 28 dan 28E UUD 1945, Pasal 9 UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Pasal 23 ayat 2 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Kedua, Memastikan keberadaan 10 [sepuluh] warga yang ditangkap oleh anggota Polres Ambon tersebut dalam kondisi dilindungi dan terjamin pemenuhan hak-haknya, termasuk diantaranya hak atas kebebasan berekspresi, hak persamaan di muka hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan, sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan diantaranya, Pasal 28D ayat 28G ayat 2 UUD 1945, Pasal 33 ayat 1 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia [HAM] dan Pasal 54 KUHAP. Dan jika ternyata tidak ditemukan bukti dan alasan penangkapan yang konstitusional, maka Kapolda harus segera membebaskan ke-10 orang tersebut.

Ketiga, Menjelaskan informasi mengenai adanya dugaan tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap sepuluh warga tersebut, khususnya dugaan penganiayaan dan intimidasi terhadap Frans Sinmiasa. Dan jika ditemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut, maka Kapolda harus mengambil tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap para pelaku.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 

Jakarta, 30 April 2014
Badan Pekerja KontraS,

 

Yati Andriyani
Wk. Koordinator Bidang Advokasi

 

Tembusan:

  1. Kapolri
  2. Irwasum Mabes Polri
  3. Kabareskrim Mabes Polri
  4. Kadiv Propam Mabes Polri
  5. Irwasda Polda Maluku
  6. Direskrim Polda Maluku
  7. Kabid Propam Polda Maluku
  8. Komisi III DPR RI
  9. Kompolnas
  10. Komnas HAM

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,879 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org