Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penyelesaian Pelanggaran HAM Peristiwa 27 Juli 1996; Tindaklanjut Cita-Cita Reformasi dan Pembelajaran Masa Depan

Tgl terbit: Jumat, 27 Juli 2012

Penyelesaian Pelanggaran HAM Peristiwa 27 Juli 1996;
Tindaklanjut Cita-Cita Reformasi dan Pembelajaran Masa Depan

Minggu terahir di bulan Juli 2012, adalah momentum penting bagi  Negara untuk "kembali" melakukan koreksi atas kejahatan Negara di Orde Baru. Pada 23 dan 24 Juli,  Komnas HAM mengeluarkan laporan  mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa 1965 dan Pembunuhan Misterius (Petrus) 1982-1985. Hari ini publik kembali diingatkan peristiwa 27 Juli 1996.  

Peristiwa 27 Juli 1996 merupakan salah satu contoh dari sekian perilaku buruk Negara di masa lalu, dimana Mantan Presiden Suharto menggunakan militer (political power)yang menjadi alat kontrol sipil dan pelaku kekerasan. Selain peristiwa penyerbuan kepada kantor Partai Demokrasi Indonesia, Negara juga membuat kebijakan sistematik yang menuduh aktivis mahasiswa dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) menjadi pelaku penyerbuan tersebut. Pasca peristiwa tersebut, puluhan aktivis dikejar-kejar, diintimidasi, ditangkap sewenang-wenang, bahkan diadili. Secara sistematik  pula Negara membungkam sikap kritis mereka terhadap kondisi ketidakadilan yang terjadi.

Laporan Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Suharto yang dibentuk oleh Komnas HAM  menyebutkan dalam peristiwa 27 Juli setidaknya 11 orang meninggal, 23 orang hilang, 149 luka-luka dan 124 orang ditahan. Laporan juga menunjukkan adanya dugaan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan karena telah terjadi perencanaan yang sistematik dan penyebaran kekerasan yang meluas. Sejumlah pejabat Depdagri dan mantan petinggi ABRI/Polri diduga terlibat dalam peristiwa tersebut, seperti Mantan Pangab, Faisal Tanjung, Mantan Kapolri, Dibyo Widodo, Mantan Dirjen Sospol Depdagri, Soetoyo, Mantan Kasdam Jaya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara pada 2003, Negara membentuk Peradilan Koneksitas yang jelas dimaksudkan untuk memutus pertanggungjawaban pelaku pada saat ini. Persidangan ini menetapkan peristiwa 27 Juli sebagai peristiwa pengrusakan kantor DPP PDI meski terbukti ada unsur keterlibatan aparat militer dan intervensi pemerintah. Hakim memutuskan Jonathan Marpaung, seorang buruh dihukum selama selama 2 bulan 10 hari, sedangkan dua perwira militer yang diadili yaitu Kol CZI Budi Purnama (mantan Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya) dan Letnan Satu (Inf) Suharto (mantan Komandan Kompi C Detasemen Intel Kodam Jaya) divonis bebas. Sampai saat ini tidak ada pengungkapan kebenaran serta akuntabilitas Negara yang adil atas peristiwa ini.

Selama bertahun-tahun, para pihak yang diduga bertanggungjawab selalu mengingkari kebenaran peristiwa ini. Namun tepat 16 tahun peristiwa ini, melalui media, mantan Pangdam Jaya Mayjen Sutiyoso mengaku bertanggungjawab atas peristiwa ini.  

"Siapapun yang yang jadi Kapolda dan Panglima Kodam Jaya saat itu, pasti terlibat,"

"Masalahnya, ada pejabat militer dan polisi yang berani mengaku ada dan ada yang tidak” “Dan saya mengakui,"
Pernyataan diatas dipublikasi pada Rakyat Merdeka Online, pada Kamis, 26 Juli 2012, dengan Judul "Sutiyoso Akui Terlibat Kuda Tuli"

Jika kejahatan Negara di masa lalu tidak diungkapkan dan diselesaikan, sama artinya dengan memberikan afirmasi bahwa kejahatan Negara di masa lalu adalah tindakan yang dibenarkan. Sikap ini menyalahi semangat dan cita-cita Reformasi dan amanat konstitusi.  TAP MPR IV/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara  tahun 1999-2004 (GBHN), Bab II tentang Kondisi Umum, menyatakan tentang prilaku abuse of power pada masa Orde Baru, "mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.". TAP MPR V/2000 Ketetapan MPR TAP MPR V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. TAP MPR  memandatkan upaya penegakan "kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau".

Mengacu pada hal-hal diatas, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Komnas HAM melakukan Penyelidikan Pro Justisia atas kasus ini.

Jakarta, 27 Juli 2012

Haris Azhar

Yati Andriyani

Koordinator KontraS Kadiv. Pemantauan Impunitas 


Kasus terkait Penembakan Misterius 1985;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 13,204 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org