Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Surat Protes atas Tindakan Pengusiran Secara Paksa Warga Perumahan Dwikora Depok Jawa Barat

Tgl terbit: Selasa, 04 Desember 2012

Hal : Surat Protes atas Tindakan Pengusiran Secara Paksa Warga Perumahan Dwikora Depok Jawa Barat

Kepada Yth
Panglima TNI
Laksamana Agus Suhartono

di -Tempat


Dengan Hormat

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan protes atas tindakan pengusiran paksa dan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari 400 anggota TNI AU, terhadap warga perumahan Dwikora Cilangkap Tapos Depok Jawa Barat pada tanggal 04 Desember 2012. Tindakan pengusiran secara paksa tersebut berakibat 11 orang mengalami luka-luka, 7 (tujuh) keluarga terusir dari kediamannya.

Informasi yang disampaikan warga, sejak subuh lebih dari 400 petugas berseragam loreng telah memenuhi area permukiman dan bersiap untuk melakukan pengosongan. Warga yang menolak eksekusi melakukan perlawanan untuk mencegah terjadinya eksekusi.

Pengusiran secara paksa ini tidak terlepas dari sengketa status kepemilikan antara TNI AU dengan puluhan purnawirawan, warakawuri dan yatim piatu yang lebih 40 tahun mendiami lokasi tersebut. Hingga saat ini warga tengah melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sampai kini, belum pernah ada perintah dari pengadilan manapun yang memerintahkan agar TNI AU melakukan eksekusi atas tanah di lokasi tersebut, termasuk belum adanya keputusan dari otoritas berwenang yang menyatakan sertifikat hak pakai diatas lahan tersebut adalah TNI AU. Lokasi tersebut juga tidak pernah tercatat dalam IKN (Inventaris Kekayaan Negara) pada Kementrian Keuangan. Selama puluhan tahun mendiami lokasi tersebut, warga perumahan Dwikora, aktif membayar pajak Bumi dan Bangunan, listrik dan PDAM atas nama mereka sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, KontraS meminta kepada Panglima TNI untuk :
1. Menghentikan upaya pengusiran secara paksa terhadap warga yang telah mendiami lahan tersebut selama puluhan tahun.

2. Meminta TNIAU untuk menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

3. Kami juga meminta agar pelaku kekerasan terhadap 11 (sebelas) orang warga diproses secara hukum.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 04 Desember 2012
Badan Pekerja,



Sinung Karto
Kadiv. Advokasi dan HAM

Tembusan
1. Ketua Komisi I DPR RI
2. Menteri Pertahanan RI
3. Kepala Staf Angkatan Udara
4. Ketua Komnas HAM
5. Ketua Ombudsman RI

Lampiran: Kronologi Pengusiran Paksa warga Perumahan Dwikora [unduh]



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,699 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org