Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Korban Tsunami Tuntut Penyelesaian Masalah

Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 Desember 2008

Banda Aceh, Kompas - Ratusan korban konflik dan tsunami melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Badan Reintegrasi Damai Aceh serta Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, Selasa (16/12). Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan lembaga-lembaga itu lebih serius menangani keluhan para korban.

Selain itu, para pendemo menyegel kantor perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia wilayah NAD. Komnas HAM dinilai tidak melakukan kerja apa pun terkait dengan lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh selama masa konflik antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka.

Para korban konflik menilai Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) belum melakukan tugasnya dengan baik karena sampai saat ini masih banyak korban konflik yang belum mendapatkan dana reintegrasi atau dana perbaikan rumah sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka juga menilai BRA tidak memiliki data yang pasti mengenai besaran jumlah korban konflik yang sebenarnya.

Hendra Fadli, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, mengatakan, sampai sekarang masih banyak korban konflik yang belum mendapatkan bantuan perumahan seperti yang dijanjikan oleh BRA.

Dia mengatakan, selain BRA, Komnas HAM perwakilan Aceh juga dinilai belum memberikan manfaat yang berarti atas hak- hak korban konflik untuk mendapatkan keadilan hukum. Persoalan ketidakadilan tersebut di antaranya tidak adanya tindak lanjut dari lembaga tersebut terhadap ratusan laporan kasus yang telah disampaikan oleh masyarakat korban konflik. Komnas HAM juga dinilai tidak bereaksi cepat terhadap terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.

Menurut para korban, respons yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap laporan mereka jauh dari harapan para korban dan keluarganya. Komnas HAM, menurut para korban, dinilai hanya mengkaji kasus-kasus pelanggaran HAM berat semasa berlakunya daerah operasi militer, antara tahun 1998-2002.

”Tidak ada alasan bagi lembaga itu untuk tidak melakukan penyelidikan,” kata Hendra.

Teungku Syafruddin, warga Desa Data Baru, Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar, mengatakan, ia meminta agar para pelaku pembunuhan terhadap putranya, Muhtadin (26), dapat segera diadili. (MHD)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 704 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org