Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Komisi III DPR Dinilai Tidak Serius Lakukan Seleksi

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 Juli 2008

Jakarta, Kompas - Sejumlah keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia menilai, Komisi III DPR tidak serius melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.

”Ketidakseriusan DPR ini amat mengecewakan karena LPSK merupakan lembaga yang strategis dan penting bagi upaya penegakan hukum dan HAM,” kata Ruminah, korban peristiwa kerusuhan Mei 1998, di Jakarta, Selasa (8/7). DPR hari Selasa masih melanjutkan seleksi terhadap calon anggota LPSK. Seleksi dilakukan sejak Senin lalu.

Setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota LPSK sejak Senin lalu, pada Rabu ini Komisi III DPR akan memilih tujuh calon di antaranya untuk menjadi komisioner LPSK.

Dari 50 anggota Komisi III DPR, hanya 15 orang yang menghadiri uji kelayakan dan kepatutan pada Senin lalu. Anggota yang hadir pun sering keluar masuk ruangan. ”Pertanyaan yang diajukan juga cenderung kurang substansial sehingga tak tergambar dengan jelas bagaimana kemampuan setiap calon,” kata Ruminah lagi.

Hal senada disampaikan Sumarsih, ibu dari Wawan, korban peristiwa Tragedi Semanggi I. ”Lembaga ini seharusnya terbentuk Agustus 2007,” ucapnya.

Meski demikian, Indria Fernida dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap Komisi III DPR dapat memilih calon anggota LPSK yang benar-benar memiliki integritas dan kredibilitas. DPR tak perlu memaksakan memilih tujuh anggota LPSK jika dari 14 peserta uji kelayakan dan kepatutan, yang dinilai memiliki kompetensi untuk duduk di LPSK kurang dari tujuh orang.

Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menampik tudingan DPR tidak serius menyeleksi calon anggota LPSK. Meski hanya sebagian anggota Komisi III DPR yang hadir, mereka lengkap mewakili fraksi di DPR.

”Pertanyaan pun diajukan sesuai fraksi. Sebagian anggota tak hadir karena tugas lain mengikuti panitia khusus, memantau pilkada, atau rapat lain. Selasa ini ada 23 anggota yang menghadiri uji kelayakan dan kepatutan calon anggota LPSK,” ujarnya.

Menurut Trimedya, Komisi III DPR tetap akan memilih tujuh anggota LPSK. Komposisi anggota seperti yang disyaratkan undang-undang akan coba dipenuhi. (nwo/tra)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 306 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org