Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tertundanya Dialog Damai di Papua adalah Maalpraktek Penyelenggara Negara

Tgl terbit: Jumat, 06 Juli 2012

Tertundanya Dialog Damai di Papua adalah Maalpraktek Penyelenggara Negara

Dalam dua minggu terakhir, tokoh agama Pendeta Benny Giay and Pendeta Esmond Walilo serta aktivis LSM Septer Manufandu, Sekretaris Umum Foker LSM Papua dan Theo Hasegem, JAPHAM Wamena dengan didampingi oleh KontraS dan NAPAS berada di Jakarta untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan Pemerintah, DPR dan institusi Negara lainnya terkait dengan situasi darurat kemanusiaan di Papua.

Sepanjang Januari-Juni 2012, telah terjadi 34 peristiwa kekerasan yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan 29 orang luka-luka. Peristiwa terakhir, 1 orang warga sipil saat terjadi kontak senjata di Keroom, 1 Juli 2012. Serangkaian peristiwa yang terjadi adalah upaya menjauhkan cita akan damai, kesejahteraan dan keadilan bagi orang Papua.

Delegasi ini bertemu dengan Kaukus Papua, Komisi I DPR RI, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, Dewan Pertimbangan Presiden dan Kementrian Politik Hukum dan HAM.

Respon positif diterima dari para institusi negara ini. Komisi I DPR RI akan membuat Panja Papua untuk mendalami dan memantau perkembangan keamanan di Papua. Panja juga akan memanggil para pihak terkait untuk memastikan pemulihan situasi keamanan di Papua. Sementara itu Komnas HAM akan terus melakukan pemantauan terhadap situasi HAM di Papua serta membangun kerjasama untuk memulihkan jaminan keamanan bagi warga Papua dengan bekerjasama dengan pihak Polri dan TNI. Di sisi lain, Komisi Ombudsman akan menyediakan diri untuk membuat kajian mendalam terhadap kebijakan pemerintah di Papua dan akan memastikan efektivitas fungsinya untuk mengawasi kinerja pemerintah di Papua. Watimpres menegaskan komitmen Presiden untuk membangun dialog damai dengan membuka masukan dari masyarakat termasuk delegasi langsung dari Papua.

Dari pertemuan-pertemuan tersebut, tampak masing-masing institusi masih bekerja dalam fungsinya sendiri yang belum terintegrasi di bawah konsep yang jelas berkenaan dengan rencana damai yang selama ini diusung. Lebih khusus, Presiden belum juga membentuk kebijakan yang menyeluruh untuk membangun dialog damai di Papua, sebagaimana dimandatkan kepada Wakil Presiden. Kami mengkhawatirkan tertundanya proses ini menjadi upaya yang justru dapat memboikot rencana damai di Papua.

Kami meminta institusi negara yang dimaksud untuk dapat menjalankan komitmen ini dengan memastikan efektivitas implementasi nyata di Papua. Evaluasi terhadap sistem keamanan di Papua mendesak dilakukan untuk memastikan terjaminnya pemenuhan rasa aman bagi masyarakat sehingga dapat berkontribusi bagi dialog damai di Papua. Terhadap hal tersebut, maka Presiden harus menginstruksikan seluruh institusi di bawahnya agar segera mewujudkan perdamaian di Papua. Jika hal ini tak juga dilakukan oleh Presiden, maka Presiden tidak hanya melanggar konstitusi tetapi juga melakukan maalpraktik penyelenggaraan negara.

Jakarta, 6 Juli 2012

Foker LSM Papua, JAPHAM Wamena, Nasional Papua Solidaritas (NAPAS) dan KontraS



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,241 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org