Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Qanun KKR Aceh Harus Temukan Korban Penghilangan Paksa dan Pulihkan Trauma Korban

Tgl terbit: Senin, 11 November 2013

 

Qanun KKR Aceh Harus Temukan Korban Penghilangan Paksa dan
Pulihkan Trauma Korban

Hari ini Senin 11 November 2013 bertempat di Kabupaten Bener Meriah, kami Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama KontraS Aceh melakukan konsultasi dengan beberapa perwakilan keluarga korban Penghilangan Paksa di wilayah Bener Meriah periode 1989-2005 untuk mendiskusikan perihal rencana pengesahan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR) Aceh.

Dari perteman tersebut kami menemukan beberapa fakta dan kondisi aktual korban penghilangan orang secara paksa; pertama, para keuarga korban tidak pernah tahu perkembangan pembahasan Qanun KKR Aceh. Kedua, para korban yang dhilangkan secara paksa sebagian besar diambil paksa dari rumah yang hilang sejak periode konflik mulai dari tahun 2000, 2001 dan hingga masa penerapan darurat militer 2003. banyak diantara mereka yang hinga kini belum kembali. Ketiga, keluarga korban turut serta mengalami kekerasan, penderitaan dan kerugian, baik saat-saat keluarga mereka “diambil” maupun saat paska kejadian. Para keluarga dipaksa untuk tidak melapor ke mana pun. Harta benda keluarga korban seperti rumah dan lainnya hancur dirusak dan dibakar sehingga sebagaian keluarga korban (isteri dan anak korban) harus hidup berpindah-pindah. Keempat, hingga saat ini kondisi korban dan keluarga korban hidup dalam keadaan memperihatinkan. Bantuan Reintegrasi Aceh sulit didapatkan. Bahkan sebagian tidak pernah mendapatkannya. Berbeda dengan mantan anggota GAM yang sangat mudah mendapatkannya. Bantuan Diyat berhenti diberikan dimasa Gubernur Baru, Zaini Abdullah. Kelima, Keluarga korban masih mengalami trauma akibat intimidasi dan siksaan yang dialami ketika suami korban diambil paksa dari rumah. Banyak dari mereka juga mengalami penderitaan fisik yang masih merasakan sakitnya saat ini.

Berdasarkan konsultasi diatas dan problem terkini dari para keluarga korban, kami mendesak DPRA agar melakukan konsultasi dan penyebaran informasi perihal perkembangan proses pembahasan Qanun KKR. Kami khawatir bahwa rumusan yang ada tidak sesuai kepentingan korban dan keluarga korban, seperti jaminan menemukan informasi atas mereka yang dihilangkan secara paksa. Kedua, Qanun KKR harus memberikan jaminan berupa pendidikan dan akses pekerjaan bagi anak-anak korban (hal ini adalah kebutuhan mendesak keluarga korban tanpa harus menunggu adanya KKR); ketiga, Qanun KKR harus memberikan jaminan atas pemulihan korban yang hingga kini masih mengalami trauma akibat konflik dan kekerasan di masa lampau (hal ini dilakukan tanpa harus menunggu adanya KKR).

 

Bener Meriah, 11 November 2013

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), KontraS Aceh dan Keluarga Korban Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1989-2005 wilayah Bener Meriah



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,044 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org