Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tujuh Tahun Nota Kesepahaman Aceh (MOU Helsinki)

Tgl terbit: Rabu, 15 Agustus 2012

Siaran Pers KontraS
15 Agustus,Tujuh Tahun Nota Kesepahaman Aceh (MOU Helsinki),

Hak Asasi Manusia Semakin Tidak Populer

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan komitmen dan kesungguhan Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh terhadap agenda pembentukan pengadilan HAM Aceh dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Dua poin ini secara jelas dinyatakan dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka/GAM. Khususnya, tercantum dalam poin (2.2.) "Sebuah Pengadilan HAM akan dibentuk untuk Aceh"; (2.3.) "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh KKR Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi". Tujuh tahun paska Nota Kesepahaman di tandatangani (15 Agustus 2005) belum menunjukan tanda †tanda implementasi terhadap dua point tersebut.

Kami menyayangkan sikap abai pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di Aceh yang cenderung mengulurâ€ngulur implementasi dua poin tersebut. Pembentukan pengadilan HAM untuk Aceh dan Pembentukan KKR di Aceh merupakan amanat rakyat di Aceh yang menderita dimasa konflik bersenjata antara GAM dan aparat TNI. Para korban membutuhkan kepastian hukum serta kebenaran atas apa yang terjadi dimasa lalu. Maraknya penggalian kuburan di Aceh oleh keluarga korban akhirâ€akhir ini adalah bukti dari kebutuhan atas "Kebenaran" dimasa lalu. Hal ini sekaligus menunjukan lemahnya tanggungjawab pemerintah Aceh dan pemerintah nasional dalam mengawal agenda keadilan transisi di Aceh. Selain itu, kekerasan yang terjadi dalam rangkaian Pemilihan Gubernur menunjukan proses perdamaian dan rekonsiliasi di Aceh masih sangat rentan.

Lebih jauh dua mekanisme ini dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mendorong lahirnya rekonsiliasi diantara masyarakat Aceh dan menjaga perdamaian. Penegakan hukum yang adil dan kebenaran yang terungkap secara resmi akan menjadi pilar utama membangun perdamaian dan stabilitas politik di Aceh.

Oleh karenanya kami meminta agar, Presiden SBY segera memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM segera membuat UU Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh. Kemudian, kami juga menyarankan agar DPRA dan Gubernur Aceh terpilih segera merumuskan pembentukan KKR Aceh.

Jakarta, 15 Agutus 2012

Badan Pekerja KontraS

Haris Azhar, Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 5,197 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org