Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Perjuangan Bersama Tetap Dilanjutkan

Tgl terbit: Rabu, 06 Februari 2013

Perjuangan Bersama Tetap Dilanjutkan

Sehubungan dengan adanya berita yang simpang-siur terkait GKI Yasmin, maka kami, jemaat GKI Yasmin dan para pendamping, menyampaikan beberapa hal di bawah ini:

1. Bahwa segala bentuk kompromi atas kasus GKI Yasmin yang menegasikan putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman RI harus ditolak karena sangat berbahaya bagi tegaknya supremasi hukum di Indonesia dan berbahaya pula bagi tegaknya Konstitusi (UUD 1945) yang menjamin keberagaman di Indonesia.

2. Bahwa segala bentuk indikasi intervensi negara untuk menciptakan peluang kompromi atas pelaksanaan putusan MA dan rekomendasi wajib Ombudsman tidak dapat diterima dan harus dihentikan karena merupakan bagian dari manuver buruk yang dapat mengacaukan tegaknya negara hukum.

3. Bahwa baik dalam konteks hukum negara maupun dalam konteks aturan internal organisasi gereja GKI menurut Tata Gereja GKI, segala pembicaraan, pertemuan, dan lain-lain, yang mengatasnamakan "penyelesaian kasus GKI Yasmin" tidak dapat mengesampingkan keterlibatan jemaat GKI Yasmin yang adalah korban langsung dari diskriminasi yang telah berlangsung berbilang tahun ini.

4. Bahwa meskipun sempat terjadi kegamangan dan kebimbangan pada beberapa pihak di dalam tubuh gereja GKI dalam merespon tekanan dan pengaruh yang datang ke tubuh gereja, namun melalui komunikasi yang intens antara Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GKI dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), pertemuan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GKI dengan rekan-rekan lintas-iman di Aula Sekolah Tinggi Teologia (STT) Jakarta pada 30 Januari 2013 yang juga diikuti oleh perwakilan jemaat GKI Bapos Yasmin, dan melalui percakapan antara BPMS dengan perwakilan pendeta GKI di Ukrida Jakarta pada 31 Januari 2013, telah didapat kesepahaman bahwa GKI secara keseluruhan mengedepankan sikap untuk mendahulukan tegaknya hukum dan Konstitusi, sesuai dengan putusan MA dan Rekomendasi Wajib Ombudsman RI terkait GKI Bakal Pos Taman Yasmin tanpa kompromi relokasi, alih fungsi, atau bentuk kompromi lainnya yang menegasikan putusan MA dan Rekomendasi wajib Ombudsman.

5. Bahwa GKI Yasmin tetap melanjutkan kegiatan kegerejaannya sebagaimana adanya, termasuk tetap melanjutkan advokasi penegakkan putusan MA dan Ombudsman RI, bersama-sama dengan kawan2 lintas-iman dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Semoga Indonesia tetap menjadi rumah bersama bagi semua

Jakarta, 6 Februari 2013


GKI Yasmin, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Wahid Institute, Komnas Perempuan, Human Rights Working Group (HRWG), Setara Institute, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), KontraS, LBH Jakarta, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Indonesian Legal Research Center (ILRC), PBHI Jakarta



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,423 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org