Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Asap Riau; Perintah Tembak ditempat Upaya Represif tak berujung, Solusi Cabut Izin Perambah Hutan

Tgl terbit: Jumat, 21 Maret 2014

Asap Riau ; Perintah Tembak ditempat Upaya Represif tak berujung,
Solusi Cabut Izin Perambah Hutan

Jakarta, Data World Resources Institute (WRI) memetakan lokasi titik api Riau selama 20 Februari - 12 Maret 2014 dengan bantuan Active Fire Data milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA). terungkap bahwa kabut asap di Riau kali ini lebih parah dari tahun 2013 yang lalu. Sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2014, ditemukan 3.101 titik api di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut melebihi periode 13 Juni hingga 30 Juni 2013 lalu yang sebanyak 2.643 titik api.

Kasus kebakaran hutan dan kabut asap di Riau menjadi rutinitas tiap tahun. Mahalnya biaya buka lahan dan pembersihan lahan gambut menjadikan pembakaran hutan relatif lebih ekonomis dan menjadi alternatif yang dipilih perusahaan pemilik lahan gambut di Riau. Badan Pusat Statistik (BPS) Riau mencatat, jumlah lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2012 mencapai 2.372.402 hektare atau seperempat dari luas wilayah Riau. Jumlah tersebut mungkin telah bertambah pada 2014. Sedangkan lahan gambut di Riau mencapai 5 hektare. Izin pengelolaan lahan gambut saat ini dipegang oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Walhi saat ini telah melaporkan PT Sampoerna Agro dan banyak perusahaan lainya seperti APP/ Sinar mas group dan APRIL yang memiliki lahan di Riau kepada kepolisian. Langkah ini ditempuh Walhi sebagai bentuk advokasi terhadap lingkungan. lebih lanjut upaya mendorong pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya di sektor kehutanan, beranjak dari laju deforestasi dan degradasi hutan yang semakin tahun semakin meningkat, yang salah satunya akibat ulah korporasi

Bukanya melakukan review dan mengaudit lingkungan Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan malah setuju dengan perintah Kapolri Jenderal Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk tembak mati pembakar hutan. Dibeberapa pernyataannya Menteri kehutanan juga berharap yang ditangkap atau ditembak mati bukan hanya pelaku pembakaran, tetapi juga cukong-cukong yang berada di belakang mereka. Saat ini pembakaran lahan dan hutan untuk membuka kebun sawit terus bertambah di Riau diduga ada tambahan 1 juta hektare sawit tanpa ijin.

Pernyataan tersebut segera oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, melalui Manager Kebijakan dan Pembelaan hukum walhi Muhnur Satyahaprabu menyatakan “kesalahan fundamental menteri kehutanan adalah ketidakfahaman dia tentang apa dan bagaimana pembakaran hutan dan lahan ini terjadi, kesalahan kedua adalah membiarkan penjahat lingkungan terus mendapatkan izin pengelolaan hutan. Harus ada hukuman bagi penjahat korporasi jangan masyarakat terus yang disalahkan”. Ujarnya. Walhi juga menyoroti tentang peran korporasi besar dibalik rusaknya hutan dan kebun di propinsi riau, manager hutan dan kebun skala besar Zenzi Suhadi menyatakan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau bukan bencana, tapi kejahatan terencana yang mengakibatkan dampak yang luar biasa, ini karena pemerintah mengeluarkan izin perkebunan skala besar dan Hutan Tanaman Industri (HTI). "Ini kejahatan terencana yang berakibat luar biasa, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang luar biasa juga dalam menangani masalah ini, perusahaan-perusahaan seperti APRIL group dan APP group izinnya harus dievaluasi kalau perlu dicabut karena hanya asap yang mereka kontribusikan pada rakyat riau" kata Zenzi

Berkaitan dengan perintah Kapolri RI, Jenderal Sutarman kepada jajaran kepolisian berkenaan perintah tembak ditempat bagi pelaku pembakar hutan yang akhir-akhir ini terjadi di Riau. Perintah tersebut jelas sering diartikan berbeda-beda oleh aparat polisi dilapangan dan bahkan telah melanggar konstitusi terkait hak atas rasa aman dan hak atas perlakukan diskriminasi. Selain itu juga Kapolri telah melawan Peraturan diinternal mereka sendiri yakni Perkap No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, dimana tindakan polisi yang akan menggunakan kekuaatan senjata untuk tembak ditempat harus melalui beberapa tahapan-tahapan, yakni : pertama, kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, kedua ; perintah lisan, ketiga ; kendali tangan kosong lunak, keeempat ; kendali tangan kosong keras, kelima ; kendali senjata tumpul, senjata kimia atau alat lain sesuai standar polri, keenam ; kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau prilaku pelaku kejahatan yang dapat menyebabkan luka parah.

Selain itu pengawasan dan pengendalian di tubuh internal Polri berkaitan dengan perintah tembak ditempat masih menimbulkan jatuhnya korban yang meluas dan korban tidak berkaitan target polisi. Dari catatan KontraS dalam perjalanan perintah tembak ditempat sejak Januari-Desember 2013 tercatat 389 Kasus penggunaan senjata api oleh polisi tidak efektif, diantaranya perintah tembak ditempat bagi pelanggar keamanan dalam rangka operasi lilin yang disampaikan oleh Kapolri Sutarman maupun perintah tembak ditempat bagi pelaku kejahatan jalanan oleh kapolda Jawa Barat Irjen M. Irawan terhadap jajarannya di bulan Desember 2013.

Pada saat bersamaan upaya pencegahan kabut asap di Riau juga dikeluarkan perintah ditembak oleh Panglima TNI. Dari hasil monitoring KontraS ditahun 2013 ditemukan 17 penggunaan senjata api oleh annggota TNI non prosedural sehingga masyarakat menjadi korban. Selain itu terdapat pengerahan pasukan oelh TNI non procedural bila mengacu ke UU TNI yakni bila terdapat pengerahan pasukan TNI maka harus ada keputusan politik DPR.

Oleh Karena itu, KontraS dan Walhi Mendesak kepada :

  1. Kapolri untuk menarik perintah tembak ditempat bagi penyelesaian kasus kabut asao di Riau karena akan menimbulkan korban yang lebih besar dan tidak tepat sasaran
  2. Panglima TNI untuk memastikan pengerahan pasukannya sesuai prosedural dan harus meminta adanya persetujuan politik DPR sebagaimana mandate dala UU TNI
  3. Kemenhut, segera mengaudit dan mencabut izin-izin perusahaan yang melakukan pembakaran hutan di Riau dan juga melakukan penyelidikan terkait kejahatan lingkungan.

Jakarta, 21 Maret 2014

Kontak person :

Syamsul munir / KontraS (081380855841)
Muhnur Satyahaprabu/ Walhi (081326436437)
Zenzi Suhadi/ Walhi (081384502601)

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,759 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org