Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
DPR Aceh jangan Tipu Muslihat dalam Perumusan Rancangan Qanun KKR Aceh

Tgl terbit: Sabtu, 09 November 2013

DPR Aceh jangan Tipu Muslihat dalam Perumusan Rancangan Qanun KKR Aceh

Pada hari Sabtu, 09 November 2013 bertempat di balai pertemuan yang berada Gampoeng Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, kami Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), KontraS Aceh bersama sekitar 100 (seratus) korban dan keluarga korban peristiwa Simpang KKA (1999), peristiwa penyerangan kepada demonstran didepan gedung KNPI (1999), berbagai kasus Penyiksaan dan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode Daerah Operasi Militer (DOM)--sejak 1989-2005--melakukan pertemuan untuk membahas Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Bahwa pada prinsipnya korban dan keluarga korban sepakat dengan adanya Komisi Kebenaran karena merupakan mandat dari Kesepahaman Damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang telah dituangkan kedalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Korban dan keluarga korban sudah mendorong dan mendesak DPRA sejak tahun 2008-2010 bahwan pada saat itu sudah ada kesepakatan antara korban dengan DPRA yang pada pokoknya DPRA menjanjikan akan segera membahas Rancangan Qanun KKR. Namun janji dari DPRA belum direalisasikan, baru kemudian pada tahun 2012 DPRA melalui Paripurna menyetujui pembahasan Rancangan Qanun KKR sebagai inisiatif DPRA.

Bahwa pada 2012-2013 sesuai dengan keterangan DPRA diberbagai media menyatakan Rancangan Qanun KKR yang telah dirampungkan sekitar 80 % oleh Tim Perumus DPRA dan rencananya Rancangan Qanun tersebut akan disahkan pada 7 Desember 2013. Namun demikian, pihak korban dan keluarga korban merasa prihatin atas isi dari draft Rancangan Qanun KKR tersebut. Sejauh ini DPRA merampungkan rancangan tanpa meminta masukan terlebih dahulu kepada korban secara memadai. Banyak korban tidak mengetahui perkembangan dan tidak dilibatkan dalam pembahasan rancangan Qanun. Padahal Qanun KKR adalah untuk mengungkap kebenaran atas sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat (penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa. Pembunuhan dan tindakan keji lainnya) yang merupakan peristiwa yang dialami oleh korban.

Kami khawatir bahwa perumusan Qanun KKR ini hanya sekedar basa basi politik semata dari politisi di DPRA menjelang Pemilu 2014. oleh karenanya dari hasil pertemuan diatas, sejumlah korban menyampaikan sejumlah hal sebagai berikut;

1. Meminta kepastian hukum pertanggung jawaban negara atas peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Aceh, seperti Simpang KKA, Penyerangan depan kantor KNPI dan berbagai peristiwa penghilangan orang secara paksa.

2. Meminta KKR dibentuk dengan memperhatikan sejumlah hal, pertama, KKR harus mengungkapkan fakta (kebenaran) atas berbagai hal yang terjadi dalam dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM yang serius, terutama mengakomodir keterangan dari korban dan keluarganya. Kedua, KKR harus diberikan mandat untuk menghadirkan pelaku memberikan keterangan dan pengakuan. Ketiga, KKR harus mengidentifikasi kerugian harta benda yang dialami oleh korban perihal rumah-rumah korban yang semasa konflik telah dirusak, dihancurkan bahkan dibakar serta kendaraan bermotor (sepeda motor dan lainnya); keempat, KKR harus hati-hati membatasi kurun waktu karena khawatir akan banyak korban dan peristiwanya tidak terakomodir dalam KKR. Terakhir, DPRA harus menyatakan dalam Qanun agar hasil KKR bisa ditindak lanjuti oleh mekanisme Pengadilan HAM.

3. DPRA harus mendorong Pemda Aceh memberikan pertanggung jawaban pemulihan yang mendesak saat ini kepada korban dan keluarga korban tanpa harus menunggu berjalannya KKR. Termasuk, Anak-anak korban harus mendapatkan kemudahan akses layanan pendidikan dan seluruh anggota keluarga harus mendapatkan jaminan dan pelayanan kesehatan (termasuk pelayanan kesehatan pelayanan trauma) serta pemberdayaan usaha;

6. Proses seleksi bagi calon anggota KKR harus benar-benar kredidel melalui proses uji publik agar bisa menghasilkan Komisioner KKR yang memiliki integritas, independensi dan memahami HAM terutama yang berkenaan dengan hak-hak korban pelanggaran HAM berat;

7. Terakhir, kami meminta agar DPRA menyatakan secara terbuka proses yang akan dilakukan dan proses akomodir masukan dari korban-korban.

Demikian masukan ini kami sampaikan agar segera dimasukkan kedalam draft Rancangan Qanun KKR yang sedang dibahas oleh DPRA.

 

Aceh Utara, 9 November 2013

KontraS, KontraS Aceh, Korban Simpang KKA, KNPI dan Penghilangan Orang Secara Paksa

 



Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,194 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org