Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Rekomendasi Pansus DPR RI oleh Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah.

Tgl terbit: Jumat, 28 September 2012

Hal : Rekomendasi Pansus DPR RI oleh Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah.
Lampiran : Surat Terbuka untuk Presiden Indonesia, Surat Ombudsman Republik Indonesia, Surat Response dari Menteri Sekretaris Negara, Surat Rekomendasi Pansus DPR RI, dan Profile 13 Korban Penghilangan Paksa

Kepada Yth.
Mr. Olivier Frauville †Chairperson of The UN Working Group on Enforced Disappearances
Ms. Dupuy Lasserre †President of The UN Human Rights Council
Mr. El-Mostafa Benlamlih †UN Resident Coordinator Indonesia


Di Tempat.

Dengan hormat,
Kami dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), dan Asian Federation Against Involuntary Disappearance (AFAD) sedang menggalang advokasi dan kampanye atas Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa yang diperuntukan bagi Presiden, dan telah dikeluarkan pada 3 (tiga) tahun silam, tanggal 29 September 2009.

Pada hal tersebut, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan mal-administrasi dan mengingkari tata kelola pemerintahan yang baik dalam penuntasan kasus penghilangan orang secara paksa, periode 1997-1998. Sudah tiga tahun berlalu dan Presiden masih mengabaikan Rekomendasi  Pansus DPR RI atas Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa.

30 September 2009, DPR RI telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk menindaklanjuti 4 (empat) rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI mengenai kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998. Dalam rekomendasinya, DPR meminta Presiden SBY dan institusi pemerintah terkait untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc, melakukan pencarian terhadap 13 (tiga belas) orang korban yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang dan meratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Sudah banyak cara yang kami lakukan untuk mendesak Presiden agar menjalankan Rekomendasi Pansus DPR RI. Salah satunya adalah pada tanggal 27 April 2012, keluarga korban penghilangan orang secara paksa 1997-1998 bersama dengan Komisi KontraS dan IKOHI, mengadukan Presiden melalui Ombudsman Republik Indonesia, yang kemudian ditanggapi oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan mengirimkan surat permintaan klarifikasi I nomor: 0610/KLA/0299-2012/AA-02/Tim.2/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012. Dalam surat tersebut, Ombudsman menyatakan bahwa Presiden telah melakukan mal-administrasi dan pengingkaran atas prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.  Selain dari pada itu surat tersebut juga minta penjelasan dari Presiden SBY atas tindakan mal-administrasi dan pengingkaran atas tata kelola pemerintahan yang baik, yang dilanjutkan dengan surat permintaan klarifikasi II nomor: 0303/KLA/0299-2012/AA-02/Tim.2/VIII/2012 tertanggal 6 Agustus 2012. Tanggapan yang ada hanyalah dari Mensesneg dalam suratnya nomor B-704/M.sesneg/D-3/DH.00.06/5/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang meneruskan ke Menkopolhukam untuk menjawab atas surat klarifikasi I dari Ombudsman.

Kami menilai, pengabaian yang dilakukan oleh Presiden merupakan sebuah bentuk tindakan untuk mengulur waktu dan menghalangi korban serta keluarganya untuk mendapatkan kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Tidak ada satupun alasan yang bisa ditoleransi sebagai penghalang korban dan keluarganya untuk mendapatkan hak-haknya. Dampak dari peristiwa penculikan dan penghilangan paksa, juga pengabaian Presiden untuk menuntaskan kasus ialah terpuruknya kondisi keluarga korban secara sosial, ekonomi, dan psikologis karena ditinggalkan oleh pilar ekonomi. Keluarga mengalami proses pemiskinan struktural yang berdampak pada semua aspek kehidupan keluarga korban, termasuk dalam hal-hal administrasi kependudukan, kehidupan sosial hingga dampak psikologis.

Bersamaan dengan momentum 3 (tiga) tahun rekomendasi DPR RI untuk Kasus Penculikan dan Penghilang Paksa atas advokasi juga kampanye yang dikerjakan, kami membutuhkan lebih banyak pihak untuk mendukung perjuangan dan kerja-kerja kami.

Maka dari itu, kami membutuhkan dukungan dari United Nations of Working Group on Enforced Disappearances (UN WGEID) untuk;

  1. Mendesak Indonesia untuk mematuhi Konvensi PBB ttg Penghilangan Paksa yang sudah ditandatangani untuk menuntaskan kasus-kasus penculikan dan penghilangan paksa di Indonesia.
  2. Mendesak Indonesia untuk mengklarifikasi kasus-kasus penghilangan paksa yang belum selesai, termasuk kasus 13 aktifis pro-demokrasi yang masih hilang hingga sekarang.
  3. Mendesak Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.
  4. Mendesak Indonesia untuk mengundang WGEID melakukan kunjungan resmi ke Indonesia, setelah 4 tahun undangan ditunda terus.

Lalu, kepada United Nations Human Rights Council (UNHRC), kami meminta dukungannya untuk;

  1.  Mendesak Indonesia untuk mengimplementasikan rekomendasi Universal Periodic Review agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.
  2. Meminta anggota Human Rights Council (HRC) Indonesia untuk menjadi contoh yang baik bagi Negara-negara lain agar bisa memenuhi hak-hak korban pelanggaran ham atas keadilan, kebenaran dan pemulihan, sebagai mana dijanjikan oleh pemerintah Indonesia di berbagai forum internasional, termasuk di Sidang HRC tahun ini.
  3. Mendesak Presiden Indonesia untuk lebih memprioritaskan kerja-kerja nyata bagi rakyat Indonesia, termasuk korban pelanggaran HAM dan tidak hanya membangun citra baik di luar negeri saja.
  4. Meminta dan mendorong Presiden Indonesia untuk bicara jujur di forum Internasional tentang realita isu dan kasus pelanggaran HAM yang masih buruk dan menghadapi impunitas.

Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 29 September 2012

Salam hormat,

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)
Asian Federation Against Involuntary Disappearance (AFAD)

Lampiran:

- Surat Ombudsman I [unduh]
- Surat Ombudsman II [unduh]
- Surat Jawaban Menteri Sekretaris Negara [unduh]



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,340 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org