Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Komnas HAM Diamkan Berkas Penyidikan Pelanggaran HAM

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 16 April 2008

Jakarta, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hingga Selasa (15/4) masih mendiamkan empat berkas hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat yang dikembalikan Kejaksaan Agung pada 1 April lalu. Alasannya, Komnas HAM menilai pengembalian berkas itu tidak sesuai dengan aturan.

”Seharusnya, berkas itu dikembalikan kepada penyelidik, yang dalam hal ini para komisioner. Namun, petugas kejaksaan ternyata hanya menyerahkan kepada petugas satpam Komnas HAM. Selain melanggar aturan, tindakan itu juga berbahaya karena di dalam berkas tertulis sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM,” kata komisioner Komnas HAM, Yoseph Adi Prasetyo, Selasa.

Menurut dia, keempat berkas yang dikembalikan Kejaksaan Agung itu, yaitu kasus Wamena-Wasior, peristiwa Trisakti dan Semanggi I/II, kerusuhan Mei 1998, serta penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998, masih disimpan Bagian Kesekjenan Komnas HAM.

”Sampai sekarang kami tidak dapat disebut telah menerima keempat berkas itu. Sebab, bagian kesekjenan sebenarnya tidak berhak menyimpan berkas itu,” kata Yoseph.

Ia juga mengatakan, pihaknya akan melakukan pemanggilan secara paksa terhadap sejumlah purnawirawan TNI jika mereka tetap menolak panggilan Komnas HAM untuk memberikan keterangan dalam kasus Talangsari, Lampung, yang terjadi 7 Februari 1989. Sebab, keterangan mereka amat dibutuhkan, sedangkan penyelidikan kasus itu diharapkan sudah selesai pada Juni 2008.

Purnawirawan TNI yang belum memenuhi panggilan Komnas HAM dalam kasus Talangsari adalah mantan Panglima TNI Try Sutrisno, mantan Panglima Kodam IV/Diponegoro Wismoyo Arismunandar, dan mantan Komandan Korem Garuda Hitam 043/Lampung AM Hendropriyono.

Namun, secara terpisah, Jaksa Agung Hendarman Supandji bersikeras tidak melihat ada persoalan seputar pengembalian keempat berkas hasil penyelidikan Komnas HAM dari institusinya beberapa waktu lalu itu.

Proses pengembalian, menurut Hendarman, juga sudah dikoordinasikan terlebih dahulu dan atas sepengetahuan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim. Soal keempat berkas itu diserahkan melalui petugas satpam, Hendarman menilai tak ada yang salah.

”Pokoknya, kan dikembalikan ke Komnas HAM dan tidak harus melalui komisioner. Menurut laporan, saat diserahkan, petugas satpam yang menerima itu juga sudah kontak ke Komnas HAM, jadi dengan begitu keempat berkas sudah dikembalikan,” ujar Hendarman seusai mengikuti rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan.

Menurut dia, pengembalian dilakukan karena Kejaksaan Agung menilai keempat berkas penyelidikan Komnas HAM itu masih belum memenuhi syarat formal dan material yang ditentukan. Setelah diperbaiki dan kekurangan dilengkapi, Komnas HAM bisa menyerahkan keempat berkas tersebut kembali ke Kejaksaan Agung untuk diproses.

Lebih lanjut, terkait dengan rencana Komnas HAM mengadakan upaya pemanggilan paksa (subpoena) terhadap sejumlah mantan petinggi TNI terkait kasus Talangsari, Lampung, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan mempersilakan saja jika langkah itu akan dilakukan Komnas HAM. (nwo/dwa)



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,073 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org