Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Desakan Penyelidikan Kasus Peluru Nyasar oleh Anggota Densus 88 Terhadap Warga Sipil di Tulungagung, Jawa Timur

Tgl terbit: Rabu, 31 Juli 2013

SURAT TERBUKA

Desakan Penyelidikan Kasus Peluru Nyasar oleh Anggota Densus 88 Terhadap
Warga Sipil di Tulungagung, Jawa Timur

 

Kepada Yang Terhormat,
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Jenderal (Pol) Timur Pradopo
Di - Tempat  

Dengan Hormat,

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Polri segera melakukan tindakan hukum atas penembakan oleh Anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 terhadap Sujono, seorang warga sipil di Tulungagung, Jawa Timur.

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, peristiwa tersebut terjadi pada Senin 22 Juli 2013, bermula ketika korban, Sujono (40) yang saat kejadian berada tidak jauh dari lokasi penyergapan terduga teroris di Jalan Pahlawan Tulungagung, Jawa Timur. Pada saat itu sedang dilakukan operasi penangkapan 4 terduga teroris yang dilakukan oleh Densus 88. Saat penyergapan dilakukan terjadi kontak tembak antara anggota Densus 88 dengan 4 terduga teroris, korban (Sujono) yang kebetulan berada di sekitar warung yang menjadi lokasi penyergapan oleh tim Densus 88 tersebut, tertembak peluru salah satu anggota Densus 88 pada bagian pinggul.

Terkait dengan peristiwa tersebut, kami menilai ada dugaan pelanggaran hukum, Pasal 351 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanatentang penganiayaan “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Peristiwa ini juga terkait dengan pelanggaran aturan internal Kepolisian, setidaknya dalam dua hal:

  • Pelanggaran prosedur internal Kepolisian dalam penanganan terorisme. Khususnya Pasal 2 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme; “Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum”. Dalam hal ini, penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme tidak dilakukan secara profesional karena menyebabkan salah seorang warga tertembak.  
  • Pelanggaran atas Peraturan Kapolri No. 1 Pasal 3 poin (c) tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian; Proporsionalitas yaitu bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihandan Peraturan Kapolri No. 1 Pasal 13 ayat (1); “Setiap individu anggota Polri wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian yang dilakukannya”.

 

Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuatan secara berlebihan dan tidak profesionalnya anggota Densus 88, menjadi persoalan serius yang harus diperhatikan oleh Polri. Oleh karenanya, kami mendesak:

Pertama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk melakukan penyidikan terhadap anggotanya (Densus 88) terkait dengan peristiwa yang terjadi di Tulungagung tersebut di atas.

Kedua, ke depan kami meminta agar Polri segera mengevaluasi kemampuan dan kapasitas kerja Densus dalam tindakan hukum penanganan terorisme, terutama dalam unsur profesionalitas dan proporsionalitas.

Ketiga, Polri bertanggung jawab memberikan pemulihan dan ganti rugi kepada Sujono dan keluarganya.

 

Jakarta, 31 Juli 2013
Badan Pekerja,
 
Haris Azhar, SH, MA
Koordinator

Tembusan:

  • Komnas HAM
  • Polda Jawa Timur
  • Kompolnas


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,252 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org