Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Surat Masukan Korban Pelanggaran HAM Aceh tentang Rancangan Qanun KKR Aceh

Tgl terbit: Sabtu, 30 November 2013

 

Hal : Surat Masukan Korban Pelanggaran HAM Aceh tentang Rancangan Qanun KKR Aceh

Kepada Yang Terhormat,
Ketua DPR Aceh

Cq Ketua Komisi A dan Tim Perumus Rancangan Qanun KKR

Di -
Tempat

 

Dengan hormat,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindaka Kekerasan (KontraS) bersama KontraS Aceh mewakili korban pelanggaran HAM dari berbagai wilayah di Aceh bermaksud untuk memberikan masukan tertulis kepada Ketua DPR Aceh. Masukan ini kami sampaikan perihal perkembangan Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sedang dirumuskan oleh DPR Aceh. Adapun masukan-masukan tersebut diperoleh setelah melakukan diskusi dalam pertemuan yang dihadiri oleh komunitas korban dan keluarga korban di beberapa wilayah di Aceh, seperti Bireun, Simpang KKA (Aceh Utara), Bener Meriah, Aceh Selatan dan sebagainya.

Ada sejumlah masukan-masukan penting yang menjadi catatan penting terkait dengan pertimbangan dalam penyusunan rancangan Qanun KKR Aceh hingga konten dari rancangan Qanun KKR Aceh tersebut. Masukan-masukan tersebut diantaranya :

Pertimbangan dalam menyusun rancangan Qanun KKR Aceh

Pertama, para korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM di Aceh merasa prihatin atas isi dari rancangan Qanun KKR Aceh. Sejauh ini, DPRA merampungkan rancangan tanpa meminta masukan terlebih dahulu dari para korban secara memadai. Banyak korban yang tidak mengetahui perkembangan dan tidak dilibatkan dalam pembahasan rancangan Qanun, padahal Qanun KKR bertujuan untuk mengungkap kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM (penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan, pengrusakan, perampasan, pembakaran harta benda, kekerasan seksual dan tindakan keji lainnya) yang merupakan peristiwa yang dialami para korban sejak periode 1976-2005.

Kedua, KKR harus dibentuk dengan memperhatikan bahwa selain harus mampu mengungkapkan fakta (kebenaran) atas berbagai hal yang terjadi dalam dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, terutama mengakomodir keterangan dari korban dan keluarganya tetapi KKR juga harus mampu mengidentifikasi kerugian harta benda yang dialami korban seperti rumah-rumah dan kendaraan bermotor yang dihancurkan, dirusak bahkan dibakar semasa konflik.

Ketiga, banyaknya korban yang dihilangkan secara paksa. Sebagian besar diambil secara paksa dari rumah dan hilang selama periode konflik Aceh dari tahun 1976-2005. Banyak diantara mereka yang belum kembali hingga kini. Adanya Qanun KKR Aceh ini harus mampu memberikan jaminan kepada keluarga korban untuk mendapatkan informasi atas keberadaan mereka yang dihilangkan secara paksa baik dalam keadaan masih hidup maupun meninggal.
Keempat, ketiadaan jaminan keamanan bagi korban dan keluarga korban dalam partisipasinya terhadap pembahasan rancangan Qanun KKR Aceh maupun upaya keadilan lainnya yang tepat bagi korban. Karena faktanya, banyak diantara para korban yang mendapatkan intimidasi berupa anjuran dari pihak-pihak yang tidak menginginkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh untuk tidak melanjutkan upaya-upaya pencarian solusi keadilan dan kebenaran atas kasus-kasus mereka.

Kelima, DPRA harus mendorong Pemda Aceh memberikan pertanggungjawaban pemulihan yang mendesak saat ini kepada korban dan keluarga korban tanpa harus menunggu berjalannya KKR, seperti mendapatkan layanan kesehatan fisik, pelayanan trauma dan pemberdayaan usaha. Bagi anak-anak korban juga yang harus mendapatkan kemudahan akses layanan pendidikan. Hal ini dikarenakan bantuan yang diberikan oleh Badan Rehabilitasi Aceh (BRA) kepada para korban, diberikan tanpa ukuran yang jelas sehingga banyak yang salah sasaran dan tidak ada kelanjutannya lagi. Kondisi saat ini, para korban hidup dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, banyak janda yang harus mengasuh anak-anaknya secara apa adanya dan banyak pula yang harus bekerja ke Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia. Orang-orang tua pun masih menanyakan atas keberadaan anak-anaknya yang dihilangkan secara paksa, bahkan korban penyiksaan masih menanggung sendiri biaya pengobatan dan masih merasakan efek buruk dari kekerasan yang pernah dialaminya.

Keenam, proses seleksi bagi calon anggota KKR harus benar-benar kredibel melalui proses uji publik agar dapat menghasilkan Komisioner KKR yang memiliki integritas, independensi dan pemahaman HAM, terutama yang berkenaan dengan hak-hak korban pelanggaran HAM.

Ketujuh, korban meminta DPRA untuk menyatakan secara terbuka proses pembahasan Rancangan Draft Qanun KKR yang sedang dilakukan untuk mengakomodir masukan dari para korban.

Berkaitan dengan isi rancangan Qanun KKR Aceh, sebagai berikut;

Pertama, Perihal pengungkapan kebenaran atas sejumlah peristiwa pelanggaran HAM di Aceh, diusulkan untuk memulai dari periode konflik Aceh (1976 - 2005).

Kedua, Jumlah Komisioner yang tepat adalah 9 (sembilan) orang disesuaikan dengan alasan untuk memudahkan dalam bekerja, pengambilan keputusan maupun anggaran. Sebagai catatan, syarat calon Komisioner harus benar-benar menguasai materi HAM, setidaknya memiliki pengalaman 5 tahun dibidang HAM, tidak memiliki keterikatan atau hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaku. Kualifikasi kelompok kerja dalam Komisi harus diimbangi dengan kemampuan, keterwakilan perempuan harus jelas dan untuk mendukung kerja komisioner/anggota Komisi dibutuhkan banyak staf ahli yang betul-betul mumpuni dan memiliki pemahaman soal HAM bukan hanya staf administrasi saja.

Ketiga, Kelompok kerja Bidang Perlindungan dan Advokasi sebagai sub kerja Komisi agar ditiadakan perihal advokasinya. Sebagai catatan untuk bidang Advokasi dihapus karena advokasi sudah masuk ranah Komnas HAM sebagai penyelidik Pro-Justisia (demi kepentingan proses hukum). Sebagai masukan, ditambah menjadi Kelompok kerja Bidang Perlindungan dan Pemulihan Trauma korban.

Keempat, Perihal rekomendasi KKR. Sebagai catatan, tidak ada keharusan yang memaksa Pemerintah (Nasional dan Aceh) untuk menjalankan rekomendasi. Tidak dijelaskan lembaga negara yang bertanggungjawab untuk memastikan berjalannya rekomendasi (pengalaman dari rekomendasi Komisi independen lainnya seperti Komnas HAM yang tidak dijalankan oleh pemerintah) sehingga penting diusulkan adanya tim pengawas terhadap pelaksanaan rekomendasi KKR agar jelas dan tegas batas waktu rekomendasi KKR tersebut dapat ditindaklanjuti dan sanksi yang dapat diterapkan jika Pemerintah (Nasional dan Aceh) tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Adanya mekanisme pengaduan juga harus dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam rancangan Qanun KKR Aceh ini. Selain itu, rekomendasi KKR sebaiknya dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur agar lebih mudah diimplementasikan dan diintergrasikan melalui SKPA. Rekomendasi KKR khususnya terhadap dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat, harus dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme Pengadilan HAM.

Kelima, Perihal hak atas kepuasan. Sebagai catatan harus ada penjelasan yang komprehensif tentang atas hak kepuasaan korban agar memiliki ukuran-ukuran yang jelas, misalnya kepuasan yang dimaksud ketika dijalankannya hak korban seperti hak atas keadilan dan pemulihan bagi korban.

Keenam, Perihal kegiatan pemerintah sebelum adanya lembaga KKR harus diakui sebagai reparasi adalah hal yang keliru dan sesat pikir. Sebagai catatan hak atas reparasi harus dibedakan dengan hak warga negara, klaim pemerintah atas pembangunan dan kegiatan sosial lainnya yang sudah dilakukan sebelum adanya lembaga KKR bukanlah bagian dari reparasi/pemulihan terhadap hak-hak korban. Kegiatan pemerintah tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga negara yang sudah dituangkan dalam UUD 1945 dan peraturan lainnya.

Ketujuh, Perihal pelaksanaan reparasi mendesak harus dijelaskan secara rinci. Sebagai catatan reparasi mendesak harus diberikan kepada keluarga korban dengan kualifikasi sebagai berikut; a. Keluarga Korban dan korban Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa, b. Korban pemerkosaan atau pelecehan seksual karena membutuhkan pemulihan psikologis yang cepat.  Bentuk reparasi mendesak lainnya adalah memberikan jaminan pendidikan (formal dan nonformal) dan memberikan jaminan pekerjaan (wirausaha) bagi korban dan keluarga korban. Selain itu, Pemerintah (Nasional dan Lokal) harus memberikan jaminan kesehatan bagi korban melalui program khusus.

Kedelapan, Perihal kerjasama dengan lembaga untuk pemberian reparasi harus jelas dan konkrit. Sebagai catatan program reparasi harus dilaksanakan oleh badan yang sudah ada di Pemerintah Provinsi Aceh melalui SKPA (bebannya diberikan kepada badan terkait, seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai kebutuhan korban untuk mempermudah pengawasan dari masyarakat sipil). Reparasi merupakan kebijakan khusus affirmative action yang harus dibedakan dengan hak warga negara lainnya. Sebagai pelaksana sebaiknya dilakukan oleh SKPA (unit kerja pada Pemerintahan Aceh).

Kesembilan, Perihal pelaksana rekomendasi dari KKR dalam hal reparasi ditindaklanjuti dengan oleh SKPA terkait. Sebagai catatan, sebagai pelaksana pemerintah dapat menunjuk SKPA sesuai dengan bidang dan kebutuhan korban. Selain itu harus ada standar dan panduan yang khusus dalam unit pelaksana (SKPA) melalui kebijakan Pemerintah untuk menghitung jumlah kerugian korban dan menerima keluhan dari korban jika dalam pelaksanaan tidak sesuai harapan atau rekomendasi dari KKR.

Kesepuluh, Perihal mekanisme Rekonsiliasi. Harus ada kewenangan komisi untuk mendesak dan memaksa pelaku dan penanggungjawab hadir untuk memberikan keterangan dan pengakuan.

Kesebelas, KKR harus melakukan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar korban mendapatkan bantuan konseling/pemulihan dari trauma yang dialami korban sebelum korban mengungkapkan kesaksiannya melalui proses dengar kesaksian (sebaiknya tertutup di depan komisi maupun di hadapan publik). KKR juga harus melakukan bekerja sama dengan Komnas HAM, untuk mendorong proses yang komprehensif dengan pendekatan keadilan, terutama jika saat proses pengungkapan kebenaran dilakukan dan kemudian ditemukan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat.

Kedua belas, Perihal rekonsiliasi di tingkat Gampong harus dijelaskan secara detil prosesnya. Sebagai catatan, berita hasil acara rekonsiliasi tidak dijelaskan akan diserahkan kepada siapa nantinya? Diusulkan agar berita acara rekonsiliasi harus diberikan kepada Pemerintah dan DPR (nasional dan lokal) serta dimasukan ke dalam arsip (nasional dan lokal) agar dijadikan salah satu dokumen Negara.

Ketiga belas,
Perihal rekonsiliasi dalam Qanun KKR ini sebaiknya dilakukan secara langsung oleh Komisioner KKR Aceh dengan dihadiri oleh unsur masyarakat.

Demikian kami sampaikan masukan-masukan tersebut sebagai bagian dari kepedulian korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Aceh terhadap rancangan Qanun KKR Aceh yang tengah diproses di DPR Aceh. Kami berharap rumusan Qanun KKR Aceh tersebut dapat mengakomodir kepentingan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Aceh yang selama ini sudah sangat menderita akibat konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh. Selanjutnya kami meminta kepada Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan untuk berkontribusi dalam mendorong Qanun KKR yang berperspektif korban dan membantu pemulihan korban perempuan yang masih mengalami trauma akibat dampak kekerasan semasa periode konflik (1976-2005).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 29 November 2013

Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Aceh;

1. Perwakilan Korban dari Bireuen
2. Perwakilan Korban dari Aceh Utara
3. Perwakilan Korban dari Pidie
4. Perwakilan Korban dari Pidie Jaya
5. Perwakilan Korban dari Aceh Besar
6. Perwakilan Korban dari Aceh Jaya
7. Perwakilan Korban dari Nagan Raya
8. Perwakilan Korban dari Aceh Tengah
9. Perwakilan Korban dari Bener Meriah
10. Perwakilan Korban dari Aceh Selatan
11. Perwakilan Korban dari Lhokseumawe
12. Perwakilan Korban Aceh Barat
13. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan KontraS Aceh
14. Komunitas Korban pelanggaran HAM Aceh Utara (K2HAU)
14. Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran HAM Aceh (SPKP HAM)
15. Keluarga Ureung Gadoh Aceh (Kagundah)
16. Jeritan Hati Korban Konflik Aceh Tengah (JHK3AT)
17. Lembaga Putro Aceh (Aceh Jaya)

 



Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,838 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org