Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penyidikan Kasus Cebongan: Tertutup

Tgl terbit: Senin, 10 Juni 2013

Penyidikan Kasus Cebongan: Tertutup

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), prihatin dengan tertutupnya proses hukum yang dilakukan oleh Denpom dan Oditur Militer TNI AD atas kasus Cebongan, Yogyakarta.

Kami yakin sebagaimana diatur dalam berbagai aturan dan prinsip hukum acara, sebuah proses hukum, terutama yang terkait dengan kasus Cebongan, harus memenuhi sejumlah hal untuk mencapai standar peradilan yang jujur dan baik;

1. Pasal 13(Guidelines on the Role of Prosecutors, 1990) :

In the performance of their duties, prosecutors shall: b. Protect the public interest, act with objectivity, take proper account of the position of the suspect and the victim, and pay attention to all relevant circumstances, irrespective of whether they are to the advantage or disadvantage of the suspect;

2. Kesediaan proses pengadilan dan administratif, untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan:

  • Memberi tahu korban mengenai peran dan lingkupnya pemilihan waktu kemajuan cara kerja serta penempatan kasusnya, terutama apabila menyangkut kejahatan serius dan dimana ia dapat memperoleh informasi semacam itu;

  • Memperoleh pandangan dan kekuatiran para korban dikemukakan dan mempertimbangkan pada tahap acara kerja yang tepat dimana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, tanpa prasangka terhadap tuduhan dansesuai dengan sistem pengadilan pidana nasional yang bersangkutan; (Deklarasi Prinsip Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan Disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985)

3. Hak-hak prosedural bagi saksi dan korban berdasarkan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. diantaranya: Mendapatkan Informasi mengenai Perkembangan Kasus; Mendapat Nasihat/Informasi Hukum; Mendapat Pendampingan Memberikan kesaksian secara khusus:

  • Pemeriksaan melalui closed-circuit television (CCTV), teleconference atau Videoconference

  • Pemeriksaan Saksi Tanpa Hadirnya Terdakwa atau Tertutup bagi Umum

  • Pernyataan Pra-Persidangan/Keterangannya Dibacakan di Depan Persidangan

  • Kesaksian Tanpa Nama (anonimious witness)

  • Penyamaran Suara dan Muka

  • Peran Serta Korban dalam Proses Persidangan

 

 

 

 

 

 

 

Sayangnya sejumlah acuan diatas gagal dipenenuhi oleh pihak Penyidik dan Oditur Militer dalam kasus Cebongan. Dalam pemantauan kami, kami menemukan, pertama, kecenderungan ketertutupan pihak Denpom dan Oditur Militer dalam memberikan informasi perkembangan ataupun hambatan dalam kerja pengungkapan kasus. Semenjak penanganan dilakukan oleh Tim 9 TNI AD 28 Maret 2013 hingga pernyataan oleh Kapendam IV/Diponegoro Kolonel Inf Widodo Raharjo tertanggal 21 Mei 2013, KontraS mencatat perkembangan yang ada hanya jumlah pelaku yang berjumlah 11 -ditambah satu tersangka- dengan satu orang eksekutor serta beberapa barang bukti yakni di antaranya tiga pucuk senjata api jenis AK-47, dua pucuk senjata api replika jenis AK-47, serta satu pucuk pistol replika. Selain itu, dua kendaraan jenis minibus dan satu kantong plastik sisa pembakaran CCTV.

Kedua, itu kami memiliki kesimpulan sementara bahwa pihak Denpom juga memaksakan kehendaknya seperti mengabaikan psikologi para saksi dan tidak komunikatif dengan keluarga korban. Denpom menolak teleconference pemberian kesaksian. Sedangan keluarga korban sampai hari ini tidak memiliki informasi perkembangan penanganan kasus-kasus ini. Sejauh ini, dalam pemantauan kami, belum dilakukan rekonstruksi atas kasus Cebongan ini.

Ketiga, berangkat dari poin pertama diatas, kami menemukan bahwa ada ketidak jelasan alur kerja pelimpahan berkas yang diproses

Kami khawatir bahwa semua proses ini hanya upaya kerdilisasi dari besaran kasus dan rangkaian dugaan keterlibatan pihak lain. Dalam investigasi KontraS, kami menemukan bahwa kasus ini sesungguhnya berpotensi dicegah namun gagal dilakukan oleh Polisi dan Petinggi TNI AD dari kantor teritorial setempat. Secara peristiwa hal ini terbukti dari rapat pada 19 Maret 2013 dikantor Polda DI Yogyakarta yang setidak-tidaknya dihadiri oleh Kapolda, dan petinggi TNI dari territorial setempat. Belakangan menjelang peristiwa beredar sms yang menyebutkan “ info dr waka polresta yka., 3 pleton kopassus sudah brada di DY mohon waspada n mohon di konsumsi kita kita aja, 86, 87 rekan rekan secara rapi, konsumsi corp baju coklat kemungkinan beraksi malam minggu karena aku sayang kalian” SMS diterima pada pukul 18.52 tanggal 22 Maret 2013.

Kami mengingatkan, bahwa kasus Cebongan ini merupakan kasus yang menjadi perhatian banyak kalangan, menjadi perhatian nasional dan internasional. Hal ini dikarenakan bahwa para pelaku merupakan alat negara dan perbuatannya dilakukan pada sebuah fasilitas milik negara oleh karenanya segala proses hukum termasuk penyidikan yang dilakukan haruslah secara transparan demi kepentingan publik pula. Apalagi bentuk kejahatannya merupakan tindakan yang masuk dalam kategori hostis humanis generis, musuh bagi semua umat manusia, pembunuhan dan penyiksaan. Oleh karenanya asas salus publica seprema lex berlaku. Asas ini diartikan sebagai kepentingan publik harus diutamakan dalam hal untuk mengetahui sejauh mana proses hukum yang berjalan sehingga menjadi penting untuk disampaikan oleh penyidik.

Oleh karenanya, kami meminta agar;

  • Oditurat militer selaku penuntut berdasarkan pasal 64 ayat 1 huruf a UU 31 Tahun 1997 menyampaikan dengan jelas dan lengkap kepada publik mengenai hasil penyidikan yang dilakukan oleh Denpom sebagai upaya untuk melindungi kepentingan publik yaitu membangun kesadaran hukum di masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Article 13 huruf b Guidelines on the role of prosecutors

  • Oditurat militer untuk melaksanakan penyidikan tambahan guna melengkapi fakta-fakta hukum yang tidak didapatkan oleh Denpom berdasarkan Pasal 64 ayat 2. Dan juga perlu untuk menyertakan masukan dari berbagai pihak lainnya seperti Komnas HAM, LPSK dan masyarakat sipil. Dari keterangan-keterangan ini penting pula untuk memanggil dan memeriksa sejumlah petinggi POlda, POlres Sleman, petinggi TNI setempat untuk mengetahui informasi yang mereka miliki (dari pihak intelijen mereka) terkait rencana penyerangan, termasuk kesengajaan Polda Yogya menempatkan mereka di LP kelas II Cebongan.

  • Seluruh perangkat peradilan militer untuk memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya mengenai hak-hak procedural saksi dan korban termasuk diantaranya hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus serta pemeriksaan melalui closed-circuit television (CCTV), teleconference atau Videoconference

Salam hangat
Jakarta, 10 Juni 2013
Badan Pekerja KontraS

 

Haris Azhar
Koordinator



Kasus terkait Penembakan Misterius 1985;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,509 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org