Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Suksesi Kapolda Papua: Legitimasi Teror di Tanah Papua

Tgl terbit: Rabu, 05 September 2012

Suksesi Kapolda Papua: Legitimasi Teror di Tanah Papua

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan langkah gegabah Jenderal Polisi Timur Pradopo mengganti struktur komando keamanan Provinsi Papua, dari Inspektur Jenderal Polisi Bigman Lumban Tobing kepada Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian, melalui Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri tertanggal 3 September 2012. Keputusan ini jelas memiliki dampak politik dan keamanan yang amat tinggi di Papua.

Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian dikenal lama memimpin Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Setelah itu, ia menduduki posisi strategis selaku Deputi Penindakan dan dan Peningkatan Kemampuan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) hingga kini.

Puncak prestasi Tito Karnavian dalam proyek anti-teror adalah ketika ia memimpin Densus 88 untuk melumpuhkan jaringan teroris Dr. Azahari (2005). Ia juga dikenal mampu meringkus aktor konflik Poso (2007), dan tak lupa ia juga berhasil melumpuhkan kekuatan aktor teror Asia Tenggara Noordin M. Top (2009) di Jawa Tengah. Sederhananya, Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian memiliki kemampuan intelijen dan anti-terorisme yang amat menunjang agenda counter terrorism di Indonesia.

Namun demikian, keputusan mutasi Mabes Polri tersebut juga menunjukkan suatu sikap kegegabahan kebijakan keamanan Papua. Baik dari sisi meredam konflik, maupun menjamin rasa aman warga sipil Papua. Pendekatan anti-teror tidak bisa serta merta digunakan untuk menjawab persoalan keamanan di Papua.

Latar belakang Tito Karnavian dalam kebijakan anti-terorisme Indonesia â€baik di Densus 88 maupun BNPT- belum menunjukkan suatu performa khas yang bisa dibedakan dengan figur lainnya. Bahkan dimasa kepemimpinannya, Densus 88 masih menggelar operasi yang nir-akuntabilitas, penindakan menggunakan pendekatan brutal, dan tidak ada koreksi serius atas praktik-praktik penyimpangan tersebut.

Menempatkan figur mantan Kepala Densus 88 dan pejabat aktif BNPT di Papua akan memunculkan tafsir khusus. Bahwa pendekatan ‘keras’ untuk menindak, memberantas, dan melumpuhkan protes-protes damai hingga tuduhan-tuduhan separatisme di Papua absah diterapkan. Cap ‘ladang teror’ di Papua kemudian potensial menarik personel Densus 88 menggelar operasinya.

Dalam hal ini, KontraS berkewajiban untuk menyerukan protes keras atas rencana suksesi Kapolda Papua ini. Situasi keamanan Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan anti-terorisme, sebagaimana proyeksi pemikiran Jenderal Polisi Timur Pradopo. Upaya untuk menghadirkan rasa aman dengan pendekatan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tunduk pada prinsip-prinsip HAM lah yang harus segera dilakukan Polri. Kami berharap masukan ini dapat disikapi dengan baik.

Jakarta, 5 September 2012




Haris Azhar, MA
Koordinator KontraS



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,664 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org