Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
VONIS PERADILAN MILITER ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN PERS

Tgl terbit: Rabu, 18 September 2013

VONIS PERADILAN MILITER ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN PERS

KontraS, LBH Pers Seindonesia dan AJI menyayangkan putusan 3 bulan terhadap Terdakwa Letkol Robert Sumanjuntak terkait dengan tindak pidana penganiayaan, pengsurakan kamera dan menghalang-halangi wartawan dalam melakukan peliputan jatuhnya pesawat tempur TNI AU jenis Hawk 200 di Jalan Amal Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Kampar, Selasa (16/10/12).

Tindakan Oditurat Militer yang hanya mendakwa terdakwa dengan Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan menuntut dengan penjara 3 bulan kurungan yang diikuti dengan vonis 3 bulan oleh majelis hakim merupakan bentuk dari perlindungan institusi militer bagi prjaurit yang melakukan kekerasan dan hal itu jelas semakin memperburuk citra penegakan hukum di peradilan militer. Padahal, secara hukum terdakwa juga bisa dikenakan dengan pasal 18 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers karena tindakannya tidak saja melakukan penganiayaan tetapi juga dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghalang-halangi atau menghambat wartawan/pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluarkan gagasan dan informasi. Selain itu, Robert Simanjuntak juga harus dikenakan ketentuan Pasal 52 KUHP tentang pemberatan pidana karena ia telah melanggar suatu kewajiban dari jabatannya dan telah melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya.

Penyelengaraan peradilan militer hanyalah ajang pemberian keadilan semu melalui sebuah teaterikal proses persidangan. Vonis terhadap Letkol Robert Simanjuntak tidak hanya membuktikan bahwa Peradilan MIliter masih menjadi sarana impunitas bagi prajurit yang melanggar ketentuan perundangan-undangan yang menimbulkan korban sipil namun juga ancaman bagi masyarakat sipil atas kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-undang

Berdasarkan hal di atas, kami meminta kepada Panglima TNI Republik Indonesia memeriksa Oditur Kolonel CHK Rizaldi SH. karena patut diduga telah dengan sengaja mengkerdilkan kasus tersebut di atas dan telah salah menerapkan hukum dengan tidak menggunakan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pers Jo Pasal 52 KUHP dalam dakwaannya. Selain itu meminta kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut yang terdiri dari Kolonel CHK Dr. Djodi Suranto, Kolonel CHK TR Samosir dan Kolonel CHK Hariadi Eko Purnomo, karena patut diduga majelis hakim tidak berpihak kepada rasa keadilan publik baik dalam penerapan hukum maupun menimbang fakta-fakta persidangan.

Untuk mencegah hal serupa dikemudian hari, dalam hal terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan pihak militer terhadap sipil, maka kami mendesak agar DPRRI dan Pemerintah segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan memberlakukan peradilan umum sebagai locus untuk menyidangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap sipil.


Demikian disampaikan, terima kasih.


Jakarta, 18 September 2013
Hormat Kami,

LBH Pers Seluruh Indonesia (Jakarta,Padang,Makassar,Surabaya, Yogyakarta, Kendari, Ambon, Manado),

KontraS, AJI Jakarta



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,617 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org