Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pengusutan HAM Butuh Dukungan Politik Presiden

Sumber: JURNALNASIONAL>COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Juni 2008

Pengusutan HAM Butuh Dukungan Politik Presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan memberikan dukungan politik untuk mempercepat penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan sejumlah purnawiran TNI yang hingga kini tak jelas penyelesaiannya. Walaupun presiden menegaskan dukungannya, namun implementasinya terbentur pada kewenangan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM.


Karena itu, Presiden diminta mengondisikan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Mabes TNI dan sejumlah instansi terkait untuk serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Hal itu diutarakan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid di Jakarta kemarin.


"Presiden telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan petinggi TNI. Jadi, tinggal mem-follow up saja, namun penyelesaian kasus HAM selalu berhadapan dengan kepentingan politik," katanya.


Akibatnya, apa yang disampaikan Presiden tidak serta merta dijalankan dengan baik oleh Kejagung. "Nyatanya, otoritas negara tersebut terkontaminasi kepentingan politik, tidak melaksanakan perintah Presiden," ujar Usman.


Wakil Koordinator Kontras Haris Azhar menyarankan Komnas HAM untuk lebih intensif melobi Presiden, Panglima TNI dan Jaksa Agung agar dapat memaksimalkan upaya pengusutan pelanggaran HAM.


"Komnas HAM harus terus melobi agar mendapat dukungan kuat dari Presiden," katanya.


Kasus Talangsari
Dalam kesempatan itu, Haris juga memaparkan Komnas HAM tidak optimal dalam penyelidikan kasus Talangsari Lampung. Komnas HAM dinilai belum optimal memeriksa kerugian dan penderitaan korban, serta kinerja Komnas HAM yang terkendala prosedur birokrasi sehingga membatasi ke lapangan.


Menurut Haris, Juli 2008 ini, Komnas HAM harus menyelesaikan laporan Talangsari. "Tetapi, tidak perlu terjebak waktu. Yang penting hasilnya optimal," ujarnya. Sejauh ini Komnas HAM baru memanggil Soedomo (mantan Pangkopkamtib), B Suyitno (mantan Wakapolwil Lampung) dan Edwar Ari Tonang (mantan Kapolda Sumatera Bagian Selatan). Secara spesifik, Soedomo menyatakan, pihak yang bertanggung jawab dalam kasus Talangsari adalah Koramil, Korem, Kodam, KSAD, dan Panglima TNI.


Namun, Komnas HAM dihadapi kendala politisi saat akan memanggil para mantan petinggi TNI yang diduga terlibat seperti AM Hendropriyono (mantan Danrem Garuda Hitam Lampung), Wismoyo Arismunandar (mantan Pangdam Diponegoro), dan Try Soetrisno (mantan Panglima ABRI).
Haris juga menilai, sikap pemerintah dan TNI belum jelas dalam mendorong penyelesaian kasus Talangsari. "Babinkum TNI sebagai pengacara menyatakan tidak ada kewajiban para mantan petinggi TNI itu untuk memenuhi panggilan sebelum ada pengadilan HAM Ad Hoc. Akibatnya, tidak ada kemajuan dari hasil penyelidikan,' jelasnya.

Karena itu, Kontras mendesak Komnas HAM untuk memperpanjang tim penyelidikan pro-justicia, terutama memeriksa para korban dan saksi dari pihak keamanan. "Komnas HAM juga harus segera melaporkan perkembangan penyelidikan kepada Presiden guna mendapat dukungan, jaminan dan akses kerja sama dari Mabes TNI dan Kejagung," kata Haris.

 



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 740 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org