Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Surat Masukan Korban Perihal Pentingnya Ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa

Tgl terbit: Kamis, 10 Oktober 2013

 

 

No : Istimewa
Hal : Surat Masukan Korban Perihal Pentingnya Ratifikasi Konvensi Internasional untuk
Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa

Kepada Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI

Di -
Tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami mewakili korban dan keluarga keluarga Penghilangan Orang Secara Paksa dalam peristiwa 1965, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari 1989, Tragedi Mei 1998 dan Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 bermaksud untuk menyampaikan masukan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Kami ingin memulai dengan penjelasan yang sederhana terkait dengan apa yang kami alami selama ini. Karena kami adalah orang tua, suami dan anak dari korban yang hingga saat ini masih dihilangkan secara paksa oleh rezim Orde Baru pada saat itu. Sulit kami jelaskan bagaimana kondisi yang kami alami, hingga kini kami masih dalam tekanan mental dan psikologis karena salah satu anggota keluarga kami hingga saat ini belum jelas dimana keberadaannya. Ada banyak orang tua korban yang sudah meninggal dalam ketidakpastian akan nasib keluarganya , Ibu Tuti Kotto (Ibunda dari Yani Afri/korban Penghilangan Paksa), Riwan Nefo (Kakak dari Herman Hendrawan/korban Penghilangan Paksa) serta keluarga korban dari peristiwa pelanggaran HAM lainnya. Kehilangan salah satu anggota keluarga adalah pukulan terberat bagi kami, terlebih hilangnya keluarga kami dilakukan oleh negara.

Pasca reformasi 1998 bergulir, kami bergabung dengan korban kekerasan Orde Baru lainnya untuk mendorong adanya pengungkapan kebenaran, penghukuman bagi pelaku dan pemulihan korban dengan harapan bahwa kejadian kelam di masa lalu yang sudah kami alami tidak terulang kembali di masa depan. Namun dalam praktiknya kami menemui kesulitan akibat ketiadaan komitmen hukum dan politik dari negara. Akhirnya hingga saat ini, kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sedang kami perjuangkan mandek proses hukumnya di tangan Jaksa Agung. Semua hasil penyelidikan Komnas HAM tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan oleh Jaksa Agung.

Di tengah situasi penanganan kasus pelanggaran HAM berat, khususnya bagi kasus Penghilangan Paksa periode 1997-1998 yang mengalami kebuntuan, melalui Rapat Paripurna DPR-RI pada tahun 2007 memutuskan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Penanganan atas Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998. Pada 28 September 2009, Rapat Paripurna DPR telah memutuskan menerima laporan Pansus Penghilangan Paksa yang terdiri dari 4 (empat) rekomendasi, salah satunya merekomendasikan kepada Presiden dan pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa kemudian pada 30 September 2009 Ketua DPR menyerahkan 4 rekomendasi tersebut kepada Presiden RI. Rekomendasi DPR kepada Presiden atas penanganan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 membuat kami memiliki harapan dan semangat baru karena empat rekomendasi DPR yang disampaikan kepada Presiden sesuai dengan harapan korban.

Berdasarkan hal tersebut kami mendorong Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR untuk ;

Segera mengesahkan Ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan bagi warga negara agar pengalaman kelam di masa lampau yang sudah kami alami tidak terulang kembali di masa depan.

Jakarta, 09 Oktober 2013

Mudjayin, Korban Peristiwa 1965-1966

Ibu Ruyati Darwin, Keluarga Korban Tragedi Mei 1998

Ibu Wanma Yety, Keluarga Korban Tanjung Priok 1984

Bapak Paian Siahaan, Keluarga korban Penghilangan Paksa 1997-1998

Kabul Supaito, Keluarga Korban Talangsari 1989



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 6,971 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org