Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Absennya Keadilan; Tim Kemenkopolhukam Lip Service atau Kesungguhan Presiden? 28 Tahun Peristiwa Tanjung Priok 1984

Tgl terbit: Rabu, 12 September 2012

Absennya Keadilan; Tim Kemenkopolhukam Lip Service atau Kesungguhan Presiden?
28 Tahun Peristiwa Tanjung Priok 1984

Di tahun ke 28 Peristiwa Tanjung Priok 1984, kami, Korban dan keluarga korban Tanjung Priok bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terus mengingatkan negara, bahwa beban dan tanggungjawab negara terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru belum selesai, karena kejahatan pelanggaran HAM berat tidak mengenal kadaluarsa, termasuk dengan peristiwa Tanjung Priok 1984 yang telah disimpulkan Komnas HAM sebagai Pelanggaran HAM berat.

Terhadap pelanggaran HAM berat peristiwa Tanjung Priok negara masih absen dalam memberikan keadilan, fakta kebenaran dan pemulihan bagi korban. Dalam Pengadilan HAM ad hoc peristiwa Tanjung Priok (2003-2004) telah terjadi kejanggalan; meskipun Majelis Hakim menemukan fakta peristiwa kejahatan kemanusiaan dalam peristiwa Tanjung Priok tetapi semua pelaku justru dibebaskan di tingkat Banding dan Kasasi. Putusan ini menjadi aneh, karena ada peristiwa, ada korban tetapi tidak ada pelaku. Proses pengadilan juga diwarnai dengan penyuapan dari pelaku. Diantaranya melalui penandatangan islah dengan imbalan pemberian uang dan properti dari pelaku kepada saksi korban yang bersedia mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan memberikan keterangan palsu dalam persidangan.

Ketidakmampuan institusi pengadilan menghadirkan keadilan bagi korban Tanjung Priok bukan berarti negara dapat melepaskan kewajiban institusionalnya. Rasa keadilan, fakta kebenaran dan pemulihan harus terus diupayakan negara melalui otoritas politik yang dimiliki pemerintah. Dalam hal ini Menkopolhukam, Joko Suyanto menyatakan telah diminta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyno (SBY) untuk mencari format penyelesain terbaik untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Akan tetapi kami khawatir respon Presiden dan Menkopolhukam dalam hal ini hanya sebatas lip service. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan hasil kerja Tim kecil penangangan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang berada dibawah tanggungjawab Menkopolhukam.

Tim tersebut dibentuk atas instruksi Presiden, sebagai tindaklanjut pertemuan Presiden dengan Komnas HAM pada Mei 2011. Mandat Tim adalah mencari format terbaik penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tim telah melakukan pertemuan dengan korban Tanjung Priok pada November 2011. Dalam pertemuan tersebut, korban dan keluarga korban Tanjung Priok memberikan masukan mengenai pentingnya akuntabilitas negara, termasuk diantaranya kewajiban negara memberikan pemulihan terhadap korban Tanjung Priok dan menemukan fakta kebenaran mengenai peristiwa Tanjung Priok. Pemulihan dan fakta kebenaran merupakan hak komplementer korban yang tidak terpisah dari hak atas keadilan melalui proses hukum.

Akan tetapi setelah satu tahun Tim ini bekerja belum menunjukan hasil yang signifikan. Kami menyayangkan sikap Menkopolhukam dan Presiden yang terkesan lepas tangan terhadap kinerja Tim, selain itu Kemenkopolhukam dan Presiden juga belum bersedia memberikan penjelasan mengenai hasil kerja Tim dan tindaklanjutnya. Jika ini terus berlarut-larut kami khawatir Tim ini hanya menjadi lips service Presiden SBY untuk memberikan kesan positif terhadap dirinya ketimbang sebagai sebuah kesungguhan politik untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Jika ini terjadi, maka negara terus menerus mereproduksi ketidakadilan bagi korban.

Untuk itu, kami mendesak kepada Menkopolhukam dan Presiden:

1.Tim Menkopolhukam dan Presiden merumuskan kebijakan pemulihan yang akuntabel, transparan untuk pemulihan korban Tanjung Priok 1984.
2.Menkopolhukam menyampaikan secara terbuka dan resmi hasil dari kerja Tim Kemenkophukan untuk penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu
3. Presiden segera merumuskan kebijakan politik dan mendorong proses hukum untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu

Selain itu, untuk kembali mengingatkan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September, KontraS bekerjasama dengan SERRUM Jakarta Art Community mengadakan pameran dengan tema "September Hitam" tema ini diambil untuk menunjukkan, bahwa pada bulan September terjadi banyak peristiwa kemanusiaan mulai dari pembunuhan Munir, peristiwa Tanjung Priok 1984, Peritiwa Semanggi II dan tragedy 1965. Pameran dibuka dan akan diselenggarakan dari pukul 10.00-21.00 WIB selama bulan September.

Ada sekitar 15 karya yang dipamerkan terdiri dari grafis, foto, video dan lukisan mencoba untuk menvisualisasikan peristiwa-peristiwa diatas. Hal ini juga dimaksudkan kepada para pengunjung pameran untuk kembali mengingat apa yang telah terjadi dan melawan ketidakpedulian terhadap apa-apa yang terjadi.

Jakarta, 12 September 2012


Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI)
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
SERRUM Jakarta Art Community



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,413 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org