Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
24 Tahun Peristiwa Talangsari Memperbaiki Praktik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Beradab

Tgl terbit: Kamis, 07 Februari 2013

24 Tahun Peristiwa Talangsari
Memperbaiki Praktik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Beradab

Masih segar dalam ingatan publik akan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika dilantik menjadi Presiden untuk kedua kalinya pada 20 Oktober 2009 di Gedung DPR/MPR RI. Presiden menyampaikan esensi program pemerintahan dalam lima tahun yang akan datang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan, Prosperity, Democracy and Justice. Secara khusus pada poin ketiga “penegakan keadilan” terutama bagi peristiwa Talangsari dan kasus Pelanggaran HAM berat lainnya belum berjalan efektif.

Peristiwa Talangsari, Lampung (7 Februari 1989) kini telah memasuki usia yang ke-24 tahun. Sejatinya sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM melalui konstitusinya serta sesuai janji politik SBY, seharusnya bisa menyelesaikan peristiwa Talangsari dengan mengedepankan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Namun pasca Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan berkas hasil penyelidikan kepada Jaksa Agung (23 Oktober 2008) hingga kini belum ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Padahal di dalam UU No 26/2000 telah dimandatkan kepada Komnas HAM sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melalukan penyelidikan atas dugaan peristiwa Pelanggaran HAM berat dan Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut. Alasan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung dalam beberapa kali pertemuan dengan korban adalah masih dalam penelitian dan kajian oleh Tim Direktorat Pelanggaran HAM berat. Sehingga akses keadilan dan kepastian hukum bagi koran masih terhambat di tangan Jaksa Agung.

Dalam mengatasi kebuntuan Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam) telah membentuk Tim Kecil Penanganan Kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu untuk mencari format terbaik penyelesaian kasus masa lalu. Tim Kecil Menko-Polhukam sudah melakukan kunjungan ke Talangsari dan melakukan pertemuan dengan korban (8 September 2011) dengan merekomendasikan kepada Pemerintah Lampung Timur dan Pemerintah Provinsi Lampung dapat lebih berperan aktif dalam membangun Talangsari agar tidak tertinggal dengan wilayah lain yang berada di sekitarnya.

Selanjutnya pada 7 Februari 2012 KontraS bersama PK2TL mengadakan sarasehan dengan tema “Membangun Kesepahaman untuk Mencari Solusi Pemulihan dan Keadilan di Talangsari” yang dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko-Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pembangunan dan daerah tertinggal, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Kepolisian Daerah Lampung serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sarasehan tersebut menghasilkan kesepahaman dan tanggungjawab Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara yang tertuang ke dalam 4 (empat) poin, sebagai berikut;

Pertama, berkenaan dengan proses hukum; untuk mengatasi kebuntuan hukum yang selama ini terjadi, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung perlu melakukan pertemuan yang intensif untuk mendiskusikan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam memulai proses penyidikan.

Kedua, berkenaan dengan pemulihan korban; LPSK akan melakukan pertemuan lanjutan dengan korban dan keluarga korban Talangsari untuk membahas mengenai akses pemulihan bagi korban dan keluarga korban Talangsari.

Ketiga, berkenaan dengan Keamanan dan Perlindungan Korban; Kepolisian harus membuat model komunikasi yang berperspektif korban dan membuat batasan minimum mengenai pengawasan dan informasi yang diharapkan dari korban dan keluarga korban Talangsari di Siderejo dan di Dusun Talangsari.

Keempat, berkenaan dengan Pembangunan; untuk akses listrik, jalan dan air bersih, Kementerian terkait bersama pemerintah daerah Lampung tidak akan melakukan diskriminasi terhadap korban Talangsari dalam membangun daerah, semua warga diperlakukan secara setara dalam hal pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, melalui peringatan 24 tahun Talangsari kami mendesak;

  1. Presiden RI segera memberikan instruksi kepada Jaksa Agung untuk mempercepat proses penyidikan
  2. Komnas HAM harus melakukan komunikasi yang intensif dengan Jaksa Agung untuk membahas hasil penyelidikan yang sudah 5 (lima) tahun mengendap di Kejaksaan Agung
  3. DPR RI agar memaksimalkan perannya dalam pengawasan terhadap Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara Pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga kini masih mandek proses hukumnya
  4. Pemerintah Daerah (Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur) dan DPRD Lampung harus berperan aktif dalam membangun Talangsari terutama dalam pemenuhan akses dasar warga  (jalan, listrik dan air bersih)

Lampung, 7 Februari 2013

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Paguyuban Korban dan Keluarga Korban Talangsari, Lampung (PK2TL)
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM UNILA)



Kasus terkait Talangsari 1989;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,540 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org