Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
"Hilangnya Momentum Keketuaan Indonesia di Komisi HAM ASEAN" Sebuah Evaluasi atas Kinerja Perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN periode 2009-2012

Tgl terbit: Kamis, 11 Oktober 2012

 “Hilangnya Momentum Keketuaan Indonesia di Komisi HAM ASEAN”
Sebuah Evaluasi atas Kinerja Perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN
periode 2009-2012

Pada tanggal 23 Oktober 2012, Komisi HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) akan mengakhiri masa jabatannya untuk periode yang pertama dari tahun 2009-2012. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.5 Kerangka Acuan Komisi HAM ASEAN (Term of Reference AICHR), bahwa setiap komisioner menjalankan jabatannya selama tiga tahun dan pemerintah memiliki kewenangan untuk menunjuk dan mengganti komisioner tersebut. Sehubungan dengan berakhirnya periode pertama masa jabatan Komisi HAM ASEAN dan pengumuman pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri mengenai pembukaan pencalonan dan seleksi perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN untuk periode 2012-2014, maka KontraS menyusun sebuah evaluasi singkat atas kinerja perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN periode 2009-2012 sebagai wujud partisipasi masyarakat sipil Indonesia dalam pemajuan HAM di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Evaluasi khusus terhadap perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN perlu dilakukan karena beberapa alasan:

  1. Indonesia adalah salah satu negara dari sedikit negara ASEAN yang melakukan seleksi terhadap pencalonan anggota Komisi HAM ASEAN secara terbuka dan partisipatif. Sampai saat ini, hanya pemerintah Indonesia dan di Thailand yang memberikan peluang bagi masyarakat umum untuk mengusulkan kandidat untuk anggota Komisi HAM ASEAN. Proses yang terbuka dan partisipatif tersebut harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya, agar Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara ASEAN lain. Sehingga pada akhirnya diharapkan keterbukaan dan partisipasi di Indonesia dapat dipraktekan juga oleh negara-negara ASEAN lainnya.
  2. Sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dan HAM di Indonesia serta aktif dalam advokasi dan pemantauan kerja dan perkembangan dari Komisi HAM ASEAN1, KontraS berkepentingan untuk memelihara dan menjaga kualitas  keterlibatan masyarakat sipil di Komisi HAM ASEAN, secara khusus adanya peluang bagi masyarakat sipil untuk menjadi perwakilan Indonesia di Komisi HAM saat ini dan di masa mendatang.  
  3. Kompetensi seorang anggota Komisi HAM ASEAN juga menjadi persyaratan penting bagi kemajuan Komisi HAM ASEAN. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.3 dari Kerangka Acuan AICHR, negara ASEAN harus mempertimbangkan kesetaraan gender, integritas dan kompetensi di bidang HAM dalam memilih perwakilannya di Komisi HAM ASEAN. Oleh karena itu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN maka evaluasi atas kinerja komisi HAM ASEAN juga mencakup evaluasi atas kompetensi dan profesionalitas dari seorang komisioner.

 

Evaluasi ini akan menilai kinerja perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN dari beberapa aspek, yaitu: transparansi, komitmen dan sikap terhadap HAM, serta kompetensi profesional.

Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia telah memilih Rafendi Djamin sebagai perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN. Latar belakang karir beliau hingga saat evaluasi ini ditulis adalah direktur dari Human Rights Working Group (HRWG), sebuah LSM di Jakarta yang bergerak dalam advokasi HAM internasional dan regional, termasuk dalam advokasi HAM di ASEAN. Terpilihnya sosok dari kelompok masyarakat sipil dianggap sebagai nilai positif bagi pemerintah Indonesia, karena keterbukaan pemerintah untuk membuka ruang bagi individu dari lembaga non-pemerintah untuk memegang jabatan penting lembaga antar pemerintah seperti Komisi HAM ASEAN. Sementara di negara ASEAN lain, ruang semacam ini masih terbatas.

KontraS membuat beberapa rekomendasi penting mengenai kinerja perwakilan Indonesia di Komisi ASEAN periode 2009-2012 :

  1. Transparansi kerja perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN dapat dikatakan cukup baik, khususnya jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Namun kualitas transparansi tersebut masih bersifat kuantitatif, terbatas pada adanya konsultasi secara berkala di Jakarta. Padahal sebuah transparansi juga mensyaratkan kualitas dari informasi yang diberikan, seperti adalah laporan yang sistematis dan tertulis, adanya keterlibatan yang lebih luas. Sehingga, jika kualitas transparansi tersebut meningkat, maka seharusnya proses pembahasan Deklarasi HAM ASEAN harus menjadi wacana publik dari Aceh sampai Papua. Ini merupakan tanggungjawab dari perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN.
  2. Jabatan sebagai Ketua Komisi HAM ASEAN belum dapat digunakan untuk memperkuat komitmen dan sikap anggota Komisi HAM ASEAN dalam mendorong pemajuan HAM di ASEAN. Misalnya Komisi HAM ASEAN sama sekali tidak memberikan sikap yang produktif mengenai situasi HAM di Myanmar. Padahal pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan di kawasan ASEAN untuk mendorong demokratisasi di Myanmar/ Burma.
  3. Kompetensi dari perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN juga nampaknya mempengaruhi kemampuannya dalam mengelola dan menyelesaikan tugas-tugas Komisi HAM ASEAN, khususnya dalam masa keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011. Profesionalisme kerja seharusnya dapat diperlihatkan dengan mekanisme informasi tertulis yang dapat diakses oleh siapa saja dari seluruh propinsi di Indonesia. Konsultasi yang mengandalkan pada pertemuan fisik, khususnya di Jakarta, tidak efektif sebagai sarana diseminasi informasi, apalagi untuk memperkuat partisipasi.

 

Sebagai kesimpulan maka dapat dikatakan bahwa Perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN 2009-2012 tidak dapat memanfaatkan momentum dan dukungan besar baik dari pemerintah maupun publik. Keketuaan Indonesia di ASEAN dan ruang demokrasi di Indonesia tidak dapat digunakan untuk menyumbangkan perubahan yang signifikan bagi pemajuan HAM di ASEAN. #END#

 

Jakarta, 11 Oktober 2012
Badan Pekerja KontraS,

Haris Azhar
Koordinator 
(0815 1330 2342)

1 KontraS adalah salah satu koordinator jaringan masyarakat sipil di Asia Tenggara dalam isu Pemajuan HAM di ASEAN (SAPA Task Force on ASEAN and Human Rights), sekaligus focal point untuk jaringan masyarakat sipil di Indonesia.


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,000 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org