Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Evaluasi Teror Densus 88 dalam Operasi Anti-Terorisme

Tgl terbit: Selasa, 25 September 2012

Evaluasi Teror Densus 88 dalam Operasi Anti-Terorisme

KontraS protes keras atas tindakan semena-mena yang belakangan ini kerap dilakukan para personel Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dalam serangkaian operasi penindakan teror Solo di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak hanya di Solo, sepanjang 3 bulan terakhir terhitung dari Juli-September 2012, berbagai operasi penindakan serempak dilakukan di beberapa wilayah lainnya, seperti di Jakarta, Medan, dan Kalimantan Barat.

Harus diakui operasi penindakan tersebut mampu meringkus beberapa aktor yang diduga kuat terkait dengan teror Solo dalam waktu singkat. Akan tetapi, kemampuan personel Densus 88 dalam melumpuhkan jaringan teror ini masih belum diikuti dengan kualitas pelaksanaan penindakan di lapangan. Terbukti dengan adanya praktik salah tangkap yang dikombinasikan dengan tindakan melumpuhkan lawan secara serampangan kepada warga sipil.  Tindakan semacam itu potensial memicu teror dan kontraproduktif dengan tujuan Densus 88 dalam memerangi terorisme.

Dalam praktik salah tangkap yang dialami Muarifin (18 Juli 2012) dan Dul Rahman (22 September 2012) â€keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda- terdapat beberapa tindakan yang menyimpang dari prosedur penindakan ada. Hal serupa juga dialami pada kasus pemukulan serius Wiji Suwito (31 Agustus 2012) -ayah mertua Bayu Setiono yang diduga kuat terlibat dalam aksi teror Solo-.

Pada kasus Muarifin, praktik salah tangkap bermula dari kesalahpahaman personel Densus 88 saat membaca isi surat perintah penangkapan Kadensus 88 yang menginstruksikan menangkap Arifin alias Gogon, karena diduga kuat terlibat dalam tindak pidana terorisme. Muarifin dan Arifin adalah 2 orang yang memiliki identitas berbeda.

Sedangkan dalam kasus Dul Rahman, korban langsung dicokok di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ketika ia hendak mendokumentasikan (baca: foto) penangkapan sejumlah pelaku teroris. Dul Rahman bahkan sempat ditahan dan mengalami perlakuan kasar (baca: pemukulan, penamparan, dan trauma) dalam tahanan hingga akhirnya ia dibebaskan.

Untuk kasus Wiji Suwito, selain mengalami pemukulan serius, personel Densus 88 mengepung rumah dan mengarahkan senjata api kepada penghuni rumah yang bukan target penangkapan.

Adanya praktik salah tangkap dan aksi kekerasan yang dilakukan personel Densus 88 kepada warga sipil menunjukkan bahwa semua kegiatan penindakan di lapangan nyaris tidak mengacu kepada ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Dalam ketentuan tersebut diterangkan bahwa semua kegiatan penindakan tersangka â€baik yang terencana maupun segera- harus dilakukan melalui tahapan khusus, melibatkan intelijen Polri yang bekerja untuk membuat analisa situasi dan kondisi tersangka dan lingkungannya (Pasal 11), diikuti dengan  prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan risiko keamanan/keselamatan manusia (Pasal 7).

KontraS amat mendukung semua langkah dan upaya yang ditempuh oleh Polri dan khususnya Densus 88 dalam menjamin rasa aman publik Indonesia dari ancaman teror. Akan tetapi, KontraS juga mendukung apabila Densus 88 dan semua dukungan pihak internal/eksternal Polri bekerja dalam koridor hukum dan HAM yang mengedepankan prinsip-prinsip legalitas, proporsionalitas, koordinasi, nesesitas, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugasnya memberikan perlindungan hukum maksimal bagi warga Indonesia. Oleh karenanya kami meminta Komnas HAM dan Ombudsmen juga melihat persoalan kekerasan dalam operasi pemberantasan terorisme; melakukan penyelidikan bersama dan memberikan tindakan korektif bagi Kepolisian terutama Densus 88.

Jakarta, 25 September 2012


Hormat Kami

Badan Pekerja KontraS

Haris Azhar
Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,191 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org