Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kampanye Diwaspadai

Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 04 Maret 2009

Ornop Buka Posko Pengawasan Pelanggaran HAM

Banda Aceh, Kompas - Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Inspektur Jenderal Adityawarman, Selasa (3/3), menyatakan, tahapan kampanye terbuka yang akan berlangsung dalam beberapa waktu mendatang merupakan tahapan yang patut diwaspadai.

Kepolisian juga telah memusatkan kekuatannya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Hal demikian dikatakannya seusai simulasi pengamanan Pemilu 2009 di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Simulasi itu dilakukan bersama-sama anggota Komando Daerah Militer Iskandar Muda.

Adityawarman mengatakan, tingkat kerawanan pada saat kampanye terbuka cukup tinggi karena pada saat itulah berkumpul massa yang memiliki sikap politik yang berbeda. Ditambah lagi dengan sikap politik peninggalan masa konflik lalu, menurut dia, kemungkinan terjadi gesekan akan menjadi lebih besar.

Meski tidak secara spesifik menjelaskan wilayah-wilayah mana saja yang menjadi wilayah konsentrasi pengamanan utama pada masa kampanye terbuka, Adityawarman mengatakan, pihaknya mendapat dukungan dari Markas Besar Polri untuk melakukan pengamanan kali ini. ”Mereka sudah ada di tempat,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, berdasarkan aturan prosedur tetap pengamanan, jumlah anggota yang diturunkan adalah dua pertiga kekuatan yang dimiliki oleh Polda NAD atau sekitar belasan ribu. Dengan bantuan tambahan dari Mabes Polri, menurut dia, hal itu cukup untuk digunakan sebagai alat antisipasi kerawanan selama masa kampanye sampai pelantikan anggota legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden, yang akan dilaksanakan jelang akhir tahun 2009.

Berdasarkan data jaringan lembaga CEWS (conflict early warning system), wilayah pantai timur Provinsi NAD merupakan wilayah yang paling sering terjadi kasus-kasus tindak kriminal. Wilayah Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kota Lhok Seumawe merupakan wilayah yang tingkat kerawanan dan kriminalitasnya paling tinggi di Aceh.

Data jaringan tersebut tahun 2008, dari total 35 kasus tindak kriminal (versi jaringan CEWS), lebih dari 50 persen terjadi di empat wilayah tersebut. Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Timur menjadi lokasi kejadian paling tinggi.

”Anda lebih tahu daerah-daerah mana saja yang rawan. Itu yang akan menjadi prioritas kami,” tuturnya kepada wartawan.

Sebanyak 16 organisasi non- pemerintah yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM) berinisiatif membentuk posko pengaduan pelanggaran HAM selama berlangsung pelaksanaan Pemilu 2009. Posko ini, menurut juru bicara Koalisi NGO HAM, Asiah Uzia, berbeda dengan posko yang dibangun pemantau pemilu.

”Kami bukan pemantau pemilu yang bisa masuk sampai ke dalam tempat pemungutan suara. Kami hanya mengamati apakah hak-hak masyarakat sipil dalam berpolitik dilanggar atau terlanggar,” katanya.

Dalam pernyataannya, koalisi NGO-HAM mengatakan, pemilu kali ini sangat penting sebagai salah satu tahapan transisi Aceh setelah penandatanganan nota kesepahaman damai. Pelaksanaan pemilu yang aman akan menjadi garis pembatas antara Aceh yang baru dan Aceh yang lama.

Menurut koalisi, keikutsertaan partai politik nasional dan partai politik lokal pada pemilu kali ini harus dimaknai sebagai agenda transformasi politik di Aceh, dari konflik bersenjata kepada persaingan politik secara demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski demikian, koalisi juga tidak menafikkan adanya kemungkinan gesekan kepentingan dan ideologi antara entitas politik lokal dan nasional.

Gesekan banyak kepentingan antarkontestan dikhawatirkan menjadi celah baru munculnhya kembali kekerasan.

”Semua pihak harus menahan diri untuk mengurangi kekerasan dalam proses demokrasi kali ini,” kata Hendra Fadli, Koordinator Kontras Aceh.

Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal Soenarko menyatakan akan membantu tugas polisi dalam pengamanan pemilu bila dibutuhkan. (MHD)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 810 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org