Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tindakan Berlebihan Dalam Penegakan Hukum Harus di Proses Secara Hukum

Tgl terbit: Jumat, 31 Agustus 2012

Tindakan Berlebihan Dalam Penegakan Hukum Harus di Proses Secara Hukum

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengingatkan aparat kepolisian agar tidak bertindak berlebihan (tidak profesional) dengan menggunakan kekuatan berlebihan dalam penanganan proses penegakan hukum dalam beberapa kasus yang kontras terima informasinya;

1. Kasus Penggerebekan asrama GKI Pdt. S Liborang Padang Bulan, Jayapura pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 23.00 WIT

Kejadian berawal ketika 3 orang mahasiswa yang diduga berasal dari asrama mahasiswa GKI Pdt.S Liborang mendatangi sebuah kios untuk berbelanja, namun karena kondisi ke-3 orang tersebut dipengaruhi oleh minuman keras, pemilik kios menolak melayani mahasiswa tersebut, sehingga terjadi adu mulut dan sempat terjadi aksi saling dorong hingga menyebabkan pemilik kios jatuh dan menghantam benda keras hingga tewas. Akibat pertikaian tersebut 2 orang mahasiswa berhasil diamankan di Polsek Abepura, sementara 1 orang mahasiswa melarikan diri ke asrama, karena mendapatkan informasi sepintas bahwa rekan mereka dipukul, mahasiswa di asrama melakukan aksi penyerangan ke perumahan warga di perumahan organda.

Akibat aksi pengrusakan tersebut aparat kepolisian dari Polresta Jayapura dan Polsek Abepura melakukan pengejaran terhadap mahasiswa yang melarikan diri ke asrama GKI Pdt.S.Liborang. Aparat kepolisian sempat meminta kepada mahasiswa agar segera keluar dan menyerahkan diri namun hal tersebut tidak diindahkan, sehingga aparat kepolisian melakukan penembakan gas air mata kearah mahasiswa yang kemudian menerobos masuk kedalam asrama, dan menangkap sekitar 30 orang mahasiswa, dimana kami menduga penangkapan tersebut disertai dengan tindakan kekerasan karna beberapa orang mahasiswa mengalami luka pada bagian wajah, kepala dan punggung akibat pukulan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Hingga saat ini 17 orang mahasiswa sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan peristiwa pengerusakan dan penyerangan perumahan organda.

2. Kasus Bentrokan antara dua kubu di Cengkareng, Jakarta Barat

Pada hari rabu 29 Agustus 2012 di Jakarta Barat aparat kepolisian dari Polres Jakarta Barat melakukan aksi penembakan terhadap 3 orang dimana 1 diantaranya tewas sementara 2 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit akibat terkena tembakan aparat kepolisian. Penembakan tersebut bermula ketika sebuah mobil yang ditumpangi oleh sekelompok orang yang dicurigai oleh aparat kepolisian ikut terlibat dalam aksi bentrokan yang terjadi antara dua kubu terkait dengan sengketa lahan dihentikan oleh aparat kepolisian, namun pada saat akan dihentikan mobil tersebut mencoba melarikan diri sehingga aparat kepolisian menghentikan mobil tersebut dengan melepaskan tembakan, setelah mobil tersebut dapat dihentikan aparat kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan penagkapan, namun pada saat akan digeledah aparat kepolisian mendapatkan perlawanan sehingga aparat kepolisian melepaskan tembakan yang mengakibatkan 3 orang terkena tembakan, dimana 1 diantaranya tewas. Aparat kepolisian berdalih bahwa penembakan tersebut dilakukan karna ada perlawana ada saat akan dilakukan penggeledahan.

Terkait dengan 2 peristiwa di atas KontraS meminta aparat kepolisian dalam melakukan tugas sebagai aparatur penegakan hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama terkait dengan penghormatan atas hak hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang sebagaimana juga yang telah diatur dalam Konstitusi, UU No.12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Aparat kepolisian sejatinya juga suda mengimplementasikan dalam Perkap No.1 tahun 2009 tentang penggunaan Kekuatan dan Perkap No.8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejatinya penggunaan instrumen atau senjata kekerasan yang dilakukan oleh Polri dengan hasil mematikan memang dapat dibenarkan bila terdapat ancaman konkret terhadap jiwanya namun harus dilakukan secara proporsional, merupakan sesuatu kebutuhan mendesak (necessity), absah secara hukum (lawfullness), dan bisa dipertanggungjawabkan (prinsip akuntabilitas).

Untuk itu kami meminta kepada aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak kekerasan dan pengabaian terhadap aturan hukum dan Hak Asasi Manusia dalam dua peristiwa tersebut yang kami duga tidak sesuai dengan prosedur internal kepolisian. Kami juga meminta agar Kompolnas dan Komnas HAM memberikan perhatian berupa pencarian fakta dan menempuh mekanisme hukum yang layak. Kami juga meminta agar Kepolisian dalam penanganan hukumnya memberikan akses jaminan bantuan hukum terhadap mereka yang ditahan baik itu 17 orang mahasiswa yang ditahan di Polresta Jayapura, maupu puluhan orang yang ditangkap pada saat terjadinya bentrok di Cengkareng sebagaimana yang diatur dalam dalam Hukum Acara Pidana.


Jakarta, 31 Agustus 2012
Badan Pekerja KontraS

Haris Azhar
Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,222 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org